Usai Bertemu Wiranto, BEM Nusantara Mengaku Tak Dilarang Lakukan Demonstrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara wilayah Jawa, Ahmad Marzuki mengatakan, tidak ada larangan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di negara demokrasi ini.

Hal itu dikatakannya usai perwakilan mahasiswa bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, pada Jumat (8/4/2022).

Meski demikian, pihak BEM Nusantara mengaku belum pasti ikut dalam aksi demonstrasi mahasiswa pada Senin (11/4/2022).

"Enggak, enggak seperti itu (tidak ada larangan demonstrasi). Negara ini negara demokrasi, tidak ada larangan untuk turun. Pemerintah tetap memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi," ujar Marzuki saat dijumpai di Kantor Wantimpres, Jumat (8/4/2022).

Baca juga: BEM SI Akan Demo di Istana Negara 11 April, Polda Metro: Aksi Tak Berizin Dapat Dibubarkan

Pihaknya juga belum bisa memastikan keikutsertaan dalam aksi demonstrasi di depan Istana pada Senin depan yang digagas BEM Seluruh Indonesia (BEM SI).

Adapun BEM SI rencananya akan membawa 6 tuntutan dalam demo ini, antara lain soal isu stabilitas harga bahan pokok seperti BBM dan minyak goreng, serta wacana jabatan presiden 3 periode.  

"Belum tentu (ikut aksi) kalau dari internal kita sendiri. Jujur mengenai isu BBM ini kita juga masih dalam pengkajian juga belum sempurna kajian kita. Terus terkait minyak goreng itu kita dari Desember angkat," jelas Marzuki.

"Tadi kita juga sampaikan ke Pak Wiranto agar secepatnya menyampaikan ke pemerintah kartel yang memainkan ini. Kita dari Januari sampai sekarang sudah empat kali turun survei bahan pangan ketersediaan minyak goreng dan yang kita temukan sama," lanjutnya.

Baca juga: BEM SI Rencanakan Aksi Massa 11 April, Wiranto: Untuk Apa? Ini Bulan Suci Ramadhan

Sementara itu, mengenai aspirasi wacana masa jabatan presiden selama tiga periode juga telah diberikan penjelasan dari pemerintah. Setelah adanya penjelasan, wacana tersebut tidak mungkin terealisasi.

"Kalau kita kaji secara konstitusi ya seperti itu. Dan kami juga ya di satu sisi jika perpanjangan tiga periode ini otomatis kita sudah dalam jalur amendemen UUD. Kedua kita sudah mengkhianati amanat reformasi," tambahnya.

Baca juga: BEM SI Akan Demo di Istana 11 April, Tuntut Jokowi Tegas Tolak Jabatan 3 Periode hingga Usut Mafia Minyak Goreng

Sebelumnya, Ketua Wantimpres Wiranto menanggapi rencana aksi demonstrasi yang digagas oleh BEM SI pada 11 April atau awal pekan depan.

Menurutnya, aksi demonstrasi tidak dilarang. Namun, Wiranto menegaskan salah satu tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi massa tersebut telah dijawab pemerintah.

"Demo kan tidak dilarang. Saya pun tidak berhak melarang demo. Tetapi tatkala kita menyampaikan bahwa kalau kita berdemonstrasi tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan sudah dijawab bahwa yang menjadi tuntutan itu tidak mungkin terjadi untuk apa demo?," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat.

"Bukan melarang tapi kan kita berkomunikasi. Ini bulan Puasa, bulan suci Ramadhan. Kita prihatin. Saling maaf-memaafkan. Kita berpuasa tentunya kita lebih arif untuk bisa menyikapi hal-hal yang memang bisa kita bicarakan kita komunikasikan dengan baik," jelasnya.

Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menuturkan, saat ini pemerintah sudah mulai membuka komunikasi dengan mahasiswa.

Baca juga: BEM SI Akan Demo Istana 11 April, Tagih Jawaban Jokowi soal Tuntutan Mereka

Salah satunya yang digelar Wantimpres pada Jumat siang yang menerima perwakilan BEM Nusantara dan sejumlah organisasi mahasiswa lain.

Wiranto menjelaskan, lebih baik mendiskusikan aspirasi mahasiswa daripada melakukan aksi di lapangan.

"Ketimbang panas -panas di jalan, lebih baik kita bicara di ruangan yang adem. Ngomong, bicara. Kira-kira bagaimana sih? Tapi pasti pemerintah akan mendengarkan pasti itu ya tidak mungkin tidak mendengarkan," tegasnya.