Kompas.com - 05/04/2022, 08:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menjadi tim kuasa hukum empat korban kasus kerangkeng manusia di kediaman Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, mempertanyakan penyelesaian hukum kasus itu.

Pasalnya, hingga kini Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) tak kunjung menetapkan auktor intelektualis atau dalang praktik yang diduga melanggar hak asasi manusia (HAM) tersebut.

Hingga kini, Polda Sumut baru menetapkan delapan tersangka, yakni SP, HS, IS, TS, RG, JS, DP dan HG. Delapan tersangka itu pun belum ditahan.

Baca juga: Polda Sumut Belum Tahan 8 Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat, Ini Kata Kompolnas

Manajer Program Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Gina Sabrina menyebutkan, ada keganjilan dalam proses hukum kasus kerangkeng manusia itu. Keganjilan tersebut terlihat dari proses hukum yang hingga kini dianggap berjalan lambat.

“Kami menilai proses hukum yang tengah berjalan di Polda Sumut itu ada yang ganjil. Kami menilai proses penangannya sangat lambat,” kata Gina dalam konferensi pers, hari Minggu (3/4/2022).

Gina mengatakan, kasus kerangkeng manusia itu sudah menyita perhatian publik secara nasional. Pihaknya heran karena penanganan hukum kasus kerangkeng manusia oleh Polda Sumut masih lambat.

Sejauh ini, penetapan tersangka oleh Polda Sumut juga belum sesuai yang diharapkan para korban.

Gina mengatakan, sejauh ini Polda baru sebatas menetapkan tersangka yang notabene baru aktor di lapangan. Pihaknya sebagai tim kuasa hukum para korban berharap adanya dalang yang segera ditetapkan status hukumnya.

“Kami menilai dan klien kami membeberkan fakta-fakta bahwa aktor yang dikenakan delapan tersangka bukanlah auktor intelektualis, melainkan hanya aktor lapangan,” ujar dia.

Karena keganjilan inilah, pihaknya melaporkan kasus kerangkeng manusia ke Bareskrim Polri.

Namun, petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri menolak laporan tersebut. Salah satunya alasannya adalah kasus itu sedang ditangani Polda Sumut.

Dugaan keterlibatan polisi aktif

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumatera Utara membeberkan hasil investigasinya mengenai dugaan adanya peran anggota polisi aktif dalam kasus kerangkeng manusia itu.

Staf Kajian dan Penelitian Kontras Sumut, Rahmat Muhammad mengatakan, polisi aktif tersebut berperan sebagai penjemput calon penghuni kerangkeng manusia.

“Kami menemukan beberapa anggota Polri aktif yang terlibat dalam proses penjemputan anak-anak kerangkeng, anak yang dulunya di luar kerangkeng, dijemput masuk ke dalam kerangkeng dan itu ada anggota polri yang terlibat,” kata Rahmat.

Baca juga: Didesak Usut Dugaan Polisi Terlibat Kerangkeng Manusia Langkat, Ini Kata Kompolnas

Karena itu, Konstras Sumut mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Menurut Rahmat, temuan tersebut dapat ditindaklanjuti Kompolnas dengan mendorong dilakukannya penegakkan etik terhadap anggota Korps Bhayangkara yang diduga turut terlibat.

“Kami mendesak Kompolnas untuk mendorong proses penegakan etik terhadap adanya dugaan polisi yang terlibat dalam kasus kerangkeng langkat,” ujar dia.

Ia juga berharap kasus kerangkeng manusia itu mendapat perhatian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly.

“Kami juga meminta Menkumham untuk memberikan atensi khusus terutama penegakkan hukum yang terjadi di kasus ini,” kata dia.

Dengan lambatnya penyelesaian kasus itu, Kontras mendesak Mabes Polri untuk bekeja profesional.

“Mendesak Mabes Polri untuk profesional, serius dan melakukan kolaborasi dan turun langsung ke lapangan melalukan pengawasan penyelidikan dan penyidikan,” kata Rahmat.

Dia menilai, penyelesaian kasus itu membutuhkan perhatian khusus dari Mabes Polri.

Janji tindak lanjut

Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti jika ada anggota polisi aktif terlibat dalam kasus kerangkeng manusia itu.

"Apabila ada bukti-bukti baru terkait masalah keterlibatan seorang, tidak melihat profesinya, penyidik pasti melakukan tindakan, tapi sesuai fakta hukum yang dimiliki," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin kemarin.

Secara terpisah, anggota Kompolnas yang memantau kasus tersebut, Yusuf Warsyim menilai, perlu tindak lanjut yang jeli guna memastikan dugaan keterlibatan polisi aktif dalam kasus tersebut.

Sebelumnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga telah menyimpulkan adanya keterlibatan polisi, termasuk TNI dalam kasus itu.

Terkait dugaan itu, Kompolnas, kata Yusuf, telah meminta klarifikasi langsung ke Polda Sumut pada 10 Maret 2022. Menurut dia, ketika itu belum ada “dasar yang kuat” untuk menyimpulkan adanya keterlibatan anggota Polri aktif.

“Kami masih menunggu update informasi penyidik dengan koordinasi dan menyatukan persepsi dengan Komnas HAM dan LPSK. Dari sana kesimpulannya. Keterlibatan yang dimaksud LPSK apa, Komnas HAM apa, sehingga dirumuskan menjadi dasar kesimpulan,” ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Nasional
Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Nasional
Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Nasional
Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Nasional
Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Nasional
Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Nasional
Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Nasional
Kemenkes Targetkan 95.603 Anak di Pidie Dapat Vaksin Polio Putaran I

Kemenkes Targetkan 95.603 Anak di Pidie Dapat Vaksin Polio Putaran I

Nasional
Kesalnya Hendra dan Agus Begitu Tahu Kena Tipu, Mengumpat dan Sebut Ferdy Sambo Sangat Tega

Kesalnya Hendra dan Agus Begitu Tahu Kena Tipu, Mengumpat dan Sebut Ferdy Sambo Sangat Tega

Nasional
Jokowi: Penggunaan Produk Impor Harus Semakin Kecil dan Dihilangkan

Jokowi: Penggunaan Produk Impor Harus Semakin Kecil dan Dihilangkan

Nasional
RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Disetujui DPR, Prabowo: Alhamdulillah, Sudah 15 Tahun...

RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Disetujui DPR, Prabowo: Alhamdulillah, Sudah 15 Tahun...

Nasional
Polri Sebut Ismail Bolong Akan Masuk DPO jika Tak Kooperatif

Polri Sebut Ismail Bolong Akan Masuk DPO jika Tak Kooperatif

Nasional
RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

Nasional
RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE, Wamenkumham: Agar Tak Terjadi Disparitas

RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE, Wamenkumham: Agar Tak Terjadi Disparitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.