Kompas.com - 07/04/2022, 07:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Harapan publik agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disahkan jadi undang-undang (UU) akan segera terwujud.

Rabu (6/4/2022) kemarin, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat membawa RUU TPKS ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sebanyak delapan dari sembilan fraksi yang ada di Baleg menyatakan setuju dengan RUU TPKS. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU TPKS dibawa ke tahap selanjutnya.

Baca juga: RUU TPKS Segera Dibawa ke Rapat Paripurna, Menteri PPPA: Penantian Panjang Membuahkan Hasil

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan, rampungnya pembahasan RUU TPKS merupakan penantian lama yang akhirnya membuahkan hasil.

"Ini betul-betul penantian panjang dari teman-teman yang dari 2016 ya, hari ini membuahkan hasil," kata Bintang usai menghadiri rapat pleno Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu siang.

Bintang berharap, DPR dapat segera menyetujui RUU TPKS menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR terdekat.

Ia mengatakan, kehadiran UU TPKS merupakan wujud nyata negara hadir dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum; merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; serta menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual.

"Marilah kita menjaga komitmen bersama yang sudah tumbuh dari sejak awal penyusunan RUU ini agar RUU yang akan disahkan ini menjadi undang-undang yang dapat dilaksanakan secara komprehensif dan integratif," ujar Bintang.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya mengatakan, RUU TPKS merupakan hasil kolaborasi political will dari pemerintah dan DPR serta partisipasi dari masyarakat sipil.

Menurut Willy, rampungnya pembahasan RUU TPKS adalah cermin bahwa undang-undang yang pro kepada publik juga bisa diselesaikan dengan cepat. Sebagaimana diketahui, pembahasan RUU TPKS rampung dalam waktu kurang dari dua minggu sejak rapat pembahasan perdana pada 24 Maret 2022.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/4/2022).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/4/2022).
"Semoga ke depan, ini bisa menjadi cerminan bagaimana ketika ada sebuah undang-undang pro-publik diperjuangkan itu bisa juga dipercepat. Tidak hanya undang-undang yang hardcore bisa dipercepat," kata politikus Partai Nasdem itu.

Willy mengaku sudah bersurat kepada pimpinan DPR agar pengesahan RUU TPKS dapat menjadi salah satu agenda dalam rapat paripurna terdekat.

Ia menargetkan, RUU TPKS dapat disahkan menjadi undang-undang sebelum DPR memasuki masa reses tanggal 15 April 2022.

"Saya sudah bersurat ke pimpinan mengagendakan kalau bisa diparipurnakan penutupan (masa sidang), ini kan 14 April. Kalau bisa 14 April kalau ada paripurna sebelum itu bagus," ujar Willy.

Jadi hukum acara

Meski dinanti banyak pihak, draf RUU TPKS bukan tanpa cela. Sejumlah pihak menyoroti tidak adanya ketentuan pidana mengenai pemerkosaan yang tertuang dalam RUU TPKS.

Berdasarkan draf yang diterima Kompas.com, perkosaan hanya dicantumkan sebagai salah satu jenis kekerasan seksual, tanpa ada pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan pidananya.

Baca juga: Baleg Sepakat Bawa RUU TPKS ke Rapat Paripurna untuk Disahkan jadi Undang-Undang

Willy menjelaskan, ketentuan mengenai pemerkosaan tidak masuk ke RUU TPKS karena hal itu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Begitu pula dengan ketentuan mengenai aborsi yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan.

"Kita tidak ingin satu norma hukum diatur dalam dua undang-undang, akan terjadi overlapping," ujar Willy.

Kendati demikian, Willy menyebut, hukum acara yang tertuang di RUU TPKS dapat digunakan untuk menangani kekerasan seksual yang ketentuan pidananya tak diatur dalam RUU ini, termasuk pemerkosaan.

"Yang menjadi keunggulan dari RUU TPKS ini adalah dia punya hukum acara sendiri. Jadi, jenis-jenis KS (kekerasan seksual) yang tidak termaktub di dalam TPKS ini secara eksplisit, dia bisa merujuk ke sini," kata Willy.

Restitusi dan dana bantuan korban

Di samping itu, Willy menyebutkan, salah satu terobosan yang tertuang dalam RUU TPKS adalah adanya bantuan dana korban (victim trust fund).

