Kompas.com - 08/04/2022, 08:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah mendalami kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan terkait bahan bakar minyak (BBM) guna mengantisipasi kelangkaan pasokan ketersediaan BBM di Tanah Air.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa, berdasarkan data per Rabu (6/4/2022), ada 6 Polda jajaran yang telah melakukan penyidikan terkait dengan perkara tersebut.

"Enam Polda yang mengusut kasus itu yakni, Polda Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Gorontalo," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Jokowi: Mustahil Harga BBM Tidak Naik, Situasi Tak Memungkinkan

Menurut Dedi, di Polda Sumatera Barat tercatat ada satu laporan polisi terkait penyalahgunaan BBM yang tengah disidik.

Kemudian, Polda Jambi menangani 8 laporan polisi terkait laporan penyalahgunaan BBM. Lalu, Polda Kalimantan Selatan menangani 7 laporan polisi.

Selanjutnya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Gorontalo masing-masing menangani satu laporan polisi terkait penyalahgunaan BBM.

Baca juga: Sentilan Jokowi ke Menteri soal Naiknya Harga Minyak dan Pertamax: Singgung Empati hingga Sense of Crisis

Dedi mengatakan, semua laporan itu memiliki modus operandi terkait pengangkutan dan jual beli BBM bersubsidi.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan, Polri tidak akan segan dan pandang bulu untuk menindak tegas pihak mana pun yang melakukan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan terkait dengan BBM.

Menurut Dedi, tindakan tegas tersebut dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memitigasi atau mencegah terjadinya kelangkaan BBM di masyarakat.

Selain itu, menurut Dedi, hal itu juga dilakukan untuk memberikan rasa tenang terhadap masyarakat akan ketersediaan BBM.

"Untuk menjaga ketersediaan BBM dan memitigasi penyimpangan yang mengakibatkan kelangkaan BBM yang dibutuhkan masyarakat. Polri akan menindak tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan, pendistribusian, penyimpanan dan pengangkutan BBM," ujar Dedi.

Dalam proses penyidikan tersebut, polisi menerapkan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Adapun ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Berantas Makelar Kasus, Wakil Ketua MA: Mohon Maaf, Saya Angkat Tangan

Soal Berantas Makelar Kasus, Wakil Ketua MA: Mohon Maaf, Saya Angkat Tangan

Nasional
Hakim Disarankan Hadirkan Ahli Buktikan Dugaan Pelecehan Istri Ferdy Sambo

Hakim Disarankan Hadirkan Ahli Buktikan Dugaan Pelecehan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Ketua MA Ingatkan Hakim Patuhi Kode Etik dan Pakta Integritas Usai 2 Hakim Agung Ditahan KPK

Ketua MA Ingatkan Hakim Patuhi Kode Etik dan Pakta Integritas Usai 2 Hakim Agung Ditahan KPK

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Ini Deretan Kasus Korupsi dengan Angka Paling Fantastis

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini Deretan Kasus Korupsi dengan Angka Paling Fantastis

Nasional
Mendagri Perkenalkan Kota Sorong sebagai Ibu Kota Papua Barat Daya

Mendagri Perkenalkan Kota Sorong sebagai Ibu Kota Papua Barat Daya

Nasional
Pakar Bantah Klaim Ferdy Sambo soal Tes Poligraf Tak Bisa Dipakai di Sidang

Pakar Bantah Klaim Ferdy Sambo soal Tes Poligraf Tak Bisa Dipakai di Sidang

Nasional
Kasus Gagal Ginjal, Komnas HAM Bakal Panggil BPOM pada 23 Desember

Kasus Gagal Ginjal, Komnas HAM Bakal Panggil BPOM pada 23 Desember

Nasional
Bamsoet Minta Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat: Seakan Melanggar Konstitusi Hal Receh

Bamsoet Minta Pemilu 2024 Ditunda, Demokrat: Seakan Melanggar Konstitusi Hal Receh

Nasional
MA Pecat 10 Hakim Sepanjang Tahun 2022, 104 Lainnya Disanksi Disiplin

MA Pecat 10 Hakim Sepanjang Tahun 2022, 104 Lainnya Disanksi Disiplin

Nasional
Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Nasional
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Nasional
Perppu Pemilu Tak Jelas Rimbanya, KPU 'Teriak'

Perppu Pemilu Tak Jelas Rimbanya, KPU "Teriak"

Nasional
Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Nasional
Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.