Cerita Apdesi Kubu Surtawijaya soal Jokowi, Luhut, dan Tito di Tengah Isu 3 Periode

Keberadaan Luhut dianggap memudahkan koordinasi terkait kegiatan dan program DPP Apdesi serta realisasi atas aspirasi-aspirasi dari akar rumput.

“Tidak banyak teori. Ketika ada keluhan, langsung tancap gas, di mana masalahnya, langsung eksekusi. Orang desa itu seperti itu. Tidak mau bertele-tele tentang regulasi dan sebagainya, yang penting bisa dirasakan,” ucap Anwar selepas jumpa pers.

Tak tutup peluang deklarasi

Segala bantahan tadi bukan berarti DPP Apdesi menutup rapat peluang deklarasi mendukung Jokowi 3 periode, walaupun Surta, Asri, maupun Anwar sama-sama bersikeras bahwa wacana ini tak bersumber dari Luhut maupun elite lainnya.

“Isu tiga periode itu tidak ada arahan dari Pak Luhut. Bahkan jujur saja, kemarin itu rata-rata mau berteriak tiga periode, hanya yang melarang kita adalah Pak Luhut dan Mendagri,” ujar Asri.

Baca juga: Suara Kepala Desa Dukung 3 Periode dan Ketiadaan Koreksi dari Jokowi

Menurutnya, para kepala desa meminta Jokowi menjabat lagi sebagai presiden di periode berikutnya karena merasakan sejumlah manfaat selama masa kepemimpinan eks Wali Kota Solo itu.

“Logika teman-teman kepala desa ini sederhana. Masak saya jadi kepala desa bisa 3 periode, masak presiden tidak bisa? Persoalan apakah itu melekat di UU atau konstitusi itu bukan kami yang mengurusi,” kata Asri.

Kendati berdalih bahwa dukungan “Jokowi 3 periode” tersebut merupakan spontanitas sejumlah kepala desa, namun Apdesi rupanya merasa perlu untuk mengakomodasi “aspirasi” akar rumput itu.

“DPP Apdesi memandang bilamana konstitusi memungkinkan Bapak Presiden Joko Widodo mencalonkan lagi, maka tentu Apdesi dan kepala desa akan memberikan dukungan penuh kepada Bapak Joko Widodo,” kata Anwar.

Baca juga: Dilema Negeri Demokrasi: Elite Gulirkan Isu Tunda Pemilu, Kepala Desa Serukan Jokowi 3 Periode

Mengenai kemungkinan dilakukannya deklarasi dukungan secara resmi, lanjut Anwar, hal itu tergantung pada rapat koordinasi dengan DPD Apdesi se-Indonesia.

Pembahasan sikap itu akan diputuskan secepatnya dan apa pun keputusannya, seluruh unsur di Apdesi akan menyukseskan sikap tersebut setelah Idul Fitri.

“Sebab pandangan beberapa pengurus DPP dan DPD bahkan DPC se-Indonesia, ada yang meminta 3 periode masa jabatan sama dengan masa jabatan kepala desa 3 periode. Ada juga meminta pemilu ditunda guna konsolidasi bersama pasca-Covid,” tutur Anwar.

Apdesi mengeklaim bahwa aspirasi terhadap jabatan presiden 3 periode untuk Jokowi murni tanpa arahan pihak tertentu, melainkan bentuk timbal balik dari para kepala desa yang merasa diuntungkan oleh kebijakan Jokowi.