Kompas.com - 06/04/2022, 12:53 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) mengatur pelaku tindak pidana kekerasan seksual wajib membayarkan restitusi atau ganti rugi kepada korban kekerasan seksual.

"Restitusi itu kewajiban pelaku mengganti kepada korban, ganti rugi kepada korban, itu directly," kata Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Dikutip dari draf RUU TPKS, Pasal 1 nomor 20 menyebutkan bahwa "restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya."

Baca juga: Baleg DPR Jadwalkan Rapat Pleno RUU TPKS Siang Ini

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) RUU TPKS, besaran restitusi yang wajib dibayar oleh pelaku ditetapkan oleh putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.

Pasal 30 Ayat (1) pun mengatur bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan.

Dalam ayat berikutnya, restitusi dimaksud dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Kemudian, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Di samping itu, RUU TPKS juga mengatur adanya kompensasi oleh negara atau dana bantuan korban (victim trust fund) yang akan diberikan kepada korban kekerasan seksual jika aset yang dimiliki pelaku kekerasan seksual tidak cukup untuk membayar restitusi.

Baca juga: Ketua Panja Sebut Hukum Acara di RUU TPKS Bisa Dipakai untuk Kasus Pemerkosaan

"Ketika membayar kompensasi itulah kita membutuhkan APBN sejauh ini, kalau APBN enggak cukup, maka harus ada sebuah dana yang dikelola LPSK untuk kemudian memberikan ganti rugi kepada korban," kata Willy.

Dana bantuan korban itu bisa berasal dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial korporat dan lingkungan perusahaan, maupun sumber lain yang sah dan tidak mengingat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Itu lazim di beberapa negara. Jadi tidak hanya diserahkan sepenuhnya kepada APBN," kata politikus Partai Nasdem tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lagu Campursari Menggema di Istana, Jokowi Semringah, Iriana dan Menteri-Menteri Berjoget Riang

Lagu Campursari Menggema di Istana, Jokowi Semringah, Iriana dan Menteri-Menteri Berjoget Riang

Nasional
PDI-P Targetkan 'Hattrick' Menang Pemilu: Lanjutkan Kesatupaduan Kepemimpinan Soekarno, Megawati, Jokowi

PDI-P Targetkan "Hattrick" Menang Pemilu: Lanjutkan Kesatupaduan Kepemimpinan Soekarno, Megawati, Jokowi

Nasional
Sebelum Upacara, Jokowi Terima Skuad Timnas U-16 di Istana Merdeka

Sebelum Upacara, Jokowi Terima Skuad Timnas U-16 di Istana Merdeka

Nasional
Formasi Pesawat Tempur TNI AU Tutup Upacara Peringatan HUT Ke-77 RI

Formasi Pesawat Tempur TNI AU Tutup Upacara Peringatan HUT Ke-77 RI

Nasional
KPK: Perjuangan Kemerdekaan Harus Dilanjutkan dengan Pemberantasan Korupsi

KPK: Perjuangan Kemerdekaan Harus Dilanjutkan dengan Pemberantasan Korupsi

Nasional
168.196 Warga Binaan Dapat Remisi HUT Ke-77 RI, 2.725 Orang Bebas

168.196 Warga Binaan Dapat Remisi HUT Ke-77 RI, 2.725 Orang Bebas

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Pakai Baju Adat Banten di Upacara HUT Ke-77 RI di Istana

Wapres Ma'ruf Amin Pakai Baju Adat Banten di Upacara HUT Ke-77 RI di Istana

Nasional
KPK di HUT Ke-77 RI: Pemberantasan Korupsi untuk Wujudkan Indonesia Adil dan Makmur

KPK di HUT Ke-77 RI: Pemberantasan Korupsi untuk Wujudkan Indonesia Adil dan Makmur

Nasional
Jokowi: Dirgahayu Indonesia, Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat!

Jokowi: Dirgahayu Indonesia, Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat!

Nasional
Ini Nama 3 Paskibraka Pengibar Bendera Merah Putih di Upacara HUT Ke-77 RI

Ini Nama 3 Paskibraka Pengibar Bendera Merah Putih di Upacara HUT Ke-77 RI

Nasional
I Dewa Ayu Firsty, Paskibraka Pembawa Bendera di Upacara HUT Ke-77 RI, Siswi SMAN 2 Kudus

I Dewa Ayu Firsty, Paskibraka Pembawa Bendera di Upacara HUT Ke-77 RI, Siswi SMAN 2 Kudus

Nasional
Ibu Negara Iriana Juga Kenakan Baju Adat Buton pada HUT Ke-77 RI, Didominasi Warna Biru

Ibu Negara Iriana Juga Kenakan Baju Adat Buton pada HUT Ke-77 RI, Didominasi Warna Biru

Nasional
Kolonel Andike Sry Mutia, Komandan Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Kolonel Andike Sry Mutia, Komandan Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Nasional
HUT Ke-77 RI, Megawati: Kemerdekaan adalah Jembatan Emas Menuju Masyarakat Adil dan Makmur

HUT Ke-77 RI, Megawati: Kemerdekaan adalah Jembatan Emas Menuju Masyarakat Adil dan Makmur

Nasional
Tim Pancasila Tangguh Akan Kibarkan Sang Merah Putih di Istana Merdeka

Tim Pancasila Tangguh Akan Kibarkan Sang Merah Putih di Istana Merdeka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.