Banyak Bicara soal Pemilu Bukan Menteri di Bidangnya, Jimly: Yang Begini Harus Diingatkan Istana

JAKARTA, KOMPAS.com – Pakar hukum tata negara sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshidiqie menganggap ada masalah komunikasi dari Istana kepada publik, di balik terus bergulirnya isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Jimly berpendapat, isu ini justru jadi bumerang bagi citra Istana dan Presiden Joko Widodo sendiri.

“Ini saat di mana kita harus membuktikan komunikasi publik bisa dikelola dengan baik dan terpadu, supaya pemerintahan itu kelihatan satu komando,” kata Jimly ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (31/3/2022).

“Ini ada masalah dalam komunikasi publik. Masyarakat harus kita didik, jadikanlah sumber referensi itu menteri di bidangnya,” lanjutnya.

Baca juga: Wacana Pemilu Ditunda dan Jokowi 3 Periode Terus Bergulir dari Pejabat, Istana Juga Membiarkan...

Selama ini, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden justru lebih banyak meluncur dari mulut Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Isu ini juga dua kali terlontar dari mulut anak buah Luhut, Bahlil Labadila, Menteri Investasi.

Padahal, kata Jimly, keduanya bukan menteri yang berwenang bicara urusan itu.

“Yang jadi masalah, Pak Luhut ini dipersepsikan publik paling dekat dengan Pak Jokowi. Maka, orang lebih percaya isu dari Pak Luhut daripada Pak Mahfud,” ujar Jimly.

“Yang bicara politik sebaiknya hanya pejabat di bidangnya saja. Lebih baik, misalnya Pak Mendagri, Pak Tito (Karnavian) yang di depan, menjelaskan bahwa jadwal pemilu tidak ada penundaan,” imbuhnya.

Baca juga: Spanduk Tunda Pemilu Bertebaran di Sepanjang Akses Suramadu

Ia juga beranggapan bahwa Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin pun perlu ditegur karena seolah-olah memberi pembenaran bahwa menteri tidak bisa dilarang bicara tentang penundaan pemilu.

“Yang begini harus diingatkan Istana. Kamu jangan ngomong begini, Ngabalin, ini membahayakan citra,” kata Jimly.

Eks pimpinan Mahkamah Konstitusi itu secara spesifik menegaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mesti ambil alih panggung soal wacana ini.

Baca juga: PKS Minta Presiden Tertibkan Manuver Menteri soal Penundaan Pemilu

“Saya berharap, Pak Mahfud sebagai Menkopolhukam memegang komando untuk meyakinkan masyarakat, hanya yang tampil ke depan itu Mendagri. Jangan diam saja karena orang akan makin percaya Pak Luhut yang mengatur semuanya,” jelasnya.

“Supaya rakyat menjadikan dia sebagai sumber referensi, sebab urusan politik kan bukan domain menteri ekonomi, tetapi menteri politik dan menteri dalam negeri, dong,” kata Jimly.