Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Joko Widodo, dari "Tukang" Mebel Jadi Presiden Ke-7 RI

Kompas.com - 01/04/2022, 05:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi adalah Presiden ke-7 RI.

Jokowi menjabat sebagai presiden sejak 20 Oktober 2014. Dia terpilih kembali sebagai kepala negara untuk periode kedua dan dilantik pada 20 Oktober 2019.

Jokowi meniti karier politiknya dari bawah, sejak ia menjabat sebagai kepala daerah.

Kini, namanya dikenal seantero Indonesia, bahkan di kalangan pemimpin dunia.

Masa kecil

Dikutip dari laman resmi Perpustakaan Nasional RI, Jokowi lahir di Solo, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961.

Sejak lahir, dia tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di tepi sebuah sungai di Solo.

Hidup keluarga Jokowi sangat sederhana. Ayahnya menghidupi keluarga dengan berjualan kayu.

Ayah Jokowi bahkan terpaksa berulang kali membawa istri dan anak-anaknya hidup berpindah dari satu rumah sewa ke rumah sewa lainnya.

Pernah suatu waktu, keluarga Jokowi harus rela digusur pemerintah Kota Solo dari tempat tinggal mereka di bantaran Kali Pepe.

Baca juga: Cerita Jokowi Saat Masih Jadi Siswa: Saya Tak Mau Kalah

Jokowi dan keluarga pun tinggal menumpang di kediaman seorang kerabat ayahnya di daerah Gondang.

Meski hidup dengan kesederhanaan, Jokowi pernah mengatakan bahwa pengalaman masa kecil itu tidak dirasakannya sebagai sebuah penderitaan.

Pendidikan

Jokowi mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri 112 Tirtoyoso Solo. Dia lulus pada tahun 1973.

Sejak duduk di bangku SD, Jokowi sudah membantu keluarganya mencari nafkah dengan berdagang. Uang yang ia hasilkan untuk keperluan sekolah hingga jajan sehari-hari.

Saat teman-temannya pergi ke sekolah dengan sepeda, Jokowi memilih untuk tetap berjalan kaki.

Jokowi lantas melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 1 Surakarta dan lulus pada tahun 1976. Dia lantas meneruskan pendidikan ke SMA Negeri 6 Surakarta dan lulus tahun 1980.

Lepas dari bangku SMA, Jokowi melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Ia meraih gelar S1 dari Fakultas Kehutanan UGM.

Bisnis mebel

Lulus dari bangku kuliah, Jokowi muda sempat bekerja di sebuah perusahaan BUMN di Aceh. Ia harus bekerja keras di tengah hutan.

Pekerjaan itu rupanya tak membuat Jokowi bertahan lama. Tahun 1988, Jokowi yang sudah memperistri Iriana kembali ke Solo.

Ia lantas bekerja di pabrik milik pamannya, hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti dan memulai usaha mebelnya sendiri.

Usaha yang mulanya berjalan dengan kondisi sederhana lambat laun berkembang.

Dari yang awalnya skala regional, usaha Jokowi meluas sampai pasar nasional, hingga akhirnya merambah pasar mancanegara.

Baca juga: Membandingkan Sosok Jokowi dan Prabowo dari Kacamata Kaum Milenial

Kesuksesan bisnis mebel ini akhirnya menggerakkan Jokowi untuk mulai aktif dalam kegiatan sosial.

Ia dan beberapa rekan pengusaha menggagas terbentuknya organisasi pengusaha mebel nasional cabang Solo yang bernama Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia atau Asmindo.

Jokowi pun didaulat menjadi ketua organisasi tersebut.

Karier politik

Setelah 2 tahun Jokowi memimpin Asmindo, pengurus dan anggota perkumpulan pengusaha itu mulai melontarkan ide pencalonan Jokowi di Pilkada Solo 2005.

Awalide itu muncul, Jokowi hanya menganggapnya dengan tawa dan secara halus menolaknya. Namun, aspirasi tersebut terus menguat.

Politik akhirnya menarik minat Jokowi. Ia lantas bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada tahun 2004.

Memulai debutnya, Jokowi maju di Pilkada Solo 2005 berpasangan dengan sesama kader PDI-P, FX Hadi Rudyatmo.

Keduanya menang dan terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo periode 2005-2010.

Pada pemilihan Wali Kota Solo selanjutnya, Jokowi dan FX Hadi Rudyatmo kembali memenangkan kontestasi. Keduanya dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo periode 2010-2017.

Namun, baru 2 tahun menjabat, PDI-P memberi mandat ke Jokowi untuk maju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2012.

Diusung oleh PDI-P dan Gerindra, Jokowi dipasangkan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Jokowi dan Ahok berhadapan dengan lima pasangan calon lain ketika itu. Keduanya berhasil menduduki posisi teratas pada Pilkada DKI putaran pertama dengan persentase perolehan suara sebanyak 42,60 persen.

Pada putaran kedua, Jokowi dan Ahok berhasil mengungguli pasangan calon Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.

Jokowi dan Ahok pun resmi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

Jadi presiden

Karier politik Jokowi terus menanjak. Namanya melejit karena dicitrakan dekat dengan rakyat.

