Profil Partai Keadilan dan Persatuan, Langkah Eks Golkar Usai Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Persatuan (PKP) merupakan salah satu partai politik di Indonesia.

Partai itu berdiri pasca berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto dan Orde Baru.

Awal berdiri

PKP bermula dari Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB) yang digagas oleh Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmadja, David Napitupulu dan Tatto S. Pradjamanggala pada 1998.

Gerakan itu kemudian berubah menjadi Partai Keadilan dan Persatuan yang dideklarasikan pada 15 Januari 1999. mantan Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Edi Sudrajat menjadi Ketua Umum PKP yang pertama.

Saat itu Edi secara terbuka menyatakan PKP adalah pecahan dari Golkar. Menurut dia alasan membentuk PKP karena Golkar kurang kooperatif dengan gerakan reformasi.

Baca juga: Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nama partai kemudian diubah menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada 2 September 2002.

Lantas pada 2 September 2021 nama partai kembali berubah menjadi Partai Keadilan dan Persatuan.

Daftar Ketua Umum PKP

1. Edi Sudrajat: 15 Januari 1999-2 Juni 2005, 2 Juni 2005-1 Desember 2006.
2. Haris Sudarno: 15 Januari 2007-14 Januari 2008.
3. Meutia Hatta: 14 Januari 2008-13 April 2010.
4. Sutiyoso: 13 April 2010-15 Juni 2015.
5. Isran Noor: 23 Juni 2015-27 Agustus 2016.
6. Abdullah Mahmud Hendropriyono: 27 Agustus 2016-13 April 2018.
7. Diaz Hendropriyono: 19 Mei 2018-10 Mei 2021.
8. Sunan Kalijaga (Pelaksana Tugas Ketua Umum): 10 Mei 2021-26 Mei 2021.
9. Yussuf Solichien: sejak 26 Mei 2021.

Dokumentasi/PKP Potret Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2021-2026 Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien

Kiprah PKP di Pemilu

Sejak dideklarasikan pada 1999, PKP sudah mengikuti lima kali Pemilu.

Pada Pemilu 1999, sebagai partai baru PKP mendapatkan 1.065.686 suara setara dengan 1.01 persen. Saat itu mereka mendapatkan 4 kursi dari 462 kursi di DPR.

Kemudian pada Pemilu 2004, PKP mendapatkan 1.424.240 suara setara dengan 1.26 persen. Akan tetapi, saat itu mereka hanya mendapatkan 1 kursi di DPR.

Baca juga: Sekjen PKP Ungkap Ada Desakan Gelar Munaslub oleh Pengurus Daerah

Dalam Pemilu 2009, 2014, dan 2019, PKP mendapatkan 934.892 suara (0.90 persen), 1.143.094 suara (0,91 persen), dan 312.775 suara (0,22 persen). Di ketiga Pemilu itu mereka tidak satupun mendapatkan kursi di DPR.

Struktur kepengurusan

Struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Ketua Dewan Pembina: Try Sutrisno

Sekretaris Dewan Pembina: Rully Soekarta

Anggota Dewan Pembina: Rosihan Arsyad, Dedy Heryadi Sutisna, Miky Barrito Putra, Koesnadi Kardi

Ketua Umum: Yussuf Solichien

Wakil Ketua Umum: Aslizar Nurdin Tanjung

Wakil Sekretaris Jenderal: Dyah Puspita Sari, Dewi Angraeni, Rita Zahara Yoshi Erlina, Gamal Ashgar, Indri Yuli Hartati, Sandra Paramarthi, Estiana Fithriana Dewi, Semmy Miltov Luhukay

Bendahara Umum: Ellen Sukmawati

Wakil Bendahara Umum: Dwi Ratna Kartikawati, Mei Ling, Krishna Kamil, Hazana Anggrayni.

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan: Dodi Suradiradja

Ketua Bidang Ideologi Politik Disiplin Partai: Ery Satyanegara

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Aria Riefaldy

Ketua Bidang Legislator: Firdaus Adinugroho

Ketua Bidang Kewilayahan dan Pengabdian Masyarakat: Fredy Fernandes Arronggear

Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Syahrul Mamma

Ketua Bidang Kemaritiman: Toga Mahaji

Ketua Bidang Perekonomian dan Pembangunan: Abdul Wahab Bangkona

Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat: Hendra Suhada

Ketua Bidang SDM: Soetopo

Ketua Bidang Litbang dan Evaluasi: Sutrija

Ketua Bidang Khusus: Chaidier Patonnory

Mahkamah Partai

Ketua merangkap anggota Mahkamah Partai: Secarpiandy

Sekretaris merangkap anggota Mahkamah Partai: Deddy Mulyadi Muis

Anggota Mahkamah Partai: Henny Aliah Zahra, Iin Achmad Riza, Solihin