Ketua DPD Minta Semua Menteri Taati Larangan Jokowi untuk Tak Bicara Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan

Kompas.com - 07/04/2022, 08:57 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, La Nyalla Mattalitti menjenguk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di RSPAD Jakarta Pusat pada Sabtu (12/10/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAKetua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, La Nyalla Mattalitti menjenguk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di RSPAD Jakarta Pusat pada Sabtu (12/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut La Nyalla,  para menteri harus berhenti membuat gaduh. Ia mengingatkan agar para menteri mengikuti instruksi Presiden tersebut.

"Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu," kata La Nyalla dalam keterangannya, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Jokowi Larang Menteri Bahas Penundaan Pemilu, Pengamat: Itu yang Ditunggu

La Nyalla menilai, dengan pernyataan tersebut, Presiden menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode. Jokowi juga disebut telah memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi dengan pernyataan pada Rabu kemarin itu.

"Sebagai pembantu Presiden, menteri pun harus taat dengan hal tersebut," sambung dia.

La Nyalla melanjutkan, banyak permasalahan yang lebih penting dihadapi oleh masyarakat. Mestinya, pemerintah memberikan solusi di saat seperti ini, bukan malah menambah beban pikiran masyarakat dengan masalah penundaan pemilu dan jabatan tiga periode.

Karena itu, dia mengingatkan para menteri untuk memperlihatkan empatinya kepada masyarakat.

"Jangan ada lagi yang menyuarakan masalah penundaan pemilu atau jabatan tiga periode. Para menteri lebih baik fokus bekerja memulihkan ekonomi yang sedang tidak baik," ujar La Nyalla.

Presiden Jokowi melarang menterinya menyuarakan wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa lalu.

Jokowi meminta jajarannya tidak berpolemik terkait isu itu dan fokus bekerja.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Jokowi menegaskan, dirinya tidak ingin lagi mendengar ada yang menyuarakan wacana presiden  tiga periode maupun penundaan pemilu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proyek-proyek Bernilai Fantastis DPR: Habis Gorden Rumah, Terbit Pengecatan 'Dome' Gedung Kura-kura

Proyek-proyek Bernilai Fantastis DPR: Habis Gorden Rumah, Terbit Pengecatan "Dome" Gedung Kura-kura

Nasional
Penggunaan Masker Dilonggarkan, Gerindra: Masyarakat Lepas dari Kebosanan

Penggunaan Masker Dilonggarkan, Gerindra: Masyarakat Lepas dari Kebosanan

Nasional
ICJR Dorong Revisi KUHAP Menyusul Kematian Pemuda Makassar Usai Ditangkap Polisi

ICJR Dorong Revisi KUHAP Menyusul Kematian Pemuda Makassar Usai Ditangkap Polisi

Nasional
Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

Nasional
KPK Dorong Pengurus Parpol Tingkatkan Budaya Antikorupsi

KPK Dorong Pengurus Parpol Tingkatkan Budaya Antikorupsi

Nasional
Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

Nasional
Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

Nasional
Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

Nasional
Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

Nasional
KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

Nasional
Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

Nasional
Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.