Kompas.com - 12/04/2022, 16:51 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada hari ini, Selasa (12/4/2022).

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mengungkapkan, pengesahan UU TPKS penting lantaran menekankan asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual berdasar pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, dan non-diskriminasi.

Selain itu juga berdasar pada kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, seperti tertuang di dalam Pasal 2 beleid tersebut.

"Serta tujuan utama pengaturan kekerasan seksual yang berorientasi pada korban (Pasal 3), yang mana hal ini tidak pernah dimuat dalam UU lain," ujar Maidina seperti dikutip dari keterangan tertulisnya.

Adapun pembahasan berdasarkan pada masing-masing jenis TPKS tertuang di dalam Pasal 4-14 beleid tersebut.

Baca juga: Diatur dalam UU TPKS, Apa Saja yang Termasuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik?

Menurut Maidina, UU TPKS menjangkau seluruh ketentuan dalam UU lain yang berdimensi kekerasan seksual di Indonesia. Hal tersebut menjadi subjek dari UU ini.

Ia pun menilai, UU TPKS merupakan hal baru yang patut diapresiasi. 

Pasalnya sebelum UU TPKS, pengaturan soal kekerasan seksual terpisah-pisah dalam beberapa UU, misalnya KUHP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO), dan UU Pornografi.

"Yang mengatur hukum acara dan hak korban namun bergantung pada pasal yang digunakan dalam UU tersebut," jelas Maidina.

Ada pula peraturan yang tidak mengakomodasi hak korban dan hukum acara yang berorientasi pada korban, misalnya pemaknaan perkosaan dan perbuatan cabul dalam KUHP yang menyulitkan proses pembuktian.

Maidina pun menjelaskan, UU TPKS yang disahkan juga dinilai telah mewadahi semua bentuk kekerasan seksual, yang menjamin hak korban dan hukum acara secara padu dalam UU ini.

Baca juga: Dalam UU TPKS, Paksa Korban Pemerkosaan Kawin dengan Pelaku Bisa Dipenjara 9 Tahun

Secara lebih rinci, subtansi UU TPKS mengatur hak prosedural dalam penanganan, hak pelindungan yang menjamin perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merendahkan korban ataupun menyalahkan korban, dan hak pemulihan dalam bentuk rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, dan pemberdayaan sosial.

"Secara substansi UU TPKS mengatur hak yang jauh lebih komprehensif, menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan," ucap Maidina.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Nasional
Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Nasional
Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Nasional
TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

Nasional
Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Nasional
KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

Nasional
Pengacara Mengaku Kena 'Prank' Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Pengacara Mengaku Kena "Prank" Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Nasional
UPDATE 19 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,70 Persen, Ketiga 25,18 Persen

UPDATE 19 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,70 Persen, Ketiga 25,18 Persen

Nasional
5 Sikap Komnas HAM-Komnas Perempuan Usai Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

5 Sikap Komnas HAM-Komnas Perempuan Usai Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Vladimir Putin dan Xi Jinping Akan Hadiri KTT G20, Bagaimana Ukraina?

Vladimir Putin dan Xi Jinping Akan Hadiri KTT G20, Bagaimana Ukraina?

Nasional
KPK Harap Bisa Periksa Surya Darmadi Pekan Depan

KPK Harap Bisa Periksa Surya Darmadi Pekan Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.