Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Larangan Wacana Tunda Pemilu Dinilai Harus Diperluas ke Parpol sampai Relawan

Kompas.com - 07/04/2022, 17:01 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti politik senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai upaya untuk menghentikan polemik wacana penundaan pemilu sampai perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode harus diperluas.

"Kegentingan politik saat ini tak cukup hanya menghentikan para menteri untuk tidak menyuarakan penundaan pemilu atau (masa jabatan presiden) 3 periode," kata Siti saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

"Hal yang sama juga harus dilakukan oleh lembaga tinggi negara seperti MPR dan DPR serta partai-partai politik, lembaga survei dan relawan," ujar Siti.

Siti menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa (5/4/2022) lalu. Saat itu Jokowi meminta para menterinya supaya tidak lagi menyuarakan tentang gagasan kontroversial itu.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Ketua DPD Minta Semua Menteri Taati Larangan Jokowi untuk Tak Bicara Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan

Selain untuk menghentikan wacana itu, Jokowi memerintahkan supaya para menterinya tidak menimbulkan polemik di tengan masyarakat dan fokus bekerja dalam menangani sejumlah permasalahan yang kini tengah terjadi.

Siti mengatakan, pernyataan Jokowi yang memerintahkan menterinya untuk fokus bekerja pada tugas masing-masing sudah tepat. Sebab, saat ini masih banyak persoalan di tengah masyarakat yang butuh perhatian dan jalan keluar yang tepat, ketimbang harus menghabiskan waktu membahas gagasan penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

"Energi bangsa ini seharusnya dimaksimalkan untuk membangun negeri yang menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, khususnya kesenjangan ekonomi dimana jumlah penduduk miskin dan pengangguran sangat signifikan," ucap Siti.

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, Waketum PAN: Pintunya Sudah Tertutup

"Pemerintah semestinya fokus membangun sinergi positif dengan rakyat agar perekonomian membaik dan kesejahteraan rakyat terwujud," ucap Siti.

Siti mengatakan pernyataan Jokowi soal larangan kepada para menterinya untuk membahas wacana penundaan Pemilu dan masa jabatan presiden 3 periode sudah lugas dan tegas. Pernyataan itu juga yang sangat dinantikan masyarakat supaya polemik itu tidak terus menerus muncul.

Sebab menurut Siti, jika wacana itu terus dipelihara, maka akan semakin tajam perdebatan antara kelompok yang pro dan kontra di tengah masyarakat.

"Lebih dari itu, celakanya lagi makin menebalkan keterbelahan dalam masyarakat. Ketidakpercayaan publik kepada pemerintah juga akan meningkat," kata Siti.

Terpisah, pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan pernyataan Jokowi yang melarang para menterinya membahas wacana itu sudah mengandung pesan yang jelas.

Baca juga: Ketua DPR Harap Menteri Ikuti Perintah Jokowi, Fokus Atasi Persoalan Bangsa

"Saya kira ini sudah tepat. Pernyataan presiden ini bisa membuat suasana kebangsaan kita menjadi Kondusif. Kita fokus menyelesaikan persoalan-persoalaan dan agenda agenda kebangsaan kita yang banyak. Termasuk juga mempersiapkan agenda rutin 5 tahunan: pemilu," ujar Hamdi.

Polemik terkait perpanjangan masa jabatan presiden kembali menghangat setelah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyatakan akan menyampaikan deklrasi mendukung Jokowi menjabat tiga periode selepas Idul Fitri mendatang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com