Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Syndicate Nilai Pernyataan Jokowi Larang Menteri Belum Jelas Hentikan Isu Penundaan Pemilu atau Presiden 3 Periode

Kompas.com - 08/04/2022, 18:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menterinya berbicara soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, dinilai belum jelas.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo saat mengadakan diskusi secara daring, Jumat (8/4/2022).

"Pernyataan presiden menurut kami belum case closed clearly, belum secara jelas menutup kemungkinan apakah perpanjangan jabatan presiden, penundaan pemilu, isu amendemen konstitusi yang terkait dengan jabatan presiden apakah bener-benar sudah tertutup atau belum. Buat kami belum," kata Ari dalam diskusi yang disiarkan channel YouTube, Jumat.

Baca juga: Pakar Kritik Tito yang Klaim Tak Bisa Tindak Kepala Desa Pendukung Jokowi 3 Periode

Ari mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya memberikan jaminan kepastian politik.

Jaminan itu perlu disampaikan kepada publik mengingat Indonesia sedang menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi.

Oleh karena itu, Jokowi bersama para menteri diminta jangan menimbulkan polemik yang dapat memancing ketidakstabilan politik.

"Mestinya Pak Jokowi bersama orang-orang lingkar presiden, para menteri semua jangan kemudian menimbulkan dispute perdebatan polemik yang justru memancing ketidakstabilan politik," tutur Ari.

"Nah ini alih-alih mewacanakan soal isu-isu terkait politik sebenarnya ada persoalan ekonomi yang kita hadapi," katanya.

Baca juga: Jokowi yang Akhirnya Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode…

Sebelumnya diberitakan, wacana pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden mencuat belakangan ini.

Beberapa pembantu presiden di kabinet bahkan menyuarakan hal tersebut. Salah satunya Luhut.

Presiden Jokowi angkat bicara soal menteri yang membicarakan dua isu tersebut.

Presiden pun melarang para menterinya untuk tidak lagi berbicara mengenai isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

Baca juga: Nasdem Sarankan Jokowi Pecat Menteri yang Masih Bicarakan Penundaan Pemilu

Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com