Kompas.com - 12/04/2022, 08:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil meminta Mahkamah Agung (MA) menolak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Sebagai informasi, permohonan uji materiil ini dilayangkan sejak Maret 2022 lalu, dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) sebagai pemohon.

Dalam permohonannya, pemohon menganggap bahwa konsep "tanpa persetujuan" dalam hal kekerasan seksual pada Pasal 5, terutama ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l, dan m Permendikbud itu membuka pintu zina atau tindakan asusila sebagai keperdataan.

Baca juga: RUU TPKS Atur Kewajiban Pelaku Kekerasan Seksual Bayar Restitusi kepada Korban

Koalisi masyarakat sipil ini beranggotakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).

Pentingnya konsep "tanpa persetujuan"

Manajer Program ICJR, Maidina Rahmawati, dalam jumpa pers, Senin (11/4/2022), menyatakan bahwa permohonan LKAAM tidak sejalan dengan hal yang berusaha dirumuskan dalam Permendikbud itu.

Koalisi menganggap, Permendikbud itu bermaksud mengurusi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, sehingga tak berurusan dengan maksud melegalkan asusila dan sejenisnya.

Baca juga: Wamenkumham Sebut Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual Dapat Diambil dari Pidana Denda

Konsep "tanpa persetujuan" itu berperan penting dalam menentukan relasi kuasa, siapa yang pelaku dan siapa yang korban.

Pasalnya, tanpa perspektif ini, banyak kasus kekerasan seksual berujung buntu dan korban tak mendapatkan keadilan karena dianggap sama-sama sebagai pelaku.

"Penting sekali mengatur kekerasan seksual dengan unsur berkaitan ketiadaan persetujuan, karena ini mendefinisikan siapa sebagai korban dan siapa sebagai pelaku," jelas Maidina.

"Ketika ini (konsep tanpa persetujuan) dihapuskan, kita khawatir orientasi yang diberikan mendefinisikan semua orang sebagai pelaku, dan ini tidak akan melindungi korban," ungkapnya.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Ungkap Alasan Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob

Polisi Ungkap Alasan Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob

Nasional
LPSK Belum Bisa Lindungi Bharada E karena Tak Difasilitasi Kepolisian

LPSK Belum Bisa Lindungi Bharada E karena Tak Difasilitasi Kepolisian

Nasional
Di Acara Haul Ke-13, Muhaimin Iskandar Sebut Gus Dur Sosok Merekatkan

Di Acara Haul Ke-13, Muhaimin Iskandar Sebut Gus Dur Sosok Merekatkan

Nasional
Sempat Ngaku Dipecat, Sekjen Berkarya Ikut Daftarkan Partai ke KPU

Sempat Ngaku Dipecat, Sekjen Berkarya Ikut Daftarkan Partai ke KPU

Nasional
Bareskrim Tunjuk Pengacara Baru untuk Bharada E

Bareskrim Tunjuk Pengacara Baru untuk Bharada E

Nasional
Ini Daftar 31 Polisi Diduga Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Ini Daftar 31 Polisi Diduga Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

Nasional
Sekjen Gerindra ke Peserta Rapimnas: Besok Kita Kedatangan Saudara Seperjuangan

Sekjen Gerindra ke Peserta Rapimnas: Besok Kita Kedatangan Saudara Seperjuangan

Nasional
Songsong Blue Economy, Kementerian KP Siap Cetak SDM Produktif dan Bertalenta

Songsong Blue Economy, Kementerian KP Siap Cetak SDM Produktif dan Bertalenta

Nasional
Akui Beri Informasi Tak Benar soal Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo: Saya Minta Maaf...

Akui Beri Informasi Tak Benar soal Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo: Saya Minta Maaf...

Nasional
Hari Ini, Prabowo Beri Jawaban Permintaan Kader Maju Capres 2024

Hari Ini, Prabowo Beri Jawaban Permintaan Kader Maju Capres 2024

Nasional
Harta Kekayaan Mukti Agung Merosot Rp 7 M saat Menjabat Bupati Pemalang

Harta Kekayaan Mukti Agung Merosot Rp 7 M saat Menjabat Bupati Pemalang

Nasional
Daftar ke KPU, Partai Berkarya Targetkan 5 Persen Kursi DPR pada Pemilu 2024

Daftar ke KPU, Partai Berkarya Targetkan 5 Persen Kursi DPR pada Pemilu 2024

Nasional
Keputusan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Dinilai Tepat

Keputusan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Dinilai Tepat

Nasional
Jokowi Anugerahi Tanda Kehormatan bagi 127 Tokoh, dari Sastrawan hingga Nakes

Jokowi Anugerahi Tanda Kehormatan bagi 127 Tokoh, dari Sastrawan hingga Nakes

Nasional
Pengamat: Prabowo Wajah Lama di Pilpres, Publik Bisa Jadi Jenuh

Pengamat: Prabowo Wajah Lama di Pilpres, Publik Bisa Jadi Jenuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.