Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Isnandar
Mahasiswa PGSD Paramadina

Mahasiswa Graduate School of Diplomacy Universitas Paramadina, pegiat export.
YouTube: Kareem International

Kasus Ade Armando dan Mandulnya Keterwakilan Politik

Kompas.com - 12/04/2022, 08:42 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Pertarungan yang mengesampingkan senjata dan mengedepankan perdebatan. Pertarungan kata-kata dan olah pikiran.

Konflik antara manusia berubah bentuk dari penyelesaian otot atau perang, menjadi penyelesaian melalui argumentasi.

Pada titik ini, kita harus bersyukur sebagai makhluk Tuhan, kita diberikan berkah tak terhingga, kemampuan unik yang tidak dimiliki makhluk Tuhan lainnya, yaitu menyelesaikan persaingan sesama dirinya melalui argumentasi.

Dan negara modern memiliki arena resmi untuk beradu argumentasi itu, yaitu lembaga perwakilan, DPR, DPRD dan DPD.

Malah kemudian ditambah lagi dengan hadirnya media, dan juga di ranah akademis. Ini sejatinya adalah capaian tinggi peradaban manusia.

Sebuah kanal resmi dan dibiayai oleh manusia itu (negara) sebagai wadah untuk mereka bersaing satu sama lain, melepaskan sifat natural dalam dirinya untuk bertarung, menguasai dan menaklukkan satu sama lain, dengan cara yang elegan dan bermartabat.

Tidak perlu lagi diselesaikan dengan cara otot dan perang.

Anggota-anggota lembaga perwakilan politik sejatinya adalah petarung resmi dan diperbolehkan dalam tatanan negara dan masyarakat untuk menjadi Wakil dari masyarakat pemilihnya untuk bertarung, berdebat, saling menjatuhkan argumen lawan bicaranya.

Bahkan para petarung ini dibayar oleh negara, diberikan semua fasilitas yang wah. Karena para anggota ini adalah kanal penting untuk menyerap energi dan ego dari banyak masyarakat yang diwakilinya, untuk dilepaskan dalam ruang-ruang resmi perdebatan di ruang Dewan.

Lalu apa yang terjadi jika jalur resmi untuk melepaskan energi dan ego dari setiap anggota masyarakat ini mandul dan mampet?

Sementara jalur-jalur lainnya seperti media juga mampet atau mungkin dibungkam. Dan bermunculan jalur-jalur baru dan tidak resmi yang menamakan dirinya pegiat media sosial yang kadang lebih vokal dibanding si jalur resmi.

Ketika semua kanal resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangannya, protesnya, perbedaan visinya ini mampet, maka energi itu akan tersimpan di dalam, tidak akan hilang.

Dan semakin disimpan, bahkan dihimpit lagi dengan tekanan lainnya, energi itu akan membesar dan kita harus pahami dasar hukum alam (Fisika) di sini.

Energi tidak diciptakan dan dimusnahkan, dia hanya akan berganti bentuk. Dan mampetnya kanal resmi pelepasan energi ini, akan membuat energi meledak dan tumpah ke jalan. Seharusnya hal ini kita bisa mengerti dengan baik.

Bahwa manusia itu akan selalu berbeda, dan lembaga perwakilan resmi adalah lembaga bermartabat yang kita sepakati bersama sebagai wadah pelepasan energi ini. Hidup kita akan indah.

Anggota masyarakat akan tenang dan menikmati, menyaksikan perdebatan-perdebatan bermutu dari anggota Dewan yang mewakili suara mereka, sambil menikmati gorengan di warung-warung, sesekali menimpalinya dan ikut memindahkan riuh rendah perdebatan di Dewan ke warung kopi mereka.

Tidak akan perlu turun ke jalan kalau kanal itu tidak mampet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com