Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil PKS: Estafet Kepemimpinan, Kursi di DPR, dan Bulan Sabit-Padi

Kompas.com - 08/04/2022, 05:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lahir di era reformasi.

Resmi dibentuk pada 20 Juli 1998, PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan atau disingkat PK.

Partai ini didirkan oleh para tokoh di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

PK dibentuk tak lama setelah KAMMI dan gerakan mahasiswa lainnya berhasil melengserkan Soeharto dari kursi RI-1 pada 21 Mei 1998.

Pemilu 1999 menjadi ajang pemilu pertama yang diikuti oleh PK. Sayangnya, kala itu, PK hanya mendapat 1.436.565 suara atau 1,36 persen dari total perolehan suara nasional.

Akibatnya, partai ini gagal ke Senayan karena tak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 2 persen.

Merujuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen tersebut membuat partai ini harus mengganti nama.

Baca juga: Profil Partai Ummat, Pendatang Baru Besutan Amien Rais

Sementara, pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyelesaikan seluruh proses verifikasi partai politik di Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham).

Sehari kemudian, PK menyatakan bergabung dengan PKS. Dengan penggabungan ini, maka PK resmi berubah nama menjadi PKS.

Kepemimpinan

Dikutip dari laman resmi PKS, presiden (ketua) pertama partai ini adalah Nur Mahmudi Ismail.

Di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, PK menerima tawaran kursi Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Kursi itu lantas ditempati oleh Nur Mahmudi.

Mengemban jabatan menteri, Nur Mahmudi mundur dari kursi Presiden PKS. Jabatan itu lantas diamanatkan ke Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000.

Lewat Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Ketua MPR masa jabatan 2004-2009. Ia pun meletakkan jabatannya sebagai pimpinan tertinggi PKS.

Akhirnya, Sidang Majelis Syuro I PKS yang digelar Mei 2005 menetapkan Tifatul Sembiring sebagai Presiden PKS periode 2005-2010.

Empat tahun menjabat, Tifatul ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bergabung bersama Kabinet Indonesia Bersatu II sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Estafet kepemimpinan PKS pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaaq. Selama Oktober 2009 sampai Juni 2010, Luthfi menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Presiden PKS.

Pada Sidang Majelis Syuro PKS II yang digelar Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaaq terpilih menjadi Presiden PKS periode 2010-2015.

Akhir 2013, Luthfi mundur dari jabatannya karena tersandung kasus suap daging impor. Kursi Presiden PKS lantas diisi oleh Anis Matta.

Jabatan itu diemban Anis Matta hingga Agustus 2015, sebelum akhirnya digantikan oleh Sohibul Iman.

Baca juga: Profil Partai Gelora, Jejak PKS dan Ambisi Indonesia Jadi Kekuatan Global ke-5

Adapun Sohibul Iman menuntaskan masa jabatannya sebagai Presiden PKS selama 5 tahun hingga 5 Oktober 2020.

Selanjutnya, Sohibul digantikan oleh Ahmad Syaikhu yang hingga kini masih menjabat sebagai pimpinan tertinggi PKS.

Suara di Pemilu

Gagal di Pemilu 1999, PKS akhirnya lolos ke Parlemen lewat Pemilu 2004. Saat itu, suara PKS meningkat pesat dengan perolehan 8.325.020 suara atau sekitar 7,34 persen dari total perolehan suara nasional.

PKS berhasil mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak.

Sementara, pada Pemilu 2008, PKS berhasil meraih 8.206.955 suara atau 7,88 persen. Hasil ini membuat kursi PKS di Senayan meningkat menjadi 57 kursi.

Suara PKS menurun pada Pemilu 2014 dengan hanya mendapatkan 8.480.204 suara atau 6,79 persen. Partai ini kehilangan 17 kursi di Senayan, sehingga tinggal memiliki 40 kursi saja.

Di Pemilu 2019 perolehan suara PKS kembali naik menjadi 11.493.663 suara atau 8,21 persen. Perolehan kursi PKS di DPR RI pun meningkat menjadi 50.

Lambang baru

Setelah 2 dekade menggunakan lambang yang dominan warna hitam, melalui Musyawarah Nasional V yang digelar November 2020, PKS mengganti lambang partainya.

Lambang baru PKS dominan warna oranye-putih dan berbentuk bulat. Sebelumnya, lambang PKS bernuansa hitam-kuning dan berbentuk kotak.

Namun, unsur bulan sabit dan padi tetap ada di lambang baru tersebut. Sementara, tulisan "Partai Keadilan Sejahtera" berganti menjadi PKS.

Bentuk bulat dalam lambang PKS menggambarkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Sementara, bulan sabit melambangkan dimensi waktu, keserasian, keindahan, pencerahan, keluhuran Islam untuk menajaga keseimbangan, kesinambungan sejarah, kejayaan, dan kelangsungan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca juga: Profil Partai Kebangkitan Nusantara, Cita-cita Politik Para Loyalis Anas Urbaningrum

Adapun simbol untaian 17 butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Warna oranye sendiri melambangkan kehangatan, harapan, semangat kehidupan, dan semangat muda. Sedangkan warna putih melambangkan bersih, suci, tulus, ikhlas, dan mulia.

Sementara, warna hitam pada tulisan PKS melambangkan kemauan keras, disiplin, kekuatan, ketegasan, berwibawa, kepastian, aspiratif, dan perlindungan.

Visi dan misi

Visi:
Menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

Misi:
Menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila.

Struktur organisasi

  • Ketua Majelis Syura Partai: Salim Segaf Aljufri
  • Wakil Ketua Majelis Syura: Hidayat Nur Wahid
  • Wakil Ketua Majelis Syura: Mohamad Sohibul Iman
  • Wakil Ketua Majelis Syura: Ahmad Heryawan
  • Wakil Ketua Majelis Syura: Suharna Surapranata
  • Sekretaris Majelis Syura: Untung Wahono
  • Ketua Majelis Pertimbangan Pusat: Suswono
  • Ketua Dewan Syariat Pusat: Surahman Hidayat
  • Presiden: Ahmad Syaikhu
  • Sekretaris Jenderal: Habib Aboe Bakar Alhabsyi
  • Bendahara: Mahfudz Abdurrahman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com