Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MKD Segera Panggil Anggota DPR yang Diduga Nonton Porno Saat Rapat

Kompas.com - 12/04/2022, 16:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR segera memanggil anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang tertangkap kamera diduga tengah menonton video porno di telepon selulernya ketika mengikuti rapat.

Wakil Ketua MKD Habiburokhman mengatakan, anggota dewan tersebut dipanggil untuk diperiksa mengenai benar tidaknya ia menonton video porno di tengah rapat.

"Kami pastikan kami akan memanggil anggota yang bersangkutan segera, kalau tidak sempat di masa sidang ini, di masa sidang besok. Untuk meminta keterangan, konteksnya apa, kemudian apakah benar orang tersebut yang disebut-sebut," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Baca juga: Fraksi PDI-P Minta Klarifikasi Anggotanya yang Diduga Nonton Video Porno Saat Rapat

Politikus Partai Gerindra itu mengakui, dalam beberapa waktu terakhir MKD belum bisa bergerak mengusut peristiwa itu karena masih mengonfirmasi benar tidaknya ada anggota dewan yang menonton video porno saat rapat pada periode ini.

Sebab, peristiwa serupa sudah pernah terjadi beberapa tahun lalu di mana wartawan yang menangkap momen tersebut langsung melapor ke MKD.

Namun, saat ini MKD sudah dapat memanggil anggota dewan yang diduga menonton video porno karena Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto membenarkan bahwa anggota dewan tersebut berasal dari fraksinya.

"Bagi kami, itu sudah cukup untuk memanggil orang yangg diduga membuka konten porno itu, tinggal kalau ada teman yang kebetulan pertama kali memfoto itu," ujar Habiburokhman.

"Kayak kejadian di tahun 2000 sekian kan, bisa menghubungi kami untuk memberikan keterangan, itu lebih cepat lagi, lebih kuat lagi bagi kami untuk segera bertindak," imbuh dia.

Habiburokhman menjelaskan, setelah mengetahui duduk masalah dalam kasus ini, MKD akan menggelar rapat pleno untuk menentukan proses sidang berikutnya.

Namun, anggota Komisi III DPR itu belum mau berspekulasi soal kemungkinan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota dewan tersebut.

"Sanksi itu kan namanya perbuatan dilihat apa masalahnya. Apakah sengaja, apakah tidak sengaja tapi dilanjutkan, atau enggak sengaja sama sekali, itu tergantung di pemeriksaan," kata Habiburokhman.

Sebelumnya, Bambang menduga, anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang tertangkap kamera sedang menonton video porno ketika mengikuti rapat di Komisi IX DPR dijebak.

Bambang menduga, anggota dewan sengaja difoto dari balkon ruang rapat ketika ia membuka pesan masuk aplikasi Whatsapp yang ternyata berupa video porno.

“Ini bagian dari jebakan, nanti difoto dari atas. Dikatakan orang nonton video (porno). Kan begitu,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Bambang menuturkan, anggota DPR tersebut sebelumnya telah mengklarifikasi persoalan itu kepada partai.

Baca juga: PDI-P Duga Anggotanya di DPR yang Nonton Video Porno Dijebak

Dalam klarifikasi terungkap bahwa yang bersangkutan hanya bersikap refleks ketika ada seseorang yang mengirimkan video porno melalui aplikasi pesan Whatsapp.

Namun, ketika anggota tersebut membuka video tersebut, terdapat pihak yang memotret aktivitas anggota itu. Bambang pun tak mau menyalahkan tindakan anggotanya tersebut.

“Kita merasa bukan mau menyalahkan, ini kan kawan kita menerima WA, yang kita klarifikasi dengan fraksi, menerima WA. WA dibuka reflek ternyata ada video itu. Video dibuka isinya itu difoto di atas,” terang dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com