Katakan Tidak Pada(hal) Korupsi, (Pada)hal Gorden Pun Mau

Sayangnya, pernyataan petinggi KPK itu baru sebatas pernyataan “kosong” yang hanya dikemas untuk kelayakan berita.

Nyatanya sampai sekarang, bidikan KPK “tong kosong nyaring bunyinya”. Entah karena KPK tidak menemukan temuan kasus baru atau memang anggota Banggar sudah bertobat dan antisogok

Hanya saja vonis “ringan” yang diterima Azis Syamsuddin dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tidak menguak lebih jauh “permainan” Dana Alokasi Khusus untuk Kabupaten Lampung Tengah yang dimainkan Azis dan kaki tangannya.

Terkesan “kekotoran” seperti yang dialami di era Angie tidak terjadi lagi di masa sekarang.

Survei terbaru dari Indikator Politik menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanyalah sebesar 61 persen, sementara untuk TNI mencapai 93 persen, Presiden 85 persen, Mahkamah Agung 79 persen serta Mahkamah Konstitusi 78 persen.

Banyaknya elite partai politik dan DPR yang tersangkut kasus korupsi menjadi salah satu penyebab tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan DPR berada di titik nadir.

Survei yang diadakan sepanjang 11 – 21 Februari 2022 itu menjangkau 1.200 responden (CnnIndonesia.com, 3 April 2022).

Anggaran gorden yang fantastis

Semula saya berharap ada anggota Dewan yang ramai-ramai menolak penggantian gorden di rumah jabatan anggota DPR.

Bukan apa-apa, pagu anggaran penggantian gorden untuk 505 unit rumah jabatan sebesar Rp 48,7 miliar.

Artinya setiap rumah dinas DPR mendapat alokasi biaya penggantian gorden sebesar Rp 90 juta termasuk pajak (Kompas.com, 28 Maret 2022).

Tetapi harapan saya ternyata meleset dan sepertinya setiap anggota Dewan memang memerlukan gorden untuk penutup rumah dinasnya yang jarang ditempati.

Di saat hutang negara per 28 Februari 2022 mencapai Rp 7.014,58 triliun, di saat harga-harga kebutuhan pokok seperti bahan bakar minyak (BBM) dan gas melambung naik , minyak goreng dan solar tetap susah dicari, DPR begitu abai dengan keadaan yang terjadi.

Memang ulah Sekretariat Jenderal DPR yang menganggarkan pembelian gorden senilai Rp 48,7 miliar layak untuk disorot.

Penggunaan keuangan negara secara “ugal-ugalan” untuk setiap rumah jabatan anggota Dewan dengan 11 macam gorden, yang masing-masing akan dipasang di jendela ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, jendela ruang kerja, ruang tidur utama, jendela dapur, dan jendela void tangga di lantai satu.

Sementara di lantai dua, gorden akan dipasang di jendela tiga ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga seperti “mentertawakan” akal sehat kita.

Sudah begitu miskinnya anggota Dewan hingga soal gorden pun harus dibelikan oleh negara?

Alasan penggantian gorden juga bisa membuat pemain stand up commedy bisa kehilangan pekerjaan karena kalah lucu dengan pernyataan Sekretariat Jenderal DPR.

Penggantian gorden terpaksa dilakukan karena sejak tahun 2009 tidak pernah menggalami penggantian.

“Selain tidak tega menyampaikan, gorden yang berumur 13 tahun itu seperti kain pel,” ungkap Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

Belum lagi ada curhat dari anggota Dewan yang meminta penggantian gorden karena suasana dalam rumah dapat terlihat dari luar akibat tidak ada gorden (Kompas.com, 29 Maret 2022).

Beda dalam hal durasi umur gorden yang akan diganti, justru Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut gorden di rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta belum bersalin sejak 2015.

Pengadaan gorden baru dilakukan tahun ini karena anggarannya tidak mencukupi pada tahun-tahun sebelumnya.