Kompas.com - 07/04/2022, 04:00 WIB

KOMPAS.com - Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

Hukum bisa berupa perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan sudah seharusnya ditaati oleh anggota masyarakatnya.

Terdapat berbagai macam penggolongan hukum. Salah satunya penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah:

Hukum Undang-undang

Hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang dapat diartikan secara formil dan materiil.

Undang-undang dalam arti formil adalah bentuk peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang yaitu lembaga legislatif. Sedangkan undang-undang dalam arti materiil adalah suatu peraturan yang mengatur masyarakat.

Baca juga: 10 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

Menurut Undang-undang Dasar atau UUD 1945, tata urutan peraturan perundang-undangan adalah:

  • Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.
  • Undang-undang atau UU/ Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang atau Perpu.
  • Peraturan Pemerintah.
  • Keputusan Presiden.
  • Peraturan Menteri.
  • Peraturan Daerah.

Hukum Kebiasaan

Hukum kebiasaan adalah peraturan tidak tertulis yang berbentuk himpunan kaidah-kaidah dan dibuat langsung oleh masyarakat melalui kebiasaan.

Pada umumnya, hukum kebiasaan sulit digantikan karena telah mengakar dalam masyarakat. Akan tetapi, hukum kebiasaan tidak dapat dirumuskan secara jelas karena tidak tertulis.

Salah satu contoh hukum kebiasaan adalah hukum adat. Hukum adat bisa diartikan sebagai kebiasaan turun temurun yang dimaksudkan untuk mengatur tata tertib dalam sebuah masyarakat.

Hukum Traktat

Hukum traktat adalah perjanjian internasional yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Jika telah memenuhi syarat tertentu, hukum traktat dapat dijadikan hukum formal.

Macam-macam hukum traktat adalah:

  • Traktat Bilateral: Perjanjian yang diadakan hanya oleh dua negara.
  • Traktat Multilateral: Perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara.
  • Traktat Kolektif atau Traktat Terbuka: Traktat multilateral yang memberikan kesempatan bagi negara lain yang belum terlibat untuk menyepakati perjanjian tersebut.

Baca juga: Sistem Hukum di Indonesia

Hukum Yurisprudensi

Hukum Yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk dari putusan hakim di pengadilan yang memuat peraturan tertentu. Putusan hakim tersebut di kemudian hari diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim lain ketika menghadapi perkara yang sama.

Terdapat dua macam yurisprudensi, yaitu:

  • Yurisprudensi Tetap: Keputusan-keputusan hakim yang beruang kali digunakan pada kasus yang sama.
  • Yurisprudensi Tidak Tetap: Yurisprudensi yang belum masuk dalam yurisprudensi tetap.

Hukum Doktrin

Hukum doktrin adalah hukum yang berasal dari pendapat para ahli dan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan pengadilan.

Pendapat para ahli hukum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dan dasar atas keputusan yang dibuat.

Hukum doktrin sering disebut juga sebagai hukum ilmu.

 

Referensi

  • Marzuki, Peter Mahmud. 2021. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Optimistis 100.052 Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

Kemenag Optimistis 100.052 Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

Nasional
Tanggal 3 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Dinilai Antisuap, Kapolda Lampung Eks Direktur di KPK Terima Hoegeng Award Kategori Polisi Berintegritas

Dinilai Antisuap, Kapolda Lampung Eks Direktur di KPK Terima Hoegeng Award Kategori Polisi Berintegritas

Nasional
Pilih Ketua PP dalam Muktamar, Muhammadiyah Bakal Gunakan Sistem E-voting

Pilih Ketua PP dalam Muktamar, Muhammadiyah Bakal Gunakan Sistem E-voting

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Ideal, Pengamat: Poros Nasionalis Bersatu dengan Kelompok Islam Moderat

Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Ideal, Pengamat: Poros Nasionalis Bersatu dengan Kelompok Islam Moderat

Nasional
Bamsoet Sebut Kajian Materi PPHN Akan Diserahkan ke Pimpinan MPR 7 Juli

Bamsoet Sebut Kajian Materi PPHN Akan Diserahkan ke Pimpinan MPR 7 Juli

Nasional
Karangan Bunga Dukacita Masih Berdatangan ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

Karangan Bunga Dukacita Masih Berdatangan ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

Nasional
Muhammadiyah Gelar Muktamar di Solo 18-20 November, Bakal Pilih Ketua Umum

Muhammadiyah Gelar Muktamar di Solo 18-20 November, Bakal Pilih Ketua Umum

Nasional
Seorang Pria Ditemukan Tewas di Cakung setelah Kecelakaan, Teman Boncengannya Kabur

Seorang Pria Ditemukan Tewas di Cakung setelah Kecelakaan, Teman Boncengannya Kabur

Nasional
Jokowi Tiba di Tanah Air, Ini Rangkuman Kegiatannya di Rusia, Ukraina, G7, dan UEA

Jokowi Tiba di Tanah Air, Ini Rangkuman Kegiatannya di Rusia, Ukraina, G7, dan UEA

Nasional
Bamsoet Klaim PPP Sepakat Peran MPR Perlu Diperkuat

Bamsoet Klaim PPP Sepakat Peran MPR Perlu Diperkuat

Nasional
Menko Muhadjir Terkejut Tjahjo Berpulang, Baru Jenguk Dua Hari Lalu

Menko Muhadjir Terkejut Tjahjo Berpulang, Baru Jenguk Dua Hari Lalu

Nasional
Polemik AKBP Brotoseno, Eks Napi Korupsi yang Tak Dipecat, Polri sampai Revisi Aturan Kode Etik

Polemik AKBP Brotoseno, Eks Napi Korupsi yang Tak Dipecat, Polri sampai Revisi Aturan Kode Etik

Nasional
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Jokowi Sepakati Kerja Sama IKN hingga Perdagangan

Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Jokowi Sepakati Kerja Sama IKN hingga Perdagangan

Nasional
Usai Lawatan Jokowi, UEA Sepakati Bentuk IKN Fund

Usai Lawatan Jokowi, UEA Sepakati Bentuk IKN Fund

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.