Katakan Tidak Pada(hal) Korupsi, (Pada)hal Gorden Pun Mau

Kondisi gorden di rumah jabatan sudah lama dikeluhkan oleh para koleganya di Senayan, baik di periode yang lalu maupun peride sekarang (Kompas.com, 28 Maret 2022)

Selain gorden, DPR juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 miliar untuk pelapisan aspal di lingkungan parlemen Senayan serta Rp 3,03 miliar untuk pengadaan AC di rumah jabatan anggota Dewan.

Menjadi anggota Dewan tidak saja cukup menjadikan korupsi sebagai “kuman” yang berbahaya tetapi juga harus ada keberpihakkan terhadap ketidakadilan dan sensitif dengan kondisi di masyarakat.

Belajarlah dari kesederhanaan Ir Sutami

Walau menjadi pejabat sejak era Soekarno tepatnya sejak era Kabinet Dwikora tahun 1964 dengan menjabat Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk urusan penilaian konstruksi dan terus berlanjut di masa Soeharto, nyatanya Sutami tetaplah Sutami yang “miskin”.

Saking sederhananya, atap rumah yang ditinggali di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, kerap bocor dan terdapat banyak ember dan panci untuk menampung limpahan air yang bocor.

Pernah menjabat enam kali sebagai Menteri nyatanya pula rumah tersebut baru lunas usai pensiun dan itu pun dicicil.

Rumah masa kecilnya di Surakarta juga pernah dicabut aliran listriknya karena masih menunggak pembayaran iuran PLN.

Lebih miris lagi, Sutami sempat takut dirawat di rumah sakit karena tidak mempunyai uang untuk membayar biaya rumah sakit.

Setelah pemerintah turun tangan, barulah Sutami bersedia dirawat di rumah sakit (Kompas.com, 15 Juni 2020).

Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu tidak pernah mau memanfaatkan fasilitas negara secara berlebihan.

Saat pensiun tahun 1978, Sutami mengembalikan fasilitas negara yang pernah diterimanya.

Sutami wafat karena sakit lever yang dideritanya pada tanggal 13 November 1980 di saat usianya masih 52 tahun.

Tidak hanya Jembatan Semanggi, Waduk Jatiluhur, Jembatan Ampera Palembang dan Bandara Ngurah Rai yang dibangun di era Sutami.

Gedung DPR yang dihuni anggota Dewan yang sekarang meminta “penggantian” gorden pun dibangun dari tangan Sutami.

Kubah Gedung DPR yang berwarna hijau seperti kura-kura yang sempat dinaiki “demonstran” saat menuntut Soeharto mundur pada 1998 juga menjadi salah satu bukti kepiawaian Sutami.

Andai Sutami masih hidup, mungkin akan terperangah melihat kengototan Sekretariat Jenderal DPR dalam hal penggantian gorden.

Mahalnya harga gorden di setiap rumah anggota Dewan yang terhormat sudah mendekati dengan harga rumah sangat sederhana (RSS) di pinggiran Serang, Banten.

Penegakan korupsi tidak saja dengan sikap menolak uang sogokan atau barang haram, tetapi juga pada keberpihakan kepada aspek-aspek keadilan yang bersifat hakiki.

Katakan tidak pada(hal) korupsi hendaknya diterjemahkan kepada sikap dan “lelaku” keadilan yang bermartabat.

Katakan tidak pada korupsi tetapi mau menerima hanya sekedar gorden yang bisa dibeli dengan pendapatannya yang tidak sekelas Upah Minimum Regional (UMR) jelas sangat memprihatinkan, di tengah kehidupan rakyat kecil yang tercekik karena kenaikan harga-harga barang kebutuhan.