Kompas.com - 12/04/2022, 16:51 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada hari ini, Selasa (12/4/2022).

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mengungkapkan, pengesahan UU TPKS penting lantaran menekankan asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, dan non-diskriminasi.

Selain itu juga berdasar pada kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, seperti tertuang di dalam Pasal 2 beleid tersebut.

"Serta tujuan utama pengaturan kekerasan seksual yang berorientasi pada korban (Pasal 3), yang mana hal ini tidak pernah dimuat dalam UU lain," ujar Maidina seperti dikutip dari keterangan tertulisnya.

Adapun pembahasan berdasarkan pada masing-masing jenis TPKS tertuang di dalam Pasal 4-14 beleid tersebut.

Baca juga: Diatur dalam UU TPKS, Apa Saja yang Termasuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik?

Menurut Maidina, UU TPKS menjangkau seluruh ketentuan dalam UU lain yang berdimensi kekerasan seksual di Indonesia. Hal tersebut menjadi subjek dari UU ini.

Ia pun menilai, UU TPKS merupakan hal baru yang patut diapresiasi. 

Pasalnya sebelum UU TPKS, pengaturan soal kekerasan seksual terpisah-pisah dalam beberapa UU, misalnya KUHP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO), dan UU Pornografi.

"Yang mengatur hukum acara dan hak korban namun bergantung pada pasal yang digunakan dalam UU tersebut," jelas Maidina.

Ada pula peraturan yang tidak mengakomodasi hak korban dan hukum acara yang berorientasi pada korban, misalnya pemaknaan perkosaan dan perbuatan cabul dalam KUHP yang menyulitkan proses pembuktian.

Maidina pun menjelaskan, UU TPKS yang disahkan juga dinilai telah mewadahi semua bentuk kekerasan seksual, yang menjamin hak korban dan hukum acara secara padu dalam UU ini.

Baca juga: Dalam UU TPKS, Paksa Korban Pemerkosaan Kawin dengan Pelaku Bisa Dipenjara 9 Tahun

Secara lebih rinci, subtansi UU TPKS mengatur hak prosedural dalam penanganan, hak pelindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban ataupun menyalahkan korban, dan hak pemulihan dalam bentuk rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, dan pemberdayaan sosial.

"Secara substansi UU TPKS mengatur hak yang jauh lebih komprehensif, menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan," ucap Maidina.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Nasional
UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

Nasional
Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

Nasional
UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Nasional
Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Nasional
Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Nasional
Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Nasional
Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

Nasional
Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

Nasional
Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Kerumitan Perang Melawan Narkoba

Nasional
Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.