Kompas.com - 04/04/2022, 14:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti jika ada anggota polisi aktif yang terlibat dalam kasus kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut).

Hal ini disampaikannya untuk merespons temuan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumut yang menyebutkan adanya anggota polisi aktif yang terlibat dalam kasus kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat.

"Apabila ada bukti-bukti baru terkait masalah keterlibatan seorang, tidak melihat profesinya, penyidik pasti melakukan tindakan, tapi sesuai fakta hukum yang dimiliki," kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/4/2022).

Baca juga: Kontras Sumut: Penuntasan Kasus Kerangkeng Manusia Butuh Perhatian Bareskrim Polri

Menurut Dedi, saat ini kasus kerangkeng manusia di Langkat sudah ditangani oleh Polda Sumut. Ia mengatakan sudah ada beberapa tersangka yang ditetapkan dalam kasus itu.

Ia menambahkan, penyidikan di Polda Sumut juga dilaporkan dan diawasi langsung oleh Bareskrim.

"Dalam proses penyidikan bareskrim melakukan quality control, quality assurance bahwa proses penyidikan harus betul-betul berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku," ucap Dedi.

Lebih lanjut, Dedi juga mengatakan, penyidik Polda Sumut tidak akan sewenang-wenang menangani kasus itu.

"Tentunya penyidik tidak akan main-main. Kalau main-main sanksinya akan sangat jelas, bisa disidang kode etik, profesi maupun dipidana apabila terbukti pelanggaran pidana," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, temuan Kontras mengumumkan ada polisi aktif terlibat sebagai penjemput calon penghuni kerangkeng manusia.

“Kami menemukan beberapa anggota Polri aktif yang terlibat dalam proses penjemputan anak-anak kerangkeng, anak yang dulunya di luar kerangkeng, dijemput masuk ke dalam kerangkeng dan itu ada anggota Polri yang terlibat,” kata Staf Kajian dan Penelitian Kontras Sumut Rahmat Muhammad dalam konferensi pers, Minggu (3/4/2022).

Baca juga: Kontras: Ada Polisi Aktif Terlibat Kasus Kerangkeng Bupati Langkat, Berperan sebagai Penjemput

Pihaknya pun mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Menurut Rahmat, temuan tersebut dapat ditindaklanjuti Kompolnas dengan mendorong dilakukannya penegakan etik terhadap anggota Korps Bhayangkara yang diduga turut terlibat.

"Kami mendesak Kompolnas untuk mendorong proses penegakan etik terhadap adanya dugaan polisi yang terlibat dalam kasus kerangkeng Langkat,” jelas dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Momen Puan Ajak 'Selfie' Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Momen Puan Ajak "Selfie" Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Nasional
Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Nasional
Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Nasional
Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Nasional
Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Nasional
Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Nasional
Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Di Sidang Praperadilan Lawan KPK, Kuasa Hukum Bupati Mimika Singgung Tak Adanya SPDP

Di Sidang Praperadilan Lawan KPK, Kuasa Hukum Bupati Mimika Singgung Tak Adanya SPDP

Nasional
Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan 5,3 Persen

Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan 5,3 Persen

Nasional
Ini Peran Kasat Narkoba Polres Karawang yang Ditangkap Bareskrim Polri

Ini Peran Kasat Narkoba Polres Karawang yang Ditangkap Bareskrim Polri

Nasional
KPK Periksa Bupati Mukti Agung Dalami Rotasi dan Mutasi ASN di Pemkab Pemalang

KPK Periksa Bupati Mukti Agung Dalami Rotasi dan Mutasi ASN di Pemkab Pemalang

Nasional
Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Berantas Mafia Tanah demi Wujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Berantas Mafia Tanah demi Wujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Nasional
Jokowi: 107 Negara Terdampak Krisis, Sebagian Diprediksi Bangkrut

Jokowi: 107 Negara Terdampak Krisis, Sebagian Diprediksi Bangkrut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.