Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BPOM Dorong Industri Farmasi Swasta Produksi Vaksin

Kompas.com - 06/04/2022, 14:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mendorong industri farmasi swasta untuk mengembangkan vaksin di Tanah Air.

Menurut dia, hal tersebut untuk membantu PT Bio Farma yang dikenal menjadi satu-satunya produsen vaksin di Indonesia.

"Nah, dalam situasi pandemi ini kita bisa meningkatkan, mengembangkan industri farmasi kita menjadi industri farmasi swasta, juga untuk melengkapi Bio Farma sebagai satu-satunya produsen vaksin," kata Penny dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: IDI Pastikan Tidak Ada Kaitannya Pemecatan Terawan dengan Vaksin Nusantara

Penny mengatakan, sejauh ini Indonesia masih memiliki dua hingga tiga industri farmasi swasta pembuat vaksin. Ia menyebutkan salah satunya adalah PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia (Biotis).

Dia mengatakan, PT Biotis bahkan berhasil mengembangkan vaksin Covid-19 halal selain Vaksin Sinovac, yaitu Vaksin Zifivax.

"Vaksin Zifivax ini sekarang sudah melalui uji klinis, dan dapat EUA (Emergency Use Authorization) dari BPOM baik untuk vaksin primer maupun vaksin booster. Dan sekarang sudah diproses fill and finish di PT Biotis, yakni adalah industri farmasi swasta pertama yang dapat CPOB untuk produksi vaksin manusia," jelasnya.

Penny melanjutkan, sejauh ini, PT Biotis itu sudah memproduksi vaksin Zifivax hingga 3 batch. Nantinya, kata dia, vaksin tersebut juga diproduksi secara lengkap dari hulu sampai hilir.

Baca juga: Bio Farma: 1,53 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berpotensi Kedaluwarsa pada April Ini

Perlu diketahui, Zifivax merupakan vaksin dengan platform rekombinan protein sub-unit yang telah memperoleh EUA atau izin penggunaan darurat dari BPOM pada 7 Oktober 2021.

Vaksin ini diproduksi oleh perusahaan di China, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

Vaksin Zifivax juga sudah dinyatakan halal dan suci oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Sabtu (9/10/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com