Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/04/2022, 15:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini sebanyak 93 persen daerah di Jawa-Bali berstatus PPKM Level 1 dan Level 2.

Selain itu, di Jawa dan Bali saat ini tidak ada lagi daerah berstatus Level 4.

"Dengan adanya dampak positif ini saat ini tidak ada lagi daerah di Jawa-Bali berstatus Level 4. Kemudian 93 persen daerah sudah berada di Level 1 dan Level 2," ujar Luhut dalam keterangan pers evaluasi PPKM di Istana Negara, Senin (4/4/2022).

"Selain itu hanya tersisa 9 kabupaten/kota berstatus level 3," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi: Pandemi Membaik, Pemerintah Ambil Beberapa Langkah Pelonggaran

Luhut menuturkan, penjelasan secara lebih rinci mengenai asesmen level PPKM akan tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) yang akan terbit hari ini.

Dia pun mengungkapkan, saat ini kondisi pandemi di Indonesia semakin baik.

Menurut data pemerintah kondisi kasus Covid-19 sudah menurun 87 persen dari puncak penularan varian Omicron.

Kemudian kasus aktif juga mengalami penurunan hingga 83 persen dari puncak penularan varian Omicron.

"Saat ini kasus aktif sudah di bawah 100.000 kasus," tambah Luhut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKB Klaim Sejalan dengan NU, Ketum PBNU Minta Politik Identitas Diakhiri

PKB Klaim Sejalan dengan NU, Ketum PBNU Minta Politik Identitas Diakhiri

Nasional
Minta Duplik Diterima, Penasihat Hukum Kuat Ma'ruf Memohon Hakim Tolak Replik Jaksa

Minta Duplik Diterima, Penasihat Hukum Kuat Ma'ruf Memohon Hakim Tolak Replik Jaksa

Nasional
PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk 'Kepentingan Politik'

PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk "Kepentingan Politik"

Nasional
Polri Tugaskan 15 Anggotanya ke KPK, Dirtipikor: Harus Jadi Penyidik Berintegritas

Polri Tugaskan 15 Anggotanya ke KPK, Dirtipikor: Harus Jadi Penyidik Berintegritas

Nasional
Pengamat: Beda dari PKS, buat Demokrat, AHY Cawapres Harga Mati untuk Anies

Pengamat: Beda dari PKS, buat Demokrat, AHY Cawapres Harga Mati untuk Anies

Nasional
Kasus Indosurya dan Pembaruan Hukum Kejahatan Korupsi

Kasus Indosurya dan Pembaruan Hukum Kejahatan Korupsi

Nasional
Sandiaga Sebut Rahasia Perjanjian Anies-Prabowo di Tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasco

Sandiaga Sebut Rahasia Perjanjian Anies-Prabowo di Tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasco

Nasional
Berbagai Tanggapan Jaksa atas Nota Pembelaan Ferdy Sambo dkk...

Berbagai Tanggapan Jaksa atas Nota Pembelaan Ferdy Sambo dkk...

Nasional
Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo pada Pilgub DKI 2017

Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo pada Pilgub DKI 2017

Nasional
Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

Nasional
Jokowi Akan Hadiri HUT Ke-8 PSI Malam Ini

Jokowi Akan Hadiri HUT Ke-8 PSI Malam Ini

Nasional
Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Nasional
Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Nasional
Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Nasional
Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.