Sentilan Jokowi ke Menteri soal Naiknya Harga Minyak dan Pertamax: Singgung Empati hingga "Sense of Crisis"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyentil menterinya soal kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

Dia menyebut, tak ada penjelasan apa pun dari para menteri ke rakyat soal naiknya harga dua komoditas energi tersebut.

Hal ini Jokowi sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama para menteri di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Harga minyak goreng sudah empat bulan tidak ada penjelasan apa-apa kenapa ini terjadi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

"Yang kedua Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini," tuturnya.

Jokowi tak menunjuk langsung siapa menteri yang ia maksud. Namun, presiden menyayangkan sikap jajarannya yang seolah tak menunjukkan empati atas kesulitan rakyat.

Tak berempati

Jokowi mengatakan, penjelasan terkait naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok penting demi menunjukkan empati ke rakyat.

"Diceritakan dong kepada rakyat, ada empati kita gitu lho, enggak ada, yang berkaitan dengan energi nggak ada (penjelasan)," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Sentil Menteri: 4 Bulan Harga Minyak Naik, Tak Ada Penjelasan

Dia lagi lagi-lagi memerintahkan menterinya untuk sensitif dan memiliki sense of crisis yang tinggi.

Sebab, naiknya harga sejumlah komoditas pokok beberapa waktu terakhir menyebabkan situasi masyarakat menjadi sulit.

"Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat," ucap Jokowi.

Tak hanya urusan minyak goreng atau bahan bakar minyak, Jokowi juga berpesan ke menterinya untuk mengontrol harga kebutuhan pokok lain menjelang Lebaran seperti beras, kedelai, dan jagung.

Langkah-langkah tersebut, kata dia, harus dikomunikasikan ke publik.

Presiden mengaku tidak ingin rakyat beranggapan bahwa pemerintah tak berbuat apa pun karena tidak adanya penjelasan atau komunikasi dari para menteri terkait.

"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa, tidak ada statement, tidak ada komunikasi," katanya.