Terus Muncul Dukungan Presiden 3 Periode, Demokrat: Karena Jokowi Tak Tegas, Malah Terkesan Main Dua Kaki

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai, kemunculan kembali suara-suara Jokowi tiga periode dapat diartikan sebagai sebuah gerakan "terorisme konstitusi".

Hal ini lantaran wacana tiga periode bertentangan dengan aturan Konstitusi yang mengatur bahwa jabatan presiden maksimal dua periode.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani berpendapat, gerakan itu muncul karena terus adanya pembiaran dari pemerintah, khususnya Kepala Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Gerakan 'terorisme konstitusi' ini terus bergulir karena Jokowi tak bersikap tegas, malah terkesan bermain dua kaki dalam merespons manuver-manuver orang dekatnya dengan menjadikan demokrasi yang salah tafsir sebagai argumentasi," kata Kamhar dalam keterangannya, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: Wacana Jokowi 3 Periode Dinilai Lebih Buruk dari Masa Orde Baru

Penilaian Kamhar mengacu pada pernyataan Presiden Jokowi untuk menanggapi usulan tiga periode, penambahan masa jabatan, dan wacana penundaan pemilu.

Beberapa kali, Jokowi angkat bicara dengan usulan tersebut. Namun, Demokrat menganggap Jokowi belum tegas merespons, bahkan menghentikan wacana.

Berkaca hal itu, Demokrat berpendapat bahwa pihak berkuasa sedang gencar-gencarnya mendorong agenda melanggengkan kekuasaan.

Caranya, dengan melontarkan isu tiga periode lewat berbagai cara.

Misalnya, yang terkini, Demokrat menyinggung adanya wacana dukungan presiden 3 periode pada Silaturahmi Nasional Kepala Desa, beberapa hari lalu.

"Tanda bahwa elemen kekuasaan yang selama ini getol mendorong agenda pelanggengan kekuasaan dengan berbagai alternatif skenario," jelasnya.

Baca juga: Dinilai Tidak Tegas, Jokowi Nikmati Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode?

Skenario pertama, lanjut Kamhar, pemilu tetap per 5 tahun tetapi ada penambahan periodesasi presiden menjadi 3 periode.

Skenario itu sudah mulai bergulir ke publik sejak 2019 pasca Pilpres.

"Kemudian skenario kedua, penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden selama 3 tahun yang mulai bergulir 2021 yang lalu," tambahnya.

Pihak-pihak berkuasa, imbuh Kamhar, terus bergerilya dengan berbagai macam cara dan pendekatan untuk memastikan terjadinya pelanggengan kekuasaan.

Baca juga: Rencana Perangkat Desa Dukung Jokowi 3 Periode Dinilai Bisa Buat Gaduh

Skenario berikutnya adalah menggunakan asosiasi pemerintah desa Indonesia (Apdesi) untuk melanggengkan kekuasaan lewat wacana dukungan presiden tiga periode.

"Ini menjadi semacam show of force jika sebelumnya gagal menggunakan beberapa Ketua Umum Parpol koalisi untuk mewacanakan kepentingan ini," tutur Kamhar.

Bahkan, Kamhar mendapatkan informasi bahwa mulai beredar pihak berkuasa akan menggunakan asosiasi pemerintah kabupaten dan sebagainya untuk mewujudkan presiden tiga periode.

Kamhar menyayangkan wacana itu muncul di tengah situasi