Ketua DPR Harap Menteri Ikuti Perintah Jokowi, Fokus Atasi Persoalan Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang melarang para menterinya untuk berbicara soal wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden.

Puan berharap, para menteri mengikuti perintah presiden tersebut dan fokus untuk mengatasi beragam perosalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini,” kata Puan usai bertemu Jokowi di Istana Bogor, Rabu (6/4/2022), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Fraksi Nasdem Harap Pernyataan Jokowi Akhiri Polemik Penundaan Pemilu dan Tiga Periode

Politikus PDI-P itu menegaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbincangan menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden.

Namun, kata dia, rakyat kini membutuhkan harga-harga sembako yang tidak melonjak dan mudah didapatkan, terlebih di waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik,” ujar Puan.

Puan juga berpandangan, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan yang dilontarkan oleh para menteri justru dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Padahal, menurut dia, kerja sama dan gotong royong semua elemen bangsa sangat diperlukan unuk dapat pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang terjadi dua tahun belakangan.

"Mari kita satukan energi bangsa untuk bisa mengatasi tantangan ekonomi saat ini, agar kita semua bisa bersama-sama memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi transisi Covid-19 dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai momentum ini lepas karena hal-hal yang kontraproduktif,” kata Puan.

Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (5/4/2022) kemarin, Joko Widodo melarang menterinya menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.