Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/04/2022, 20:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Beni Satria, tak mempermasalahkan jika pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, khususnya Pasal 38 terkait rekomendasi organisasi profesi sebagai syarat surat izin praktik (SIP).

Namun, Beni kemudian menanyakan siapa pihak yang dapat memverifikasi seorang dokter baik atau tidak dalam melayani masyarakat.

"Silakan pemerintah mau menghapus (rekomendasi organisasi profesi) karena kewenangan pemerintah merevisi atau mencabut UU, tapi saya sampaikan dengan menghapus rekomendasi ini, siapa nanti yang akan memverifikasi (dokter itu baik). Silakan kecuali pemerintah punya badan itu," kata Beni dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (1/4/2022).

Baca juga: Tanggapan IDI soal Komitmen Menkes Mediasi dengan Terawan

Beni mengatakan, IDI tidak hanya bertugas memberikan rekomendasi izin praktik kepada dokter, tetapi juga memberikan pembinaan etik. Ia mengatakan, jika rekomendasi organisasi profesi tersebut dihapus, siapa yang akan bertanggung jawab bila dokter yang berada di tengah masyarakat tidak memiliki kaidah etik yang baik.

"Kalau IDI, tentu bertanggung jawab kalau dokter yang melayani masyarakat melanggar etik, pembinaan etik akan dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengusulkan agar izin praktik dokter sebaiknya menjadi domain negara, bukan IDI. Yasonna mengatakan, usulan itu dia sampaikan tak lepas dari keputusan IDI memberhentikan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI.

"Pascakeputusan IDI itu, saya kira perlulah izin praktik itu menjadi domain negara saja ketimbang dikasih kepada satu organisasi profesi," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Yasonna berpendapat, IDI sebagai organisasi profesi dokter semestinya fokus pada penguatan dan perbaikan kualitas dokter Indonesia.

Dia lalu menyoroti banyaknya warga Indonesia yang memilih berobat ke Singapura atau Malaysia ketimbang di Indonesia. Dampaknya, banyak devisa yang malah masuk ke negara tetangga itu.

"Di Sumatera Utara misalnya, orang mengapa lebih senang berobat ke Penang. Kalau di Sumatera Utara ke Penang, kalau dari Riau ke Malaka, triliun (rupiah) habis. Kalau orang Jakarta masuk ke Singapura, ya kan?" ujar dia.

Menurut Yasonna, dokter-dokter yang berpraktik di negeri jiran tersebut sebetulnya banyak yang menempuh pendidikan sarjana di Indonesia lalu melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Ia menilai, hal itu disebabkan perizinan praktik dokter di Malaysia dan Singapura lebih mudah didapat dibandingkan di Indonesia.

"Seharusnya IDI lebih melihat soal-soal yang begitu sehingga SDM (sumber daya manusia) anak-anak Indonesia yang sekolah di luar itu bisa lebih cepat bisa dikaryakan, tidak terjadi penghalangan dalam persaingan profesi," kata politikus PDI-P tersebut.

Yasonna menyatakan akan mempertimbangkan revisi Undang-Undang Praktik Kedokteran maupun Undang-Undang Pendidikan Kedokteran untuk mewujudkan hal itu.

"Anyway, nanti kita lihat lebih mendalam ya soal itu," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tugaskan TNI-Polri Jaga Industrialisasi, Berantas Praktik Tambang dan Ekspor Ilegal

Jokowi Tugaskan TNI-Polri Jaga Industrialisasi, Berantas Praktik Tambang dan Ekspor Ilegal

Nasional
Densus 88 Sebut Oknum Polisi yang Bunuh Sopir Taksi Online di Depok Sering Lakukan Pelanggaran

Densus 88 Sebut Oknum Polisi yang Bunuh Sopir Taksi Online di Depok Sering Lakukan Pelanggaran

Nasional
KG Media Hadirkan Gagas RI, Panggung bagi Anak Bangsa yang Punya Gagasan Besar untuk Indonesia

KG Media Hadirkan Gagas RI, Panggung bagi Anak Bangsa yang Punya Gagasan Besar untuk Indonesia

Nasional
Jokowi Minta TNI-Polri Punya Visi yang Sama, Jaga Hilirisasi Berjalan Baik

Jokowi Minta TNI-Polri Punya Visi yang Sama, Jaga Hilirisasi Berjalan Baik

Nasional
Tiba di PN Jakarta Barat, Enam Anak Buah Irjen Teddy Hadiri Sidang Lanjutan

Tiba di PN Jakarta Barat, Enam Anak Buah Irjen Teddy Hadiri Sidang Lanjutan

Nasional
Bubarnya GP Mania Sebelum Benar-benar Berjuang untuk Ganjar Pranowo...

Bubarnya GP Mania Sebelum Benar-benar Berjuang untuk Ganjar Pranowo...

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law: Diprotes IDI dan Partai Buruh, tapi Tetap 'Digas' DPR

RUU Kesehatan Omnibus Law: Diprotes IDI dan Partai Buruh, tapi Tetap "Digas" DPR

Nasional
Elektabilitas Nasdem Diprediksi Turun jika Terus 'Main Dua Kaki', Usung Anies tapi Tak Mau Pisah dari Jokowi

Elektabilitas Nasdem Diprediksi Turun jika Terus "Main Dua Kaki", Usung Anies tapi Tak Mau Pisah dari Jokowi

Nasional
Ketua Komisi II DPR Bakal Dalami Isu Perpanjangan Masa Jabatan Kades dan Penghapusan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Bakal Dalami Isu Perpanjangan Masa Jabatan Kades dan Penghapusan Gubernur

Nasional
KPK Geledah Kantor Dinas PU Pemprov Papua Terkait Kasus Lukas Enembe

KPK Geledah Kantor Dinas PU Pemprov Papua Terkait Kasus Lukas Enembe

Nasional
Janji-janji Jokowi Setelah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot

Janji-janji Jokowi Setelah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot

Nasional
Eks Ketua Bawaslu Gelisah Bawaslu Sekarang Banyak Tak Tahu soal Dugaan Kecurangan Pemilu

Eks Ketua Bawaslu Gelisah Bawaslu Sekarang Banyak Tak Tahu soal Dugaan Kecurangan Pemilu

Nasional
Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Kubu Chuck Putranto dan Baiquni Wibowo Bacakan Duplik Hari Ini

Nasional
Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Saat Sandiaga Enggan Bahas Utang Rp 50 Miliar yang Disebut Tim Anies Sudah Selesai...

Nasional
Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Brigjen Suherlan Jabat Wakil Komandan Korps Marinir, Gantikan Brigjen Endi yang Jadi Gubernur AAL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.