Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LPSK Bandingkan Penanganan Kasus Kerangkeng Manusia dengan Investasi Ilegal: Kalau Tidak Mampu Serahkan ke Bareskrim

Kompas.com - 06/04/2022, 17:52 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi membandingkan penanganan kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin dengan investasi ilegal yang merak terjadi beberapa waktu terakhir.

Dalam penanganan kasus kerangkeng manusia, penyidik Polda Sumatera Utara memutuskan untuk tidak menahan delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni SP, HS, IS, TS, RG, JS, DP dan HG.

Salah satu alasan Polda Sumut tak menahan mereka lantaran menganggap para tersangka kooperatif.

Padahal, menurut Edwin, bila dibandingkan dengan kasus dugaan penipuan via aplikasi Quotex yang menyeret Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan, tersangka kasus ini kooperatif.

Baca juga: Runutan Kasus Kerangkeng Bupati Nonaktif Langkat hingga Ditetapkan Tersangka

"Kalau soal kooperatif, semua juga kooperatif. Doni Salmanan itu juga kooperatif, bahkan korbannya enggak ada yang sakit jiwa, enggak ada yang luka-luka, tapi tetap ditahan," kata Edwin kepada Kompas.com, Rabu (6/4/2022).

Ia mengatakan, bila melihat pasal yang digunakan penyidik untuk menjerat pelaku, mereka terancam dengan hukuman lebih dari lima tahun penjara.

Secara objektif, menurut Edwin, penyidik memiliki alasan yang kuat untuk menahan kedelapan tersangka.

"Kenapa pakai alasan subjektif, apa yang melatarbelakangi? Apa Kapolda Sumut punya utang budi dengan TRP (Terbit Rencana Perangin-angin)?" tambahnya.

Lebih lanjut, Edwin mengatakan, bila dibandingkan kasus investasi ilegal, penanganan kasus kerangkeng manusia seharusnya tidak terlalu sulit. 

Menurut dia, suatu perkara dikatakan sulit apabila saksi tidak ada, pelaku kabur ke luar negeri, serta dibutuhkan peralatan khusus untuk penyelesaiannya.

Baca juga: LPSK Desak Keterlibatan Tentara dan Polisi Aktif di Kasus Kerangkeng Bupati Langkat Diusut Tuntas

"Kalau ini tempatnya jelas masih ada, saksi korban banyak banget sekali. Pelakunya masih ada. Tidak dibutuhkan alat-alat khusus. Jadi bukan termasuk perkara yang sulit," ungkap Edwin.

Oleh karena itu, ia pun mempertanyakan kompetensi dan profesionalitas penyidik dalam menangani perkara ini. 

Menurut dia, dengan waktu 60 hari yang dimiliki untuk menahan para tersangka, penyidik semestinya memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi berkas perkara.

"Saya kasih gambaran, investasi bodong itu secara logika, asumsi kita sebagai orang awam, jauh lebih sulit atau mudah? Itu saja dilakukan penahanan," tegasnya

"Masak penyidik tidak sanggup menyelesaikan kasus ini dalam 60 hari? Kalau tidak sanggup, kibarkan bendera putih, minta Bareskrim yang tangani," tambah Edwin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com