Program "blusukan" yang melambungkan nama Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo ia bawa saat memimpin pemerintahan ibu kota negara.

Baca juga: Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 dan Perempuan Pertama di Indonesia

Popularitas itu lantas memantapkan PDI-P untuk mengusung Jokowi di Pilpres 2014.

Saat itu, dia dipasangkan dengan Jusuf Kalla yang pada tahun 2004-2009 sudah lebih dulu menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di Pilpres 2014, Jokowi dan Kalla harus melawan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Kontestasi itu dimenangkan Jokowi-Kalla yang memperoleh 70.997.859 suara atau 53,15 persen.

Sementara, Prabowo-Hatta Rajasa mengantongi 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Lima tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi kembali bertarung di Pilpres 2019. Ia berpasangan dengan Ma'ruf Amin.

Lagi-lagi Jokowi harus berhadapan dengan Prabowo, yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Jokowi-Ma'ruf pun keluar sebagai pemenang dengan mengantongi 85.607.362 suara atau 55,50 persen.

Sedangkan Prabowo-Sandi harus puas dengan 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

Kebijakan-kebijakan

Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinan Jokowi yang pertama.

Pembangunan yang dilakukan secara merata hingga ke daerah terluar Indonesia ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara-negara lain.

Program prioritas tersebut dibarengi dengan sejumlah program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga: Profil Susilo Bambang Yudhoyono, dari Militer hingga ke Kursi Presiden

Selain itu, Jokowi juga mengupayakan reforma agraria, salah satunya dengan mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah. Kebijakan ini untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan oleh karena ketiadaan sertifikat.

Di masa jabatannya yang kedua, Jokowi mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Namun demikian, program pembangunan infrastruktur masih terus dilanjutkan bersamaan dengan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasto PDI-P Sebut Hak Angket Belum Bergulir karena Tekanan Hukum

Hasto PDI-P Sebut Hak Angket Belum Bergulir karena Tekanan Hukum

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Kecurangan Pilpres 2024 Sulit Dibantah, MK Tidak Boleh Tutup Mata

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Kecurangan Pilpres 2024 Sulit Dibantah, MK Tidak Boleh Tutup Mata

Nasional
Jawab Anies dan Ganjar, Kubu Prabowo Minta Megawati Dihadirkan di Sidang Pilpres MK

Jawab Anies dan Ganjar, Kubu Prabowo Minta Megawati Dihadirkan di Sidang Pilpres MK

Nasional
Jelang Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Anies-Muhaimin: Semua Pembuktian Sudah Disiapkan

Jelang Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Anies-Muhaimin: Semua Pembuktian Sudah Disiapkan

Nasional
Sekjen PDI-P: Kami Khilaf Dulu Ikut Mencalonkan Gibran

Sekjen PDI-P: Kami Khilaf Dulu Ikut Mencalonkan Gibran

Nasional
Seandainya Menang Pilpres, Kubu Anies-Muhaimin Tegaskan Tetap Gugat Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres

Seandainya Menang Pilpres, Kubu Anies-Muhaimin Tegaskan Tetap Gugat Pencalonan Gibran Sebagai Cawapres

Nasional
KPK Akan Cek Aduan Dewas soal Dugaan Jaksa Peras Saksi Rp 3 Miliar

KPK Akan Cek Aduan Dewas soal Dugaan Jaksa Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud: Diskualifikasi Prabowo-Gibran Pulihkan Kepercayaan Publik ke MK

Kubu Ganjar-Mahfud: Diskualifikasi Prabowo-Gibran Pulihkan Kepercayaan Publik ke MK

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Optimistis MK Jawab Kebuntuan Politik dan Hukum

Kubu Ganjar-Mahfud Optimistis MK Jawab Kebuntuan Politik dan Hukum

Nasional
Kubu Anies Sebut Keterangan 4 Menteri Jokowi di MK Sangat Penting untuk Jelaskan Bansos

Kubu Anies Sebut Keterangan 4 Menteri Jokowi di MK Sangat Penting untuk Jelaskan Bansos

Nasional
Freeport Indonesia Dukung Pengentasan Penyakit TB di Kabupaten Mimika 

Freeport Indonesia Dukung Pengentasan Penyakit TB di Kabupaten Mimika 

Nasional
Jelang Mudik Lebaran 2024, Polri Yakin Persoalan Penumpukan Kendaraan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni Teratasi

Jelang Mudik Lebaran 2024, Polri Yakin Persoalan Penumpukan Kendaraan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni Teratasi

Nasional
Memahami Putusan DKPP kepada KPU soal Pendaftaran Gibran di Pilpres 2024

Memahami Putusan DKPP kepada KPU soal Pendaftaran Gibran di Pilpres 2024

Nasional
Mundur atau Tetap Bertahan, Pilihan bagi Anwar Usman

Mundur atau Tetap Bertahan, Pilihan bagi Anwar Usman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak Para Advokat di Sidang Pilpres MK | Jokowi Pesimistis Pemerintah Menang Banding di WTO

[POPULER NASIONAL] Anak Para Advokat di Sidang Pilpres MK | Jokowi Pesimistis Pemerintah Menang Banding di WTO

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com