Kompas.com - 12/04/2022, 16:46 WIB
Anggota Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022). KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYAAnggota Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR segera memanggil anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang tertangkap kamera diduga tengah menonton video porno di telepon selulernya ketika mengikuti rapat.

Wakil Ketua MKD Habiburokhman mengatakan, anggota dewan tersebut dipanggil untuk diperiksa mengenai benar tidaknya ia menonton video porno di tengah rapat.

"Kami pastikan kami akan memanggil anggota yang bersangkutan segera, kalau tidak sempat di masa sidang ini, di masa sidang besok. Untuk meminta keterangan, konteksnya apa, kemudian apakah benar orang tersebut yang disebut-sebut," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Baca juga: Fraksi PDI-P Minta Klarifikasi Anggotanya yang Diduga Nonton Video Porno Saat Rapat

Politikus Partai Gerindra itu mengakui, dalam beberapa waktu terakhir MKD belum bisa bergerak mengusut peristiwa itu karena masih mengonfirmasi benar tidaknya ada anggota dewan yang menonton video porno saat rapat pada periode ini.

Sebab, peristiwa serupa sudah pernah terjadi beberapa tahun lalu di mana wartawan yang menangkap momen tersebut langsung melapor ke MKD.

Namun, saat ini MKD sudah dapat memanggil anggota dewan yang diduga menonton video porno karena Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto membenarkan bahwa anggota dewan tersebut berasal dari fraksinya.

"Bagi kami, itu sudah cukup untuk memanggil orang yangg diduga membuka konten porno itu, tinggal kalau ada teman yang kebetulan pertama kali memfoto itu," ujar Habiburokhman.

"Kayak kejadian di tahun 2000 sekian kan, bisa menghubungi kami untuk memberikan keterangan, itu lebih cepat lagi, lebih kuat lagi bagi kami untuk segera bertindak," imbuh dia.

Habiburokhman menjelaskan, setelah mengetahui duduk masalah dalam kasus ini, MKD akan menggelar rapat pleno untuk menentukan proses sidang berikutnya.

Namun, anggota Komisi III DPR itu belum mau berspekulasi soal kemungkinan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota dewan tersebut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proyek-proyek Bernilai Fantastis DPR: Habis Gorden Rumah, Terbit Pengecatan 'Dome' Gedung Kura-kura

Proyek-proyek Bernilai Fantastis DPR: Habis Gorden Rumah, Terbit Pengecatan "Dome" Gedung Kura-kura

Nasional
Penggunaan Masker Dilonggarkan, Gerindra: Masyarakat Lepas dari Kebosanan

Penggunaan Masker Dilonggarkan, Gerindra: Masyarakat Lepas dari Kebosanan

Nasional
ICJR Dorong Revisi KUHAP Menyusul Kematian Pemuda Makassar Usai Ditangkap Polisi

ICJR Dorong Revisi KUHAP Menyusul Kematian Pemuda Makassar Usai Ditangkap Polisi

Nasional
Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

Nasional
KPK Dorong Pengurus Parpol Tingkatkan Budaya Antikorupsi

KPK Dorong Pengurus Parpol Tingkatkan Budaya Antikorupsi

Nasional
Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Nasional
Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

Nasional
Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

Nasional
Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

Nasional
KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

Nasional
Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

Nasional
Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.