Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jurus Politik Inklusif Gus Yahya, Jaga Jarak dengan PKB hingga Upaya NU Tak Didikte Parpol

Kompas.com - 05/04/2022, 07:01 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

Arsil menilai kehadiran PBNU di acara puncak hari lahir PPP di Malang sebagai keistimewaan. Terlebih, Gus Yahya sendiri mengakui bahwa itu hajatan dengan kunjungan jajaran PBNU paling banyak.

Arsul menyebut, kehadiran PBNU dalam acara PPP sudah puluhan tahun tidak terjadi.

"Gus Yahya dan jajarannya tampaknya memilih kebijakan inklusivitas politik ini. Beliau mencoba paradigma politik baru bagi struktural NU, yakni lebih menjaga jarak dan memberi ruang yang relatif lebih besar bagi PPP dan partai-partai lainnya," nilai Arsul.

Menjaga marwah NU dan prediksi meruginya PKB

PBNU di bawah Gus Yahya kini dianggap memiliki posisi tawar yang lebih baik menghadapi partai-partai politik dengan langgam politik inklusif ini.

Inklusivitas dinilai membuat NU tidak dapat didikte oleh salah satu kubu politik sehingga dapat menjaga kedaulatannya sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia.

“Kalau selama ini NU hanya terkesan akrab dengan PKB. Tapi dengan keterbukaan semacam ini, partai-partai lain menyediakan karpet merah. Ada timbal-balik yang bisa diberikan (untuk NU),”kata Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, kepada Kompas.com, Senin kemarin.

Baca juga: Hadiri Harlah PPP, Gus Yahya Dinilai Ingin Jadikan PBNU sebagai Rumah untuk Semua Kader Parpol

Selama ini, dukungan atau kedekatan dengan NU menjadi salah satu modal besar bagi partai politik untuk kepentingan elektoralnya. Dengan terbukanya NU sebagai rumah bersama semua kubu politik, partai-partai politik diprediksi bakal berlomba mendekati.

Keadaan ini diprediksi bakal menguntungkan NU sebagai ormas, terutama bagi basis konstituen mereka sendiri.

NU, misalnya, dapat menghadirkan program-program pemberdayaan masyarakat di akar rumput dengan bekerja sama dengan pemerintah maupun partai politik.

Sejauh ini, kerja sama semacam itu sudah mulai dilakukan, mulai dari program peremajaan kebun sawit rakyat, perhutanan sosial, hingga kampung nelayan.

Dalam wawancara dengan Tribunnews, sebelum terpilih sebagai ketua umum PBNU, Yahya secara terbuka mengakui bahwa dia ingin memanfaatkan basis konstituen NU yang luas di seluruh Indonesia sebagai outlet bagi program-program pihak ketiga.

“Kerja sama dengan pihak lain, eksekusi di bawah, fasilitas dari pihak lain, tapi NU yang menyediakan tempat dan orang-orang yang mengelola program itu di bawah. Ini gagasan yang menurut saya sangat strategis dan bukan hanya bermanfaat bagi NU sendiri, tapi masyarakat umum,” ujar Yahya dalam wawancara tersebut.

Adi Prayitno menilai, meski dengan begini maka NU akan kerap bersentuhan dengan partai politik, tetapi hal tersebut bakal membuat NU bisa menjaga jarak dengan kepentingan politik praktis.

“Sekarang yang bisa mendikte NU adalah NU sendiri, bukan partai politik lain. Dulu kan ada kesan NU didikte PKB karena arah politiknya, sekarang tidak bisa. Tentu dibiarkan cair dan terbuka,” ungkapnya.

Bagaimana dengan PKB?

"Ini kerugian bagi Muhaimin (Iskandar, Ketua Umum PKB) dan PKB secara keseluruhan karena NU itu sudah menjadi karpet merah bagi partai politik. Untuk bisa melakukan lompatan jauh daripada 2019, agak rumit bagi PKB," jelas Adi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com