Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Partai Prima, Bermula dari PRD dan Tanpa Tokoh Besar

Kompas.com - 04/04/2022, 18:37 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menjadi salah satu partai politik baru yang akan bersaing dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Ketua Umum Prima adalah Agus Jabo Priyono. Dia merupakan mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) periode 2015 sampai 2020.

"Prima, partainya rakyat biasa, lahir di tengah pusaran arus kehidupan bangsa yang keras," ujar Agus Jabo dalam acara deklarasi di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, 1 Juni 2021, dikutip dari Antara.

Baca juga: PAN Harap Partai Prima Perkuat Demokrasi di Indonesia

Awal berdiri

Menurut penjelasan yang dikutip dari situs resmi, Partai Prima resmi berdiri pada 20 Juli 2020. Sejak berdiri, PRIMA langsung bekerja keras untuk memenuhi syarat-syarat sebagai partai politik yang sah. Hasilnya, di pengujung 2020, PRIMA mendapat pengesahan sebagai partai politik dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Partai Prima diprakarsai oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) bersama sejumlah gerakan sosial, serikat buruh, aktivis/tokoh Islam, pelaku usaha kecil dan menengah, kaum profesional, aktivis perempuan, dan anak-anak muda.

Partai Prima juga menyatakan diri sebagai partai rakyat. Berbeda dengan partai-partai pada umumnya, PRIMA tidak dilahirkan oleh tokoh besar. PRIMA justru lahir dari bawah, dari tangan orang-orang biasa.

Partai Prima menyatakan akan berjuang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dengan menghadirkan politik kesejahteraan dan akan menjadi partai berwatak kerakyatan.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Prima adalah mantan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mayor Jenderal (Purn) R. Gautama Wiranegara.

Baca juga: Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Prima Rudi Hartono, partai itu lahir setelah muncul keresahan dari para aktivis mahasiswa melihat situasi bangsa dan negara yang dinilainya belum sesuai dengan mimpi para pendiri bangsa.

Ideologi yang diusung oleh Partai Prima adalah Pancasila, sosialisme demokratis, nasionalisme sipil, progresivisme, populisme.

Baca juga: Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Berikut susunan pengurus Partai Rakyat Adil Makmur periode 2020-2025:

Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP): R Gautama Wiranegara.

Ketua Umum: Agus Jabo Priyono.

Sekretaris Jenderal: Dominggus Oktavianus Kiik.

Bendahara Umum: Diena Charolin Mondong.

Wakil Ketua Umum: Alif Kamal, Maaruf Asli Bhakti, Wahida Baharuddin Upa.

Wakil Sekretaris Jenderal: Rini Hartono, Surya; Wakil Bendahara Umum: Minaria Christyn Simarmata, Kelik Ismunanto.

Juru Bicara: Farhan Abdillah Dalimunthe, Rintis Yulianah, Samsudin Saman, Fentia Budiman, Arkialos Baho, Intan Nurbakti, Mesak Habary.

Dikutip dari situs Partai Prima, mereka memaparkan 9 program partai, yaitu:

  1. Pajak yang berkeadilan
  2. Industrialisasi nasional
  3. Pertanian modern
  4. UMKM sebagai sokoguru perekonomian nasional
  5. Pemerintahan bersih
  6. Demokrasi berbasis partisipasi rakyat
  7. Kesetaraan gender
  8. Keadilan ekologis

Partai Prima mempunyai tiga landasan politik, yaitu:

Kebangsaan: Prima menjunjung tinggi semangat kebangsaan Indonesia, yang menjunjung tinggi kesetaraan dan kemanusiaan. Nasionalisme yang mengakui persamaan seluruh warga negara tanpa memadang suku, agama, dan ras.

Religius: Prima mengakui realitas manusia Indonesia memeluk berbagai agama dan aliran kepercayaan. Kami mengakui kontribusi agama dan aliran kepercayaan dalam memperkaya nilai-nilai manusia Indonesia.

Kerakyatan: Prima mengusung politik kerakyatan, yaitu politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sebagai perumus dan penentu kebijakan, dan sebagai penerima manfaat dari kebijakan.

Partai Prima menyatakan akan memberi kesempatan seluas-seluasnya kepada anak muda untuk turut menentukan masa depan bangsa. Karena itu, kepengurusan PRIMA juga akan diisi banyak wajah anak-anak muda.

Kepengurusan PRIMA juga akan diisi banyak wajah kaum perempuan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Baca juga: Deklarasi Partai Prima, Gerindra Ingatkan Soal Hak Warga Negara

Sumber dana

Partai Prima menyatakan akan didanai secara gotong-royong lewat iuran anggota dan sumbangan tidak mengikat dari setiap orang/warga negara yang mendukung perjuangan politik PRIMA. PRIMA juga terbuka dari sokongan publik lewat urung dana gotong-royong (crowdfunding).

Karena partai kami didanai lewat gotong-royong, maka kewajiban kami untuk memastikan penggunaan dana tersebut untuk kemajuan partai dan kebaikan bersama. Untuk itu, PRIMA akan melaporkan penggunaan dana gotong-royong secara berkala.

Cita-cita politik Prima

Kesejahteraan Sosial: Seluruh warga negara terpastikan terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia, sehingga bisa hidup layak dan bermartabat.

Demokratis: Semua warga negara memiliki hak politik yang sama dan setara. Semua otoritas/jabatan politik harus dipilih dan diputuskan oleh rakyat lewat pemilihan. Semua keputusan dan kebijakan politik harus melibatkan partisipasi rakyat dalam perumusan, pembahasan, dan pengambilan keputusannya.

Kesetaraan gender: Kesamaan kondisi dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapat hak-haknya sebagai manusia yang bermartabat, sehingga bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan-keamanan, dan lain-lain.

Menghargai lingkungan: Segala aktivitas berbangsa, terutama pembangunan ekonomi, harus menghargai lingkungan hidup. Kita harus mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih pada energi terbarukan, seperti angin, matahari, air, panas bumi, arus laut, dan lain-lain, yang ketersediaannya melimpah di negara kita. Agar Indonesia bisa menjadi tempat nyaman dan indah bagi kita dan generasi masa depan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com