Bantuan dana korban merupakan kompensasi yang diberikan kepada korban kekerasan seksual jika pelaku kekerasan seksual tidak mampu membayar restitusi atau ganti rugi yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

"Ketika membayar kompensasi itulah kita membutuhkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sejauh ini, kalau APBN enggak cukup, maka harus ada sebuah dana yang dikelola LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk kemudian memberikan ganti rugi kepada korban," kata Willy.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, dana bantuan korban tidak akan membebani APBN. Sebab, dana tersebut akan berasal dari masyarakat, termasuk para filantropi, tanggung jawab sosial persusahaan (corporate social responsibility), individu, maupun bantuan asing yang bersifat tidak mengikat.

Menurut Eddy, sapaan akrab Edward, pemerintah juga mengonsepkan agar dana bantuan korban bisa diambil dari pidana denda yang dijatuhkan oleh pengadilan.

"Konsep dari menteri keuangan itu sangat baik, kita kan tahu bahwa di dalam undang-undang ini selain pidana penjara juga ada pidana denda, jadi denda itu tidak dimasukkan ke dalam negara tapi dimasukkan dalam dana bantuan korban, jadi ini bersifat dana abadi," kata Eddy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singgung Krisis Pangan, Jokowi: 19.600 Orang Mati Kelaparan Setiap Hari

Singgung Krisis Pangan, Jokowi: 19.600 Orang Mati Kelaparan Setiap Hari

Nasional
Prabowo, Panglima TNI, KSAD Dudung Hadiri Rapat di DPR Hari Ini

Prabowo, Panglima TNI, KSAD Dudung Hadiri Rapat di DPR Hari Ini

Nasional
Menlu Retno: Membebaskan Palestina dari Penjajahan adalah Utang Kita Bersama

Menlu Retno: Membebaskan Palestina dari Penjajahan adalah Utang Kita Bersama

Nasional
Profil Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Jadi Jubir Pemenangan Pemilu Gerindra

Profil Budi Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Jadi Jubir Pemenangan Pemilu Gerindra

Nasional
Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Korupsi, Pakar Hukum: Ironis dan Menyedihkan

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Korupsi, Pakar Hukum: Ironis dan Menyedihkan

Nasional
IK Dompet Dhuafa dan Rebach Internasional Luncurkan Re-Space untuk Bantu Optimalkan SDM Terampil

IK Dompet Dhuafa dan Rebach Internasional Luncurkan Re-Space untuk Bantu Optimalkan SDM Terampil

Nasional
Jokowi: 80 sampai 90 Persen Startup Gagal Saat Merintis

Jokowi: 80 sampai 90 Persen Startup Gagal Saat Merintis

Nasional
Update Kasus Brigadir J: Dugaan 'Kakak Asuh' Ferdy Sambo hingga Upaya Putri Candrawathi Lindungi Diri

Update Kasus Brigadir J: Dugaan "Kakak Asuh" Ferdy Sambo hingga Upaya Putri Candrawathi Lindungi Diri

Nasional
Buka BUMN Startup Day, Jokowi: Startup Mestinya Lihat Kebutuhan Pasar

Buka BUMN Startup Day, Jokowi: Startup Mestinya Lihat Kebutuhan Pasar

Nasional
KY Akan Koordinasi dengan KPK soal Pemeriksaan Hakim Agung Sudrajad Dimnyati

KY Akan Koordinasi dengan KPK soal Pemeriksaan Hakim Agung Sudrajad Dimnyati

Nasional
Momen Prabowo Berinteraksi dengan Pengungsi Korban Bencana Tanah Bergerak di Bogor

Momen Prabowo Berinteraksi dengan Pengungsi Korban Bencana Tanah Bergerak di Bogor

Nasional
Mutasi 30 Pati, Kapolri Tunjuk Kombes Ade Ary Syam Indradi Jadi Kapolres Jaksel

Mutasi 30 Pati, Kapolri Tunjuk Kombes Ade Ary Syam Indradi Jadi Kapolres Jaksel

Nasional
Sidang Etik Ipda Arsyad Daiva yang Sempat Ditunda Dilanjutkan Hari Ini

Sidang Etik Ipda Arsyad Daiva yang Sempat Ditunda Dilanjutkan Hari Ini

Nasional
KY Bakal Ikut Dalami Dugaan Adanya Hakim Agung Lain yang Terlibat Pengurusan Perkara di MA

KY Bakal Ikut Dalami Dugaan Adanya Hakim Agung Lain yang Terlibat Pengurusan Perkara di MA

Nasional
Gerindra Tunjuk Budi Djiwandono Jadi Jubir Pemenangan Pemilu 2024

Gerindra Tunjuk Budi Djiwandono Jadi Jubir Pemenangan Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.