Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Hati-hati di Jalan, Sampaikan Aspirasi Kami

Kompas.com - 11/04/2022, 07:12 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kukira kita akan bersama
Begitu banyak yang sama
Latarmu dan latarku
Kukira takkan ada kendala
Kukira ini 'kan mudah
Kau-aku jadi kita
Kukira kita akan bersama
Hati-hati di jalan

(Penggalan lirik lagu “Hati-hati di Jalan” - Tulus)

Dalam pekan-pekan ini, lagu “Hati-hati di Jalan” yang dikumandangkan Tulus begitu melejit di daftar lagu terpopuler di tanah air.

Selain menjadi perbincangan dan viral di berbagai platform media sosial, lagu ini sempat menembus 50 lagu papan atas atau chart top 50 Spotify Global dengan menduduki peringkat 42 per- 9 Maret 2022.

Liriknya mudah disenandungkan, demikian juga makna yang terkandung dari liriknya juga cukup dalam.

“Hati-hati di Jalan" mengisahkan pertautan dua insan yang semula dikira cocok dalam perjalanan cinta namun ternyata berbeda jalan. Cinta memang indah di awal tetapi “endingnya” bisa berakhir kelam.

Jika dikaitkan dengan aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) yang digelar pada tanggal 11 April 2022 ini, pemaknaan lagu “Hati-hati di Jalan” seperti menyentil agenda mahasiswa dengan agenda sebagian pembisik Presiden Jokowi yang ternyata tidak “sama” dan tidak sebangun.

Jika mahasiswa tetap menginginkan peneguhan komitmen terhadap Pasal 7 UUD 1945 yang menegaskan masa jabatan presiden adalah 5 tahun, maka para pembisik di sekitaran Jokowi menyerukan akan urgensi perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Penegasan terbaru Presiden Jokowi dalam rapat kabinet di Istana Negara Jakarta, Minggu (10/4/2022), yang menyebut Pemilihan Umum tetap digelar sesuai jadwal, yaitu 14 Februari 2024, sebenarnya telah “mengugurkan” salah satu tuntutan aksi demo mahasiswa 11 April 2022.

Isu sentral aksi unjuk rasa sebenarnya terfokus dari maraknya aksi dukungan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode yang demikian “ganjil”.

Disebut ganjil karena dirigen orkestrasi isu perpanjangan masa jabatan persiden 3 periode berasal dari “segelintir” pembantu presiden seperti Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Demikian juga dengan partai politik yang mendukung ide ekstensi jabatan presiden 3 periode, muncul dari partai politik yang “ngebet” mendapat kursi di kabinet, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) serta partai yang tidak rela dikurangi jatah kursinya di kabinet seperti Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sikap politik Jokowi yang tegas dan tidak “plin-plan” terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak seakan mengakhiri spekulasi adanya upaya pemerintah untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjang masa presiden 3 periode (Kompas.com, 10/04/2022).

Tidak hanya sekadar omongan, Jokowi malah siap melantik komisioner Komisi Pengawas Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta pada tanggal 12 April 2024 serta meminta anggaran penyelenggaran Pemilu 2024 segera diputuskan.

Jokowi sadar, pihak-pihak yang “ngotot” mengusulkan perpanjangan jabatan presiden tiga periode hanyalah pihak yang mencari muka, menampar muka presiden hingga yang menjerumuskan presidennya sendiri.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megawati Disebut Belum Bicara Koalisi dan Capres karena Masih Lihat Dinamika Politik

Megawati Disebut Belum Bicara Koalisi dan Capres karena Masih Lihat Dinamika Politik

Nasional
Bareskrim Serahkan Ayah Vanessa Khong, Tersangka Kasus Binomo ke Kejari Tangsel

Bareskrim Serahkan Ayah Vanessa Khong, Tersangka Kasus Binomo ke Kejari Tangsel

Nasional
LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis Istri Ferdy Sambo

LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis Istri Ferdy Sambo

Nasional
Soal Amplop dari Pihak Ferdy Sambo, LPSK Siap Beri Keterangan ke KPK jika Diminta

Soal Amplop dari Pihak Ferdy Sambo, LPSK Siap Beri Keterangan ke KPK jika Diminta

Nasional
Refleksi HUT Ke-77 RI, Moeldoko Sebut Indonesia Berhasil Membajak Krisis

Refleksi HUT Ke-77 RI, Moeldoko Sebut Indonesia Berhasil Membajak Krisis

Nasional
Skuad Timnas U-16 Bakal Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Skuad Timnas U-16 Bakal Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Nasional
KPK: Rp 1,192 Miliar Gratifikasi Jadi Milik Negara, tetapi Laporannya Masih Rendah

KPK: Rp 1,192 Miliar Gratifikasi Jadi Milik Negara, tetapi Laporannya Masih Rendah

Nasional
Soal Bonus Timnas U16, Menpora: Kita Akan Bicarakan

Soal Bonus Timnas U16, Menpora: Kita Akan Bicarakan

Nasional
Usai Diperiksa, Surya Darmadi Ditahan di Rutan Salemba

Usai Diperiksa, Surya Darmadi Ditahan di Rutan Salemba

Nasional
Kabulkan Bharada E Jadi 'Justice Collaborator', LPSK: Punya Keterangan Penting

Kabulkan Bharada E Jadi "Justice Collaborator", LPSK: Punya Keterangan Penting

Nasional
Cek TKP Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sebut Dugaan 'Obstruction of Justice' Semakin Kuat

Cek TKP Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sebut Dugaan "Obstruction of Justice" Semakin Kuat

Nasional
LPSK Curiga Ada Desakan Pihak Lain di Balik Laporan Putri Candrawathi

LPSK Curiga Ada Desakan Pihak Lain di Balik Laporan Putri Candrawathi

Nasional
Bawaslu: Parpol Catut Warga Jadi Anggota Bisa Dilaporkan ke Polisi

Bawaslu: Parpol Catut Warga Jadi Anggota Bisa Dilaporkan ke Polisi

Nasional
LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

Nasional
LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.