Kompas.com - 31/03/2022, 18:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim kuasa hukum pelaporan kasus kerangkeng manusia Langkat, Sumatera Utara (Sumut), menyatakan laporannya ditolak oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Tim kuasa hukum menyatakan pelaporan dibuat mewakili 4 korban penghuni kerangkeng manusia di Langkat.

“Ya ditolak, tadi seperti rekan saya sampaikan bahkan tidak mencari dan menggali bukti yang dilampirkan,” kata Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Ia mengatakan, alasan Bareskrim menolak laporan itu karena saat ini kasus tersebut tengah ditangani Polda Sumatera Utara.

Perwakilan Kontras Sumut, Rahmat Muhammad mengatakan, meski dirinya membawa sejumlah barang bukti, namun Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim tidak meminta bukti tersebut dan hanya menekankan bahwa kasus itu kini tengah ditangani Polda Sumut.

Baca juga: Kasus Kerangkeng Manusia, Istri dan Adik Bupati Nonaktif Langkat Diperiksa 7 Jam dan Dicecar 30 Pertanyaan

“Jadi dengan alasan itu SPKT menolak laporan kita. Itu tentu kita sayangkan karena laporan ini tentunya akan tertuju pada pencarian keadilan yang akan diinginkan oleh para korban, terutama keempat korban kami,” ungkapnya.

Adapun dalam pelaporan ini, tim kuasa hukum kerangkeng Langkat menyoroti soal tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan aktor intelektual dalam kasus tersebut.

Berdasarkan keterangan korban, mereka dipaksa bekerja tanpa hari libur dan jam kerja dan tidak mendapatkan upah gaji.

“Kalau tidak ada hari libur tanggal merah walaupun itu terjadi tidak menjadikan mereka tidak bekerja, mereka tetap bekerja disitu dan tidak mendapatkan gaji apapun selama merkaa berada disana,” ungkapnya.

Selanjutnya, perwakilan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Gina Sabrina mengungkapkan pihaknya menemukan adanya dugaan oknum intelektual dalam kasus kerangkeng Bupati Langkat.

Baca juga: Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat, Polisi Sebut Tak Menutup Kemungkinan Ada Tersangka Lain

Ia juga mengatakan, ada banyak aktor intelektual yang dilaporkan ke Bareskrim. Menurutnya, ada penyelenggara negara yang juga berperan menjadi aktor intelektual di kasus itu.

“Dan juga kami menemukan actor intelektualnya sehingga itu menjadi alasan kami untuk melapor. Terlebih karena memang klien kami dan 4 korban yang belum bisa kami sebutkan namanya itu tidak diakomodir dalam proses LP yang ada di Sumut,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Polda Sumut sudah menetapkan SP, HS, IS, TS, RG, JS, DP dan HG sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia di Langkat. Namun, hingga saat ini, 8 tersangka itu belum ditahan polisi.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, penetapan tersangka itu berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan Ditreskrimum Polda Sumut pada Senin (21/3/2022).

Hadi mengatakan, tersangka yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam proses tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ada sebanyak 7 orang, berinisial HS, IS, TS, RG, JS, DP dan HG.

Baca juga: Polda dan Disnaker Sumut Koordinasi Hitung Kerugian Korban Kerangkeng di Langkat

"Pasal yang dipersangkakan, Pasal 7 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dengan ancaman hukuman 15 tahun ditambah sepertiga ancaman pokok," kata Hadi dikonfirmasi melalui telepon, Senin malam.

Kemudian, tersangka penampung korban TPPO ada dua orang berinisial SP dan TS. Keduanya dikenakan Pasal 2 UU tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Keterbatasan Tindak Hoaks karena UU Pemilu

Bawaslu Akui Keterbatasan Tindak Hoaks karena UU Pemilu

Nasional
Keliling Papua, Ma'ruf Amin: Saya Ingin Garuk yang Gatal

Keliling Papua, Ma'ruf Amin: Saya Ingin Garuk yang Gatal

Nasional
Kumpul Bareng Ketum KIB, Zulhas: Biar Kecil Kita Bisa Menang

Kumpul Bareng Ketum KIB, Zulhas: Biar Kecil Kita Bisa Menang

Nasional
Pengamat Nilai Reformasi Peradilan Militer Belum Berjalan

Pengamat Nilai Reformasi Peradilan Militer Belum Berjalan

Nasional
Menkes Ungkap Asal Usul Virus Polio di Aceh, Ternyata dari BAB Anak yang Baru Vaksin

Menkes Ungkap Asal Usul Virus Polio di Aceh, Ternyata dari BAB Anak yang Baru Vaksin

Nasional
Ingin Segera Bertemu PDI-P, Musra: Kalau Enggak Ketemu Agak Lucu

Ingin Segera Bertemu PDI-P, Musra: Kalau Enggak Ketemu Agak Lucu

Nasional
Perawatan dan Pemeliharaan Alutsista Dinilai Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

Perawatan dan Pemeliharaan Alutsista Dinilai Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

Nasional
Saat Putri Candrawathi Berbisik ke Ferdy Sambo soal CCTV dan Sarung Tangan Sebelum Brigadir J Terbunuh...

Saat Putri Candrawathi Berbisik ke Ferdy Sambo soal CCTV dan Sarung Tangan Sebelum Brigadir J Terbunuh...

Nasional
Jokowi Diminta Tak Banyak Ikut Campur soal Pilpres, Relawan Membela

Jokowi Diminta Tak Banyak Ikut Campur soal Pilpres, Relawan Membela

Nasional
Tiga Ketum Partai KIB Berkumpul, Zulhas Bilang Bahas Piala Dunia

Tiga Ketum Partai KIB Berkumpul, Zulhas Bilang Bahas Piala Dunia

Nasional
Anggota DPR Ingatkan Tantangan yang Akan Dihadapi Yudo Margono Saat Pimpin TNI

Anggota DPR Ingatkan Tantangan yang Akan Dihadapi Yudo Margono Saat Pimpin TNI

Nasional
MK Ubah Pasal UU Pemilu soal Syarat Caleg, KPU Akan Konsultasi ke DPR dan Jokowi

MK Ubah Pasal UU Pemilu soal Syarat Caleg, KPU Akan Konsultasi ke DPR dan Jokowi

Nasional
Putusan MK: Eks Napi Baru Bebas Dilarang Maju Caleg, Mesti Tunggu 5 Tahun

Putusan MK: Eks Napi Baru Bebas Dilarang Maju Caleg, Mesti Tunggu 5 Tahun

Nasional
Richard Eliezer Sebut Sambo Tertawa karena Salah Pakai Senjata Saat Tembak Brigadir Yosua

Richard Eliezer Sebut Sambo Tertawa karena Salah Pakai Senjata Saat Tembak Brigadir Yosua

Nasional
12 Korban Gempa Belum Ditemukan, Bupati Cianjur Perpanjang Operasi SAR Basarnas Selama 3 Hari

12 Korban Gempa Belum Ditemukan, Bupati Cianjur Perpanjang Operasi SAR Basarnas Selama 3 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.