Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaduh Seruan Jokowi 3 Periode, Bolehkah Kepala Desa Berpolitik Praktis?

Kompas.com - 01/04/2022, 10:05 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perpanjangan masa jabatan presiden lagi-lagi bikin gaduh.

Kali ini, wacana tersebut diembuskan oleh para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Mereka mengusulkan agar masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah menjadi 3 periode.

Usulan ini disampaikan dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Tak hanya itu, dalam waktu dekat, Apdesi berencana mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi menjabat 3 periode.

Baca juga: Wacana Jokowi 3 Periode, Klaim Demokrasi dan Gejala Otoritarianisme

Jokowi sedianya telah angkat bicara terkait ini. Ia menyatakan bakal patuh pada konstitusi.

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar," kata Jokowi usai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022).

"Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," tuturnya.

Namun demikian, sikap para kepala dan perangkat desa yang menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden ini jadi sorotan.

Mereka dinilai tidak paham Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebab, konstitusi jelas mengatur bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal 2 periode dengan lama masing-masing periode 5 tahun.

"Kepala desa bagian dari unsur pemerintahan di tingkat desa, seharusnya memahami kita bernegara punya konstitusi," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati kepada Kompas.com, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Cerita Apdesi Kubu Surtawijaya soal Jokowi, Luhut, dan Tito di Tengah Isu 3 Periode

Lantas, sebenarnya, bolehkah kepala desa berpolitik praktis? Adakah sanksi bagi mereka yang melanggar aturan?

Dilarang kampanye

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, perihal tugas hingga wewenang kepala desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.

UU tersebut salah satunya mengatur hal-hal yang dilarang dilakukan kepala desa.

Pasal 29 huruf c menyebutkan, kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Usai Ngantor, Prabowo Datangi Jokowi di Halim Perdanakusuma, Ucapkan Selamat Ulang Tahun Secara Langsung

Usai Ngantor, Prabowo Datangi Jokowi di Halim Perdanakusuma, Ucapkan Selamat Ulang Tahun Secara Langsung

Nasional
Propam Buka Hotline untuk Laporkan Anggota Polri yang Terlibat Judi 'Online'

Propam Buka Hotline untuk Laporkan Anggota Polri yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian KP dan Korsel Bangun Training Center Kelautan dan Perikanan

Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian KP dan Korsel Bangun Training Center Kelautan dan Perikanan

Nasional
Uji Publik RPP Manajemen ASN, Menpan-RB: Perkuat Substansi agar Implementatif

Uji Publik RPP Manajemen ASN, Menpan-RB: Perkuat Substansi agar Implementatif

Nasional
Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Jokowi, Gus Halim: Terima Kasih Atas Perhatian kepada Desa

Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Jokowi, Gus Halim: Terima Kasih Atas Perhatian kepada Desa

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK Sebut Elon Musk Pilih Investasi Di Malaysia karena IPK Indonesia 34

Eks Wakil Ketua KPK Sebut Elon Musk Pilih Investasi Di Malaysia karena IPK Indonesia 34

Nasional
 Gaspol! Hari Ini: Pertaruhan Anies pada Pilkada Jakarta

Gaspol! Hari Ini: Pertaruhan Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
DPD Raih Citra Positif dari Publik, Fahira Idris: Jadi Semangat untuk Realisasikan Aspirasi Rakyat

DPD Raih Citra Positif dari Publik, Fahira Idris: Jadi Semangat untuk Realisasikan Aspirasi Rakyat

Nasional
Kemensos Tantang Suharso Buka Nama Pejabat Bappenas yang Disebut Dapat Bansos

Kemensos Tantang Suharso Buka Nama Pejabat Bappenas yang Disebut Dapat Bansos

Nasional
Tanggapi Tingginya Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi, Istana: Pemerintah Tak Cepat Berpuas Diri

Tanggapi Tingginya Kepuasan Masyarakat terhadap Jokowi, Istana: Pemerintah Tak Cepat Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com