Singgung Lagu Ayu Ting-ting Soal Rencana Demo BEM SI 11 April, PDI-P: Jangan Sampai Salah Alamat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan agar demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang rencananya digelar pada Senin (11/4/2022) tidak salah alamat.

Pasalnya, ada isu bahwa demonstrasi tersebut disebut-sebut mengagendakan penuntutan untuk melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Padahal, Presiden Jokowi sendiri disebut telah menyampaikan untuk taat pada konstitusi dengan pemungutan suara Pemilu pada 14 Februari 2024.

"Jika demo ditujukan untuk agenda itu, saya jadi teringat suatu lagu, jangan sampai salah alamat dari Ayu Ting-ting. Jangan salah alamat," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (10/4/2022).

Baca juga: Mahasiswa Alami Peretasan Jelang Demo, Menkominfo: Serangan Siber Itu Setiap Detik...

Kendati demikian, Hasto mengakui bahwa demonstrasi adalah hak setiap warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Ia sendiri mengakui pernah mengikuti demonstrasi menjelang lengsernya Presiden Kedua RI Soeharto pada 1998.

"Jadi itu kan hak untuk berserikat dan berkumpul. Termasuk menyampaikan pendapat, itu kan diatur konstitusi," jelasnya.

Hanya saja, lanjut Hasto, jika demonstrasi tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi, justru tidak tepat.

Hal ini karena Jokowi dinilai sudah tegas menanggapi soal wacana penundaan pemilu.

"Presiden Jokowi sejak awal sudah menegaskan suatu sikapnya yang senafas dengan partai yaitu untuk taat dengan konstitusi," ucapnya.

Baca juga: Soal Demo BEM SI 11 April, Menkominfo: Jangan Sampai Ada Titipan

Sebelumnya diberitakan, rencana unjuk rasa akan dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI pada Senin besok.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, adanya unjuk rasa tersebut adalah bagian dari demokrasi.

Namun, ia meminta agar demonstrasi tidak melanggar hukum.

"Pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkistis, dan tidak melanggar hukum," kata Mahfud dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Sabtu (9/4/2022).