Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingatkan Pemilu Sudah Ada Undang-undangnya, Junimart: Jangan Lagi Bikin Bola Liar

Kompas.com - 11/04/2022, 13:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menilai, dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024, maka hal itu tetap berdasarkan keputusan di legislatif.

Ia menegaskan, terkait Pemilu merupakan ranah dari legislatif, bukan pihak eksekutif.

"Pemilu kan sudah diputuskan di Komisi 2, 14 Februari 2024, itu menjadi pemilu presiden dan pemilu legislatif. Untuk November itu adalah Pilkada serentak seluruh Indonesia sudah kita putuskan, jadi kenapa harus ribut gitu ya?," kata Junimart ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).

Politisi PDI-P itu juga menyentil beberapa menteri yang justru menyuarakan penundaan pemilu.

Baca juga: Kepastian Pemilu 2024 dan Kuncian Jokowi bagi Elite dan Pejabat Buat Gaduh

Padahal, menurut dia, pihak eksekutif tidak berwenang berbicara soal pemilu.

"Kedua, masalah tunda, perpanjangan, mundur atau apapun menyangkut pemilu, itu menjadi kewenangan legislatif, bukan kewenangan eksekutif," ucapnya.

"Jadi jangan bicarakan yang bukan ranahnya, kan begitu," tambah dia.

Lebih jauh, masih menyinggung menteri-menteri, Junimart mengatakan bahwa ada menteri yang menggunakan argumen analisis big data terkait penundaan pemilu.

Menurutnya, menteri itu sekali lagi tidak berwenang membicarakan penundaan atau pun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jadi kalau seseorang mengatakan, bila eksekutif pemilu akan diperpanjang, sesuai dengan data misalnya, lho emang sampean siapa?," kritik Junimart.

Baca juga: 7 Tokoh yang Sebut Tunda Pemilu dan Presiden 3 Periode, Siapa Saja?

Dia pun mengingatkan para menteri bahwa ada undang-undang yang mengatur masa jabatan presiden dan pemilu yang digelar setiap lima tahun sekali.

Kemudian, aturan UUD 1945 juga menyebutkan bahwa jabatan presiden paling lama dua periode.

"UUD 45 ada. Bacalah pasal 1, pasal 7, presiden itu cuma paling lama 2 periode. Pasal 7 lho, terus apa? Amendemen, sama ranah legislatif, bukan eksekutif. Ini kita mesti paham, jadi enggak usah dibikin menjadi bola liar," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, dua wacana yang menjadi isu mengemuka di publik yaitu pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Jokowi: Politik Identitas dan SARA, Saya Harap Tak Terjadi pada Pemilu 2024

Beberapa pembantu presiden di kabinet bahkan menyuarakan hal tersebut. Salah satunya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 25 Februari 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Februari 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Nasional
Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Nasional
Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Nasional
Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Nasional
PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Nasional
Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Nasional
3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

Nasional
Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Nasional
TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

Nasional
Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Nasional
Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com