Kompas.com - 31/03/2022, 19:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kubu Surtawijaya mengakui, pihaknya intens berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

“Mengenai alur berapa kali ketemu Pak Luhut, ya sering sekali,” kata Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Azri Anas, dalam jumpa pers Kamis (31/3/2022).

Namun dia menegaskan, dalam komunikasi dengan Luhut tidak membicarakan soal dukungan bagi perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi tiga periode.

Baca juga: Apdesi Benarkan Luhut Jabat Ketua Dewan Pembina

“Apakah intens bertemu? Intens. Silakan dicek sekali lagi, surat KAMI resmi. kalau mau ketemu beliau, surat audiensi kami resmi, ketemu beliau pun resmi. Kalau pun ada lewat telepon minta petunjuk, ya wajar, kan dewan pembina. Dan tidak ada arahan tiga periode, sekali lagi, tidak ada arahan tiga periode,” ujar dia.

Luhut menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Apdesi. Sekretaris Jenderal DPP Apdesi, Asep Anwar Sadat mengatakan, Luhut duduk di posisi tersebut sejak 19 September 2021.

Hari itu adalah hari pamungkas Musyawarah Nasional IV DPP Apdesi yang memenangkan Surtawijaya sebagai ketua DPP.

Anwar mengungkapkan, keberadaan Luhut memudahkan koordinasi terkait kegiatan dan program DPP Apdesi serta realisasi atas aspirasi-aspirasi dari akar rumput.

Apdesi menuai kritik terkait dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode dalam Silaturahim Nasional (Silatnas), di Jakarta Selasa lalu. Dalam acara tersebut, Jokowi hadir, juga Luhut.

Luhut merupakan salah satu elite yang vokal menyuarakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia bahkan mengeklaim ada dukungan dari sedikitnya 100 juta akun di media sosial berdasarkan analisis big data, sesuatu yang bersedia dia buktikan dan tak terbukti berdasarkan riset sejumlah lembaga survei.

Azri mengeklaim, suara-suara mendukung “Jokowi 3 periode” dalam Silaturahim Nasionak DPP Apdesi di Jakarta, Selasa lalu, murni aspirasi pribadi kepala desa yang hadir.

“Isu tiga periode itu tidak ada arahan dari Pak Luhut. Bahkan jujur saja, kemarin itu rata-rata mau berteriak tiga periode, hanya yang melarang kita adalah Pak Luhut dan Mendagri,” ujar Azri.

Menurut dia, para kepala desa meminta Jokowi menjabat lagi sebagai presiden di periode berikutnya karena merasakan sejumlah manfaat selama masa kepemimpinan eks Wali Kota Solo itu.

“Logika teman-teman kepala desa ini sederhana. Masak saya jadi kepala desa bisa tiga periode, masak presiden tidak bisa? Persoalan apakah itu melekat di UU atau konstitusi itu bukan kami yang mengurusi,” kata Azri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Nasional
Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Nasional
Bawaslu Sebut 275 Pengawas Pemilu Dicatut Namanya jadi Anggota Parpol untuk Pemilu 2024

Bawaslu Sebut 275 Pengawas Pemilu Dicatut Namanya jadi Anggota Parpol untuk Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Besok, Bisa Disaksikan Masyarakat

Jokowi Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Besok, Bisa Disaksikan Masyarakat

Nasional
Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc terkait Kasus Munir

Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc terkait Kasus Munir

Nasional
Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi 'Queen Maker' pada Pilpres 2024

Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi "Queen Maker" pada Pilpres 2024

Nasional
Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Jaksa Agung Sebut Surya Darmadi Terima Surat Panggilan Pemeriksaan di Singapura

Jaksa Agung Sebut Surya Darmadi Terima Surat Panggilan Pemeriksaan di Singapura

Nasional
Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Siap Gelar Sidang Tahunan Besok, MPR Bakal Sampaikan Perkembangan Pembahasan PPHN

Nasional
Sorgum Diproyeksikan Gantikan Gandum, Moeldoko: Kita Tak Akan Ribut soal Mie Instan

Sorgum Diproyeksikan Gantikan Gandum, Moeldoko: Kita Tak Akan Ribut soal Mie Instan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.