Kompas.com - 05/04/2022, 19:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dirinya tidak bisa mengambil sikap atau melarang kegiatan para kepala desa atas nama Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang mengusulkan Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.

Menurut dia, apabila melarang usulan tersebut, justru dirinya yang dinilai melanggar hukum.

"Kalau saya memberikan statement, kepala desa tidak boleh deklarasi dan lain-lain, mereka menjawab, dasarnya itu apa? (nanti) Saya malah melanggar hukum," kata Tito dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR, Selasa (5/4/2022).

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Sebut Dukungan Jokowi 3 Periode Disampaikan Kepala Desa secara Spontan

Tito menilai, keinginan kepala desa terkait Jokowi 3 periode tidak melanggar aturan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebab, di dalam UU itu tidak disebutkan status kepala desa sebagai pekerja negeri sipil atau aparatur sipil negara yang dilarang berpolitik.

"Statusnya kepala desa itu apa? Karena UU Desa itu awalnya, Nomor 6 Tahun 2014, Januari dibuat oleh Senayan ini. Itu intinya adalah mengembangkan desa. Tapi tidak ada satu pun pasal yang mencantumkan status kepala desa. Apakah dia ASN (aparatur sipil negara) atau bukan. Apakah dia pegawai negeri atau bukan, yang harus ikut aturan pegawai negeri, yang enggak boleh berpolitik praktis misalnya. Enggak ada (status itu di UU Desa)," jelasnya.

Baca juga: Mendagri Sebut 155 Pilkades Berhasil Terapkan E-Voting pada 2021

Di sisi lain, Tito menegaskan bahwa dirinya akan menindak tegas apabila kepala desa ikut berkampanye saat pemilu.

Selain itu, ia juga menindak tegas apabila kepala desa terbukti menjadi pengurus partai politik.

"Kalau mereka berkampanye, pasti saya larang pada saat masa kampanye. Kalau mereka jadi pengurus parpol, saya berikan sanksi. Tapi kalau mereka melakukan kegiatan yang bau-baunya politik tidak di masa kampanye, dan pengurus parpol, larangan saya apa, dasar saya apa?," tutur dia.

Tito menambahkan, jika memberikan sanksi justru malah membuat dirinya dinilai melanggar semangat reformasi.

Ia mengingatkan bahwa reformasi memiliki semangat untuk menuntut kebebasan berpendapat.

"Dan UU pertama yang dibentuk setelah reformasi terjadi, pemerintahan baru terjadi, di Oktober 1998 adalah freedom of expretion, menyampaikan pendapat di muka umum," jelasnya.

Baca juga: Seruan Kepala Desa soal Presiden 3 Periode dan Dalih Orang-orang Sekitar Jokowi

Ia mengatakan, menyampaikan pendapat di muka umum hanya dibatasi oleh empat hal. Yang pertama, tidak boleh mengganggu ketertiban publik.

"Kedua harus menggunakan etika dan moral. Ketiga tidak melanggar HAM orang lain dan keempat tidak melanggar hukum. Orang boleh menyampaikan pendapat," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Kemendagri mengambil sikap atas kegiatan Apdesi yang menyuarakan presiden tiga periode.

Sebab, kegiatan itu dinilai jelas melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana mengatur tugas hingga wewenang kepala desa.

"Undang-undang tentang Pemerintahan Desa sudah jelas mengatakan bahwa para kepala desa tidak boleh bermain politik praktis," tutur dia.

Baca juga: Anggota DPR Singgung Tenaga Ahli KSP Bicara Kontraproduktif soal Isu 3 Periode, Moeldoko: Itu Perintah Saya

Junimart meminta Kemendagri mengambil sikap dengan menegur para kepala desa yang tergabung dalam kegiatan itu.

Menurut dia, teguran itu berguna untuk menetralisir masalah dan menjadi terang benderang soal wacana presiden tiga periode.

"Kemendagri itu mestinya menetralisir dan langsung menegur Apadesi. Secara apa namanya terang benderang supaya tidak menjadi bola liar di massmedia. Ya, supaya tidak membuat bingung masyarakat," ucap Junimart.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Jokowi Rela Ditampar Wacana Presiden 3 Periode | Tersangka Baru Kasus Binomo

Tak hanya Junimart, Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim juga mengatakan hal serupa.

Dirinya meminta Kemendagri memberikan sanksi kepada kepala desa yang ikut dalam kegiatan sekaligus menyatakan dukungannya. Sanksi itu bisa diberikan melalui kepala daerah ke kepala desa.

"Dengan kewenangan ini, saya berharap Kemendagri menegakkan aturan dengan mendorong kepala-kepala daerah memberikan sanksi kepada kepala atau perangkat daerah, kepala desa, kepala atau perangkat desa yang kemarin ikut Silatnas di Istora dan menyatakan dukungan pada pak Jokowi untuk 3 periode," kata Luqman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bursa Panglima TNI, Pengamat Sebut Sebaiknya Jokowi Pilih dari Angkatan Laut

Bursa Panglima TNI, Pengamat Sebut Sebaiknya Jokowi Pilih dari Angkatan Laut

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ganjar Kembali Disindir | Jokowi Tak Salami Kapolri

[POPULER NASIONAL] Ganjar Kembali Disindir | Jokowi Tak Salami Kapolri

Nasional
Jejak Kasus Indra Kenz dan Penipuan Binomo hingga Tuntutan 15 Tahun Penjara

Jejak Kasus Indra Kenz dan Penipuan Binomo hingga Tuntutan 15 Tahun Penjara

Nasional
Ganjar Angkat Jempol di Bawah Baliho Puan, Hasto: Yang Dipersepsikan oleh Elite Politik Tidak Benar

Ganjar Angkat Jempol di Bawah Baliho Puan, Hasto: Yang Dipersepsikan oleh Elite Politik Tidak Benar

Nasional
Bakal Dipantau, Sidang Ferdy Sambo Dkk Perlu Digelar di Tempat Memadai

Bakal Dipantau, Sidang Ferdy Sambo Dkk Perlu Digelar di Tempat Memadai

Nasional
Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Unsur-unsur Keragaman dalam Masyarakat Indonesia

Nasional
Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tak Berbelit-belit Selesaikan Tragedi Kanjuruhan

Nasional
PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

PDI-P Akan Umumkan Capres dan Partai Koalisi Pemilu 2024 Bersamaan

Nasional
Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Anies akan Temui AHY Besok, Nasdem Sebut Pembentukan Koalisi Semakin Kuat

Nasional
Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasdem Tegaskan M Taufik Belum Bergabung, meski Sempat Nyatakan Keinginannya untuk Dukung Anies

Nasional
UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

UPDATE 6 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,99 Persen, Ketiga 27,24 Persen

Nasional
Demokrat Janji Beri 'Effort' 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Demokrat Janji Beri "Effort" 1.000 Kali Lipat jika Anies Tepati Janji dan Komitmen

Nasional
PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

PDI-P Sindir Nasdem Soal Etika Parpol Pengusung Jokowi Usai Deklarasi Anies Sebagai Capres

Nasional
Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Megawati Akrab dengan Prabowo di HUT TNI, PDI-P: Itu Hal Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.