Larangan Wacana Tunda Pemilu Dinilai Harus Diperluas ke Parpol sampai Relawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti politik senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai upaya untuk menghentikan polemik wacana penundaan pemilu sampai perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode harus diperluas.

"Kegentingan politik saat ini tak cukup hanya menghentikan para menteri untuk tidak menyuarakan penundaan pemilu atau (masa jabatan presiden) 3 periode," kata Siti saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

"Hal yang sama juga harus dilakukan oleh lembaga tinggi negara seperti MPR dan DPR serta partai-partai politik, lembaga survei dan relawan," ujar Siti.

Siti menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa (5/4/2022) lalu. Saat itu Jokowi meminta para menterinya supaya tidak lagi menyuarakan tentang gagasan kontroversial itu.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Ketua DPD Minta Semua Menteri Taati Larangan Jokowi untuk Tak Bicara Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan

Selain untuk menghentikan wacana itu, Jokowi memerintahkan supaya para menterinya tidak menimbulkan polemik di tengan masyarakat dan fokus bekerja dalam menangani sejumlah permasalahan yang kini tengah terjadi.

Siti mengatakan, pernyataan Jokowi yang memerintahkan menterinya untuk fokus bekerja pada tugas masing-masing sudah tepat. Sebab, saat ini masih banyak persoalan di tengah masyarakat yang butuh perhatian dan jalan keluar yang tepat, ketimbang harus menghabiskan waktu membahas gagasan penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

"Energi bangsa ini seharusnya dimaksimalkan untuk membangun negeri yang menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, khususnya kesenjangan ekonomi dimana jumlah penduduk miskin dan pengangguran sangat signifikan," ucap Siti.

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, Waketum PAN: Pintunya Sudah Tertutup

"Pemerintah semestinya fokus membangun sinergi positif dengan rakyat agar perekonomian membaik dan kesejahteraan rakyat terwujud," ucap Siti.

Siti mengatakan pernyataan Jokowi soal larangan kepada para menterinya untuk membahas wacana penundaan Pemilu dan masa jabatan presiden 3 periode sudah lugas dan tegas. Pernyataan itu juga yang sangat dinantikan masyarakat supaya polemik itu tidak terus menerus muncul.

Sebab menurut Siti, jika wacana itu terus dipelihara, maka akan semakin tajam perdebatan antara kelompok yang pro dan kontra di tengah masyarakat.

"Lebih dari itu, celakanya lagi makin menebalkan keterbelahan dalam masyarakat. Ketidakpercayaan publik kepada pemerintah juga akan meningkat," kata Siti.

Terpisah, pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan pernyataan Jokowi yang melarang para menterinya membahas wacana itu sudah mengandung pesan yang jelas.

Baca juga: Ketua DPR Harap Menteri Ikuti Perintah Jokowi, Fokus Atasi Persoalan Bangsa

"Saya kira ini sudah tepat. Pernyataan presiden ini bisa membuat suasana kebangsaan kita menjadi Kondusif. Kita fokus menyelesaikan persoalan-persoalaan dan agenda agenda kebangsaan kita yang banyak. Termasuk juga mempersiapkan agenda rutin 5 tahunan: pemilu," ujar Hamdi.

Polemik terkait perpanjangan masa jabatan presiden kembali menghangat setelah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyatakan akan menyampaikan deklrasi mendukung Jokowi menjabat tiga periode selepas Idul Fitri mendatang.