JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menilai, kemarahan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya pada Selasa (5/4/2022) merupakan kemarahan yang cukup serius.
Pasalnya, kali ini Jokowi tidak hanya marah soal kinerja pemerintah, tetapi juga menegur para menteri untuk tidak lagi menyuarakan wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"(Kemarahan) yang kedua agak serius marahnya karena dibarengi dengan teguran beliau terhadap menteri yang mewacanakan penundaan pemilu, karena terus terang saja wacana penundaan pemilu itu membuat Pak Jokowi merasa diserang, jadi sasaran tembak," kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/4/2022).
Baidowi menegaskan, wacana menunda Pemilu 2024 tidak berasal dari Jokowi karena PPP sebagai salah satu partai pendukung pemerintah tidak pernah diajak bicara soal itu.
Baca juga: Nasdem Sebut Menteri Tidak Layak Bicara Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode
Namun, menurut dia, publik justru melihat hal itu justru seolah-olah berasal dari Jokowi karena wacana tersebut disampaikan oleh para menterinya hingga membuat Jokowi merasa terganggu.
Lebih lanjut, Baidowi menilai, teguran Jokowi tersebut merupakan peringatan agar para menteri bekerja sesuai tugasnya masing-masing.
"Tentu Pak Jokowi itu jengah juga mendengarkan hal tersebut. Saya kira apa yang disampaikan Presiden itu mengakhiri polemik sementara ini," ujar dia.
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (5/4/2022), Joko Widodo melarang menterinya menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Ia meminta jajarannya tidak berpolemik terkait isu ini dan fokus bekerja.
Baca juga: Nasdem Sarankan Jokowi Pecat Menteri yang Masih Bicarakan Penundaan Pemilu
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.
Jokowi menegaskan, dirinya tidak ingin lagi mendengar ada yang menyuarakan wacana presiden 3 periode maupun penundaan pemilu.
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," ujarnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.