Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Partai Ummat, Pendatang Baru Besutan Amien Rais

Kompas.com - 06/04/2022, 06:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Ummat merupakan salah satu partai politik pendatang baru di Indonesia.

Meski usianya masih belia, partai ini sudah cukup dikenal di kancah perpolitikan tanah air.

Di tubuh partai tersebut, terdapat nama-nama besar seperti mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais hingga mantan Menteri Kehutanan MS Kaban.

Sejarah berdirinya partai

Partai Ummat lahir dari keretakan di tubuh Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang lama menaungi dan membesarkan nama Amien Rais.

Dalam Kongres V PAN yang digelar Februari 2020, Zulkifli Hasan ditetapkan sebagai Ketua Umum PAN.

Amien Rais yang mendukung Mulfachri Harahap dalam pemilihan Ketum PAN menganggap, Zulkifli keliru karena berencana merapat ke koalisi pemerintah.

Atas perbedaan pandangan tersebut, Amien memutuskan hengkang dari PAN bersama anaknya, Hanafi Rais.

Baca juga: Dua Kali Wanti-wanti Amien Rais ke Jokowi soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden...

Dari situlah, Amien berkeinginan membentuk partai baru dengan semboyan "Lawan kezaliman dan tegakkan keadilan" dengan asas rahmatan lil alamin.

Pada 1 Oktober 2020, Amien mengumumkan partai baru yang didirikannya bernama Partai Ummat. Partai itu dideklarasikan secara resmi enam bulan setelahnya atau 29 April 2022.

Logo perisai tauhid

Logo Partai Ummat menyerupai perisai dengan latar hitam dan garis tepi berwarna emas. Di tengahnya terdapat gambar bintang warna emas pula.

Lambang tersebut oleh Partai Ummat diberi nama "perisai tauhid".

Menurut Amien Rais, bintang merupakan simbol sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa pada dada burung Garuda. Sementara, warna hitam dan perisai emas terinspirasi dari kiswah Kabah.

Warna itu, menurut Partai Ummat, merupakan pancaran autentik dari tiga kalimat, yaitu syahadat, kalimah thayyibah, dan kalimah pembebesan.

Ketua umum termuda

Partai Ummat diketuai oleh Ridho Rahmadi, yang tidak lain adalah menantu Amien Rais. Ridho merupakan suami dari Tasniem Fauzia Rais, putri keempat dari Amien.

Lahir 13 April 1985, Ridho menjadi ketua umum partai politik termuda di Indonesia.

Sebelum terjun ke politik, Ridho merupakan dosen Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Baca juga: Amien Rais Ingatkan Jokowi dan Luhut untuk Letakkan Jabatan pada Oktober 2024

Ridho meraih gelar doktor pada tahun 2019 di Radboud University, salah satu universitas di Nijmegen, Belanda.

Setelah mendapatkan gelar PhD-nya di Belanda, Ridho menjadi peneliti tamu di Carnegie Mellon University, Amerika Serikat.

Struktur organisasi

Meski terbilang baru, Partai Ummat tidak hanya diisi oleh politikus muda, tetapi banyak juga yang dari kalangan senior. Berikut struktur organisasi Partai Ummat:

Majelis Syuro Partai Ummat

  • Ketua Majelis Syuro: Amien Rais
  • Wakil Ketua 1: MS Kaban
  • Wakil Ketua 2: Thalib Sagaf Aldjufri
  • Sekretaris: Ansufri Idrus Sambo

DPP Partai Ummat

  • Ketua Umum: Ridho Rahmadi
  • Sekretaris Jenderal: Ahmad Muhadjir Sodrudin
  • Bendaraha Umum: Benny Suharto
  • Wakil Ketua Umum 1: Agung Mozin
  • Wakil Ketua Umum 2: Sugeng

Baca juga: Deretan Partai Pendatang Baru yang Akan Ramaikan Pemilu 2024, Bentukan Amien Rais hingga Loyalis Anas Urbaningrum

Visi dan misi

Visi Partai Ummat
Terwujudnya Indonesia sebagai negeri Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur dengan menegakkan nilainilai ilahiah, ukhuwah (persaudaraan umat), musawah (kesamaan) dan ‘adaalah (keadilan) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi Partai Ummat

  • Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang dirahmati Allah yang memegang teguh nilai-nilai Ilahiah dengan tetap menjaga nilai luhur budaya bangsa serta mengembangkan semangat perdamaian, toleransi, saling menghormati, dan bekerja sama;
  • Mewujudkan kekuasaan pemerintahan yang adil, amanah dan bertanggung jawab secara konstitusional melalui pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia;
  • Mewujudkan pemerintahan yang amanah, kuat dan berwibawa, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menegakkan transparansi, akuntabilitas, maslahat umum dan sistem meritokrasi;
  • Mewujudkan sistem ekonomi Indonesia yang makmur dan berkeadilan berdasarkan Pancasila sesuai dengan UUD NRI 1945;
  • Mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan air;
  • Menegakkan hukum yang adil tanpa diskriminasi melalui aparat dan institusi hukum yang bersih, mandiri, dan profesional;
  • Mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab yang dilandasi oleh hukum dan etika moral sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar, objektif, transparan dan bertanggung jawab;
  • Mewujudkan kualitas pendidikan yang holistik, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia, khususnya generasi muda milenial yang memiliki kesadaran Ilmiah, berakhlak mulia, profesional, dan memiliki jiwa nasionalisme Indonesia;
  • Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan melalui perlindungan, pemberdayaan, dan optimalisasi perannya untuk kemaslahatan umat;
  • Memperjuangkan kemudahan berusaha, pemberdayaan ekonomi umat, perlindungan, peningkatan kesejahteraan dan jaminan bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi;
  • Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan jaminan atas hak-hak tenaga kerja, petani, dan nelayan;
  • Menciptakan tatanan kehidupan sosial yang saling menghormati serta mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang unggul serta mengedepankan kearifan lokal sebagai kekayaan budaya nasional;
  • Meningkatkan perlindungan dan jaminan atas pendidikan kesehatan dan lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com