Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Negara Penolak Putin di KTT G20 Bertambah, RI Diminta Tawarkan Negosiasi Gencatan Senjata Rusia

Kompas.com - 01/04/2022, 13:01 WIB
Mutia Fauzia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (HI) Hikmahanto Juwana menilai, Indonesia bisa menawarkan jalan tengah terkait dengan penolakan beberapa negara-negara mengenai rencana kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G20 Indonesia, November mendatang.

Harapannya, seluruh kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20 bisa menghadiri KTT tersebut.

Hikmahanto menilai, kehadiran Putin dan seluruh kepala pemerintahan dan kepala negara anggota G20 penting bagi Indonesia.

"Soalnya bagi Indonesia ini even besar yang menelan biaya besar. Indonesia tidak mau dicatat oleh sejarah sebagai negara yang tidak berbuat ketika perekonomian di dunia terancam oleh perang," ujar Hikmahanto kepada Kompas.com, Jumat (1/4/2022).

Baca juga: Rusia Tanggapi Kemungkinan Pertemuan Putin dan Zelensky untuk Akhiri Perang

Seperti diketahui, kian banyak pimpinan negara dan pemerintahan yang menyuarakan penolakan kehadiran Putin di forum tersebut.

Terbaru, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan tak ingin melihat Putin di pertemuan G20 tahun ini dengan alasan invasi Rusia ke Ukraina.

Hikmahanto mengatakan, Indonesia sebagai Presidensi G20 bisa memberikan penawaran kepada negara-negara yang menolak, yakni menjanjikan negosiasi agar Rusia bisa melakukan gencatan sejata dalam waktu beberapa hari ke depan.

"Tapi sebagai kontra prestasi mereka akan hadir mengingat yang dibicarakan adalah perekonomian dunia," ujar Hikmahanto.

Bila perlu, menurut dia Presiden Joko Widodo melakukan kontak langsung dengan Presiden AS Joe Biden, serta kepala negara lain di kubu barat yang menolak kehadiran Putin.

Setelah melakukan perundingan dengan kubu barat, Indonesia perlu segera bertemu dengan Rusia untuk membahas gencatan senjata.

Baca juga: Menhan Inggris: Putin Tinggal Dalam Sangkar yang Diciptakan Sendiri

"Apa yg diinginkan oleh Rusia agar terjadi gencatan senjata. Nanti Indonesia akan bawa hal tersebut ke pihak-pihak yang ingin Rusia sampaikan," ujar Hikmahanto.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi telah bertemu dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov.

Pada pertemuan tersebut, keduanya membahas mengenai isu Ukraina. Kepada Lavrov, Retno menyampaikan pentingnya menyelesaikan perang yang berdampak pada kemanusiaan serta pemulihan ekonomi global.

"Indonesia menyampaikan pentingnya segera dihentikan peperangan karena dampaknya terhadap kemanusiaan sangat luar biasa," ujar Retno saat memberikan keterangan pers, Kamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com