Kompas.com - 09/04/2022, 10:03 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memilih abstain dalam voting penangguhan keanggotaan Rusia pada Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Melalui keterangan tertulisnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkapkan, sikap Indonesia itu sama dengan 57 negara yang lain.

“Resolusi dengan judul Suspension of the Rights of Membership of the Russian Federation in the Human Rights Council diadopsi melalui pemungutan suara dan memperoleh dukungan 93 negara, 24 negara menolak,” tulis keterangan itu dikutip Sabtu (9/4/2022).

Wakil Tetap RI untuk PBB Arrmanatha Christiawan Nasir meminta Majelis Umum PBB berhati-hati sebelum memutuskan untuk mencabut hak keanggotaan Rusia.

“Tidak mencabut hak sah anggotanya sebelum mempunyai seluruh fakta yang ada,” ucap dia.

Ia pun menegaskan, Majelis Umum PBB tak boleh bersikap subyektif dan menciptakan preseden negatif.

Baca juga: Rusia Bantah Serang Stasiun KA di Kota Kramatorsk Ukraina

“Yang dapat menjatuhkan kredibilitasnya sebagai badan yang terhormat,” katanya.

Di sisi lain, Indonesia, lanjut Arrmanatha secara tegas mendorong dua hal.

Pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam perang harus mengedepankan dialog ketimbang kekerasan untuk mencapai perdamaian.

“Ini adalah cara satu-satunya yang dapat menghentikan penderitaan dan bertambahnya korban jiwa di Ukraina,” sebutnya.

Kedua, membawa pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Ukraina ke meja hijau.

“Kita harus hentikan perang sekarang, jika tidak maka kita akan menderita,” imbuhnya.

Diketahui invasi Rusia ke Ukraina telah terjadi sejak 24 Februari 2022 dengan melakukan penyerangan di pinggiran Ibu Kota Kyiv hingga wilayah Donbas di bagian timur.

Invasi itu memunculkan ketegangan antara Rusia dengan negara-negara yang menjadi anggota NATO.

Baca juga: Ukraina dan Sekutu Salahkan Rusia atas Serangan di Stasiun KA yang Tewaskan 50 Orang Lebih

Selain dampak ekonomi dan sosial, peperangan ini juga memicu kelangkaan sejumlah sumber daya seperti bahan bakar minyak, hingga bahan makanan seperti gandum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

Nasional
Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.