Tujuan Gugatan Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pangdam Jaya agar Pelanggaran HAM oleh Tentara Tak Dianggap Lumrah

Kompas.com - 01/04/2022, 17:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena mengangkat Mayjen Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya.

Gugatan itu disebut sebagai upaya untuk mencegah berulangnya pemberian jabatan strategis di TNI kepada pelanggar hak asasi manusia (HAM).

Untung merupakan eks anggota Tim Mawar dari Kopassus (Komando Pasukan KHusus) TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis pada 1997-1998.

Baca juga: Panglima TNI Digugat karena Angkat Untung Budiharto Jadi Pangdam Jaya

“Bagaimana pun juga, Pangdam Jaya memiliki posisi sangat penting. Dalam situasi hari ini, ketika demokrasi mulai dipersempit, serangan terhadap pembela HAM terus dilakukan, potensi keberulangan menjadi sangat besar,” kata Ketua YLBHI Bidang Advokasi dan Jaringan, Zainal Arifin, dalam jumpa pers, Jumat (1/4/2022).

“Sehingga penting bagi YLBHI dan kawan-kawan masyarakat sipil memastikan bahwa pelaku-pelaku pelanggaran HAM tidak berada dalam jabatan-jabatan strategis,” imbuh dia.

Kepala Advokasi dan Pengacara LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, menyoroti persidangan Untung yang dianggap tidak berlangsung transparan. Dalam Putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta nomor PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999, 11 anggota Tim Mawar divonis dipecat dan dipenjara, termasuk Untung.

Namun upaya banding yang ditempuh Untung membuatnya tak dipecat dari tubuh TNI.

Nelson khawatir, melenggangnya Untung sebagai pelanggar HAM di jabatan strategis TNI bakal dianggap lumrah.

“Kalau dibiarkan berbahaya sekali, menjadi sebuah kewajaran bahwa penculikan, penghilangan paksa, pembunuhan terhadap rakyat sipil tak bersenjata bisa dilakukan oleh tentara. Kalau ini juga tidak dilakukan upaya hukum, maka nanti akan ditiru,” ujar dia.

“(Nanti muncul anggapan) Kita lakukan saja pelanggaran HAM kalau ada perintah dari atasan, pembunuhan nonkombatan, atau culik saja, besok-besok saya bisa tetap jadi jenderal, tetap bisa jadi mayor atau kolonel,” tambah Nelson.

Gugatan terhadap Andika Perkasa dilayangkan oleh keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998, Paian Siahaan (ayah dari Ucok Munandar Siahaan) dan Hardingga (anak dari Yani Afri) bersama dengan Imparsial, KontraS, dan YLBHI sebagai kuasa hukum, Jumat.

“PTUN dan Pengadilan Militer Tinggi II dipilih sebagai tempat para Penggugat mencari keadilan karena tidak ada konstruksi hukum yang memadai saat ini untuk menguji obyek Keputusan Panglima tersebut dalam tenggang waktu 90 hari yang terbatas,” ujar Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani, dalam keterangan tertulis, Jumat.

Para penggugat menyebut, gugatan kepada Andika sudah terdaftar di PTUN Jakarta dengan nomor register 87/G/2022/PTUNJKT.

Namun, di pengadilan militer, penggugat menyebut bahwa laporan sudah diterima tetapi tanpa nomor register karena kendala hukum acara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dapat Dukungan dari Jokowi, Prabowo Berpeluang Kalahkan Anies di Pilpres?

Dapat Dukungan dari Jokowi, Prabowo Berpeluang Kalahkan Anies di Pilpres?

Nasional
Kemenpora Prioritaskan Audit 18 Stadion Pertandingan Liga 1

Kemenpora Prioritaskan Audit 18 Stadion Pertandingan Liga 1

Nasional
Mahfud Targetkan Laporan Pengusutan Tragedi Kanjuruhan Selesai Pekan Depan

Mahfud Targetkan Laporan Pengusutan Tragedi Kanjuruhan Selesai Pekan Depan

Nasional
Survei PWS: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Disusul Ganjar dan Anies

Survei PWS: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Disusul Ganjar dan Anies

Nasional
Survei PWS: Sentimen Negatif terhadap Nasdem Meningkat Setelah Deklarasikan Anies sebagai Capres

Survei PWS: Sentimen Negatif terhadap Nasdem Meningkat Setelah Deklarasikan Anies sebagai Capres

Nasional
Ketika AHY Kenalkan Relawan Anies-AHY...

Ketika AHY Kenalkan Relawan Anies-AHY...

Nasional
Periksa Susi Pudjiastuti, Kejagung Dalami Penentuan Kuota Impor Garam

Periksa Susi Pudjiastuti, Kejagung Dalami Penentuan Kuota Impor Garam

Nasional
Survei PWS: 74 Persen Warga Tak Setuju Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Survei PWS: 74 Persen Warga Tak Setuju Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Sebut TGIPF Bakal Gali “Penyakit” PSSI soal Tata Kelola Sepak Bola Nasional

Mahfud Sebut TGIPF Bakal Gali “Penyakit” PSSI soal Tata Kelola Sepak Bola Nasional

Nasional
Soroti Sejumlah Kasus Libatkan Polisi, Anggota DPR: Runtuhkan Usaha Kapolri

Soroti Sejumlah Kasus Libatkan Polisi, Anggota DPR: Runtuhkan Usaha Kapolri

Nasional
Dirut PT LIB Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Menpora: Jalani Saja, Kepolisian Ada Alasan

Dirut PT LIB Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan, Menpora: Jalani Saja, Kepolisian Ada Alasan

Nasional
Kenapa Kapolda Jatim Tak Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan? Polri Bilang Begini

Kenapa Kapolda Jatim Tak Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan? Polri Bilang Begini

Nasional
Anies Capres Nasdem, Waketum PKB: Koalisi PKB-Gerindra Siap Bertanding

Anies Capres Nasdem, Waketum PKB: Koalisi PKB-Gerindra Siap Bertanding

Nasional
Bertemu Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Jokowi: Kelola Dana dengan Hati-hati

Bertemu Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Jokowi: Kelola Dana dengan Hati-hati

Nasional
Daftar 20 Polisi Langgar Etik di Tragedi Kanjuruhan: 6 dari Polres Malang, 14 Brimob Polda Jatim

Daftar 20 Polisi Langgar Etik di Tragedi Kanjuruhan: 6 dari Polres Malang, 14 Brimob Polda Jatim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.