Pemekaran Wilayah Papua Dinilai Tak Jamin Kesejahteraan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com – Dibentuknya tiga provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pegunungan Tengah, dianggap tak banyak berbeda dengan daerah otonomi baru (DOB) tingkat kabupaten dan kota di Papua dan Papua Barat selama ini.

Peneliti Universitas Papua, Ngurah Suryawan, mengungkapkan bahwa pemekaran wilayah di Pulau Papua hampir selalu melibatkan siasat elite lokal dan kepentingan elite di Jakarta.

“Ini (pemekaran wilayah) peluang yang diciptakan dan disadari negara, dimanfaatkan para elite (lokal Papua). Disadari betul oleh negara, bahwa (elite) Papua harus diberi ruang, diberi ‘mainan’, dikasih panggung,” kata Ngurah kepada Kompas.com, Jumat (8/4/2022).

Baca juga: Pakar Kritik Pembentukan 3 Provinsi Baru: Tanpa Kajian Mendalam dan Tak Libatkan Rakyat Papua

Ngurah merupakan peneliti yang sejak 2009 telah mengkaji isu-isu sejarah politik dan gerakan sosial, politik kebudayaan, kekerasan, politik identitas, dan terbentuknya elite lokal Papua.

Dalam disertasinya berjudul “Siasat Elite Mencuri Kuasa di Kabupaten Manokwari, Papua Barat” (2015), ia menjelaskan bagaimana elite-elite lokal berupaya melakukan serangkaian koordinasi dan lobi-lobi ke pemerintah pusat dan DPR guna memuluskan pemekaran wilayah di Papua.

“Untuk mencuri kekuasaan yang dengan sadar dan sukarela akan diberikan oleh negara. Jadi diberikan betul (lewat pemekaran wilayah). Dikasih di sana mulai dari anggaran, formasi pegawai negeri,” ujar Ngurah.

“Kita lihat bagaimana pembentukan provinsi atau kabupaten baru itu dampaknya perebutan jatah-jatah pegawai negeri, birokrasi pemerintahan,” lanjutnya.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga memiliki kepentingan terhadap Papua melalui pemekaran wilayah semacam ini.

Ngurah menuturkan, pemerintah pusat ditengarai punya kepentingan karena pemekaran wilayah ini, misalnya, dapat menjadi alat untuk meredam aspirasi kemerdekaan yang berkembang di Papua.

Dengan pemekaran wilayah, diperlukan perluasan satuan keamanan, baik tentara maupun polisi, di wilayah-wilayah baru.

Baca juga: Nama Tiga Provinsi Baru di Papua Masih Bisa Diubah di Pembahasan RUU

Terlebih, 2 provinsi baru, Papua Tengah dan Pegunungan Tengah, selama ini jadi wilayah yang kerap diwarnai kontak bersenjata antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB).

Pemekaran wilayah juga dapat memuluskan masuknya bisnis dan investasi ke provinsi baru.

“Saya kira ini usaha dari negara menyederhanakan persoalan kompleks yang terjadi di Papua, dengan menawarkan akses ekonomi-politik yang bisa diperebutkan oleh orang Papua, dan yang terdekat adalah para elite (lokal),” jelas Ngurah.

“Saya kira ujungnya kita akan melihat terbentuknya kelompok-kelompok kelas menengah, elite lokal yang sejahtera karena pemekaran ini. Di sisi lain, masyarakat kecil tidak akan pernah mendapatkan kesejahteraan karena memang sirkulasi kekuasaannya ada di tangan mereka (elite),” ungkapnya.