Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apdesi Versi Surtawijaya Akui Intens Komunikasi dengan Luhut tapi Tak Bahas soal Jokowi 3 Periode

Kompas.com - 31/03/2022, 19:23 WIB
Vitorio Mantalean,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kubu Surtawijaya mengakui, pihaknya intens berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

“Mengenai alur berapa kali ketemu Pak Luhut, ya sering sekali,” kata Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Azri Anas, dalam jumpa pers Kamis (31/3/2022).

Namun dia menegaskan, dalam komunikasi dengan Luhut tidak membicarakan soal dukungan bagi perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi tiga periode.

Baca juga: Apdesi Benarkan Luhut Jabat Ketua Dewan Pembina

“Apakah intens bertemu? Intens. Silakan dicek sekali lagi, surat KAMI resmi. kalau mau ketemu beliau, surat audiensi kami resmi, ketemu beliau pun resmi. Kalau pun ada lewat telepon minta petunjuk, ya wajar, kan dewan pembina. Dan tidak ada arahan tiga periode, sekali lagi, tidak ada arahan tiga periode,” ujar dia.

Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Apdesi. Sekretaris Jenderal DPP Apdesi, Asep Anwar Sadat mengatakan, Luhut duduk di posisi tersebut sejak 19 September 2021.

Hari itu adalah hari pamungkas Musyawarah Nasional IV DPP Apdesi yang memenangkan Surtawijaya sebagai ketua DPP.

Anwar mengungkapkan, keberadaan Luhut memudahkan koordinasi terkait kegiatan dan program DPP Apdesi serta realisasi atas aspirasi-aspirasi dari akar rumput.

Apdesi menuai kritik terkait dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode dalam Silaturahim Nasional (Silatnas), di Jakarta Selasa lalu. Dalam acara tersebut, Jokowi hadir, juga Luhut.

Luhut merupakan salah satu elite yang vokal menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia bahkan mengeklaim ada dukungan dari sedikitnya 100 juta akun di media sosial berdasarkan analisis big data, sesuatu yang bersedia dia buktikan dan tak terbukti berdasarkan riset sejumlah lembaga survei.

Azri mengeklaim, suara-suara mendukung “Jokowi 3 periode” dalam Silaturahim Nasionak DPP Apdesi di Jakarta, Selasa lalu, murni aspirasi pribadi kepala desa yang hadir.

“Isu tiga periode itu tidak ada arahan dari Pak Luhut. Bahkan jujur saja, kemarin itu rata-rata mau berteriak tiga periode, hanya yang melarang kita adalah Pak Luhut dan Mendagri,” ujar Azri.

Menurut dia, para kepala desa meminta Jokowi menjabat lagi sebagai presiden di periode berikutnya karena merasakan sejumlah manfaat selama masa kepemimpinan eks Wali Kota Solo itu.

“Logika teman-teman kepala desa ini sederhana. Masak saya jadi kepala desa bisa tiga periode, masak presiden tidak bisa? Persoalan apakah itu melekat di UU atau konstitusi itu bukan kami yang mengurusi,” kata Azri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com