PDI-P: Pak Luhut Power Politiknya Sangat Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI-P Bambang Wuryanto menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memiliki kekuatan politik yang kuat.

Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi Luhut yang kerap kali menyatakan komunikasi publik soal wacana penundaan pemilu 2024.

"Tapi orang juga paham sekali betapa pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Sikap Luhut Setelah Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu berpandangan, kekuatan politik Luhut bahkan sudah dipahami banyak orang dan sudah menjadi rahasia umum publik.

Ia pun mengambil contoh ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memberikan pernyataan untuk menyetop ekspor, yang lalu beberapa hari kemudian Luhut membukanya kembali.

"Contoh, Pak Presiden pernah statement disetop ekspor kan gitu. Dua hari berikutnya dibuka lagi Pak Luhut yang statement," ungkapnya.

Baca juga: Indonesia Segera Miliki 3 Provinsi Baru, Total Jadi 37 Provinsi, Apa Saja?

Oleh karena itu, Pacul tidak memberikan penilaian secara gamblang ketika Luhut berbicara soal penundaan pemilu.

Menurut dia, semua pihak pun bisa menilai sikap Luhut menyatakan hal itu karena memiliki kekuatan politik yang sangat kuat.

"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama. Menko kan menteri utama bos," jelasnya.

Baca juga: Luhut Sang Menteri Segala Urusan dari Investasi sampai Pemilu, Ini 15 Peran Sentralnya

Sebelumnya diberitakan, dua wacana yang menjadi isu mengemuka di publik yaitu pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Beberapa pembantu presiden di kabinet bahkan menyuarakan hal tersebut. Salah satunya Luhut.

Terkini, Presiden Jokowi angkat bicara soal banyaknya menteri yang membicarakan dua isu tersebut.

Presiden pun kemudian melarang para menterinya untuk tidak lagi berbicara mengenai penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).