Indonesia Bisa Suarakan Penghentian Perang Rusia-Ukraina jika Putin Hadiri G20

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hubungan internasional yang juga pendiri Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja menilai, pemerintah Indonesia bisa menyuarakan pengentian perang antara Rusia dan Ukraina jika Presiden Rusia, Vladimir Putin, hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Dinna mengatakan, Indonesia bukan hanya bertugas sebagai tuan rumah G20, tetapi mesti menjaga marwah organisasi sebagai mekanisme kerja sama penguatan di bidang ekonomi dan keuangan antar negara anggota.

Baca juga: Jumlah Negara Penolak Putin di KTT G20 Bertambah, RI Diminta Tawarkan Negosiasi Gencatan Senjata Rusia

“Sebagai presiden, Indonesia boleh mengambil langkah-langkah yang dianggap penting untuk menjaga tujuan G20 agar tetap tercapai,” kata Dinna kepada Kompas.com, Jumat (1/4/2022).

Saat ada desakan agar Putin tak boleh hadir di G20, Dinna melihat dengan perspektif yang berbeda. Langkah Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang berusaha menutup akses ekonomi Rusia berdampak luas pada negara-negara di dunia.

“Rusia adalah produsen besar energi untuk dunia, produsen pangan besar di dunia, aneka produk tambang dan elektronik serta persenjataan,” kata Dinna.

“Ketika Rusia diblokir padahal awalnya dunia ini saling terhubung maka terjadi gangguan arus perdagangan dunia yang dasyat dan bukan cuma itu, terjadi kelangkaan banyak bahan pokok,” ujar dia.

Dinna berpandangan, jika Putin hadir, pemerintah Indonesia bisa membuka ruang diskusi untuk menyelesaikan konflik yang berdampak luas itu.

“Perlu dibicarakan caranya agar perang, sanksi dihentikan dan dicari solusi gencatan senjata serta titik temu antar semua pihak tanpa perlu mencekik pasokan makanan, energi, pun produk-produk vital lainnya,” kata dia.

Dinna berharap saat Putin menghadiri G20 nanti, situasi konflik Rusia dengan Ukraina, Amerika Serikat dan berbagai negara lain telah mereda.

“Sehingga sudah mengecil alergi untuk saling bicara antar negara-negara anggota G20,” imbuhnya.

KTT G20 akan dilaksanakan di Bali akhir 2022. Pemerintah Indonesia telah mengirimkan surat untuk semua negara anggota, termasuk Rusia. Surat itu dikirim pada 22 Februari 2022, dua hari sebelum Rusia menginvasi Ukraina.

Berbagai protes pun muncul dari negara anggota G20 terkait undangan untuk Rusia itu. Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan keputusan Indonesia mengizinkan kedatangan Putin merupakan langkah yang terlalu jauh.

Scott merasa Rusia tak perlu diundang karena telah melakukan penyerangan pada negara lain.

Sementara itu Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Henbin menilai Rusia adalah anggota G20 yang penting dan tidak ada negara yang berhak mengusirnya.

Pemerintah Indonesia juga telah menyatakan bahwa posisinya akan tetap netral. Hal itu disampaikan Duta Besar RI untuk PBB, Dian Triansyah Djani.

“Kami akan tetap sebagai ketua yang tidak memihak dan akan menemukan solusi untuk setiap masalah yang mungkin muncul,” kata Dian seperti dikutip kantor berita AFP.