Darwin Darmawan

Mahasiswa doktoral ilmu politik Universitas Indonesia

Wacana Presiden Tiga Periode yang Semakin Vulgar

Kompas.com - 05/04/2022, 13:19 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DALAM the art of war, Sun Tzu menjelaskan, keunggulan seseorang tercermin dari kelihaiannya mematahkan resistensi tanpa berkelahi. Kelihaian tersebut ada dalam diri Jokowi.

Ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta (2014), Jokowi menolak tegas wacana pencapresan dirinya.

Namun penolakan tersebut berubah menjadi kesiapan ketika PDI-P memberi mandat Jokowi menjadi capres.

Perubahaan tersebut bisa dibaca sebagai strategi politik Jokowi yang lihai dalam mematahkan resistensi tanpa berkelahi.

Tulisan ini mendiskusikan strategi politik Jokowi terkait pencapresan dirinya, lalu menjadikannya kaca mata untuk melihat keriuhan politik yang belakangan timbul terkait wacana untuk menunda pemilu dan menjadikan Jokowi presiden tiga periode.

Legitimasi politik

Saat Jokowi sedang menjabat Gubernur Jakarta, muncul wacana pencapresan dirinya medio 2013.

Beberapa lembaga survei menunjukkan elektabilitas Jokowi juga tinggi. Banyak pihak bertanya kepadanya tentang kemungkinan pencapresan tersebut.

Ketika wartawan bertanya, Jokowi menjawab tegas: ”Sudah saya sampaikan bolak-balik, saya enggak ngurusin survai-survei, enggak ngurus copras-capres, ngurusnya kaki lima. Sudahlah cukup, ngurus kaki lima aja.” (Kompas, 6 Oktober 2013).

Menariknya, sikap Jokowi berubah lima bulan kemudian. Pada pertengahan Maret 2014, Jokowi mendeklarasikan diri sebagai calon presiden.

Dalam deklarasi tersebut Jokowi berkata: "Saya telah dapatkan mandat dari Ibu Megawati dan saya siap untuk melaksanakannya."

Tak lama usai mengucapkan kalimat itu, dia langsung mencium bendera merah putih.

"Bismillah, saya siap menjadi calon presiden dari PDI-P," ucap Jokowi ketika itu. (Kompas, 14 Maret 2014).

Dalam tulisannya, Strategies of legitimization in political discourse: From words to actions, Antonio Reyes menjelaskan bagaimana politisi memakai strategi ujaran politik untuk melegitimasi keputusan.

Politisi selalu memiliki intensionalitas ketika berbicara di depan publik: mendapat legitimasi atau dukungan rakyat.

Politisi mendapat legitimasi dengan cara membangun kekuasaan simbolik (Bourdieu, 2001), melalui lima strategi ujaran politik.

Pertama, membangun legitimasi emosi. Dalam proses ini, politisi membuat semacam review emosional tentang wacana politik yang berkembang. Semacam test the water. Juga untuk memperjelas siapa “lawan” dan “kawan”.

Dalam kasus Jokowi, dia berkata: “enggak ngurus copras-capres”. Pemilihan kosa katanya yang lugas dan tidak baku jelas menyasar rakyat kebanyakan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.