Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi II Minta Kepala dan Perangkat Desa yang Dukung Jokowi 3 Periode Disanksi

Kompas.com - 04/04/2022, 15:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menyatakan, kepala desa dan perangkat desa yang terlibat dalam kegiatan mendukung Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode mesti dibina dan diberi sanksi tegas.

Ia mengingatkan, undang-undang melarang kepala desa dan perangkat desa terlibat dalam politik praktis, termasuk dukungan terhadap Jokowi 3 peridoe.

"Saya minta Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian bertindak tegas dengan memerintahkan para kepala daerah agar memberikan pembinaan dan sanksi tegas kepada kepala dan perangkat desa yang terlibat dalam kegiatan dukungan Jokowi 3 Periode di Istora kemarin," kata Luqman saat dihubungi, Senin (4/4/2022).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengklaim telah berkomunikasi dengan banyak kepala desa dan perangkat desa usai acara bertajuk Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi), pekan lalu.

Baca juga: Apdesi Dukung Tiga Periode, Tito: Mungkin Mereka Happy di Zaman Jokowi

Luqman mengatakan, banyak dari mereka yang tidak hadir dalam acara itu serta tidak tahu menahu mengenai dukungan Jokowi 3 periode dan tidak pernah diajak bermusyawarah mengenai itu.

Selain itu, Luqman juga menduga ada rekayasa di balik Silatnas Apdesi. Sebab, kegiatan tersebut pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak, termasuk transportasi dan akomodasi.

"Mereka menyayangkan adanya segelintir pihak yang mengatasnamakan kepala desa dan perangkat desa untuk kepentingan politik partisan seperti kemarin," ujar Luqman.

Oleh karena itu, ia berharap, elite-elite politik nasional segera sadar dan menghentikan manuver-manuver yang bertujuan melanggengkan kekuasaan.

Ia mengingatkan, konstitusi telah mengatur bahwa masa jabatan presiden dibatasi dua periode dan pemilihan umum harus dilaksanakan 5 tahun sekali.

"Jangan adu domba rakyat untuk cipta kondisi perubahan konsitusi," kata Luqman.

Baca juga: Tito Karnavian Klaim Silatnas Apdesi Tidak Membahas Dukungan Jokowi Tiga Periode

Diberitakan sebelumnya, para kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Apdesi menyatakan mendukung Jokowi untuk menjabat selama tiga periode.

Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya mengaku, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan mereka. Dukungan itu, kata dia, murni aspirasi para kepala desa.

"Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure kan, pure gini kepala desa jawara, intelektualnya banyak juga," tuturnya dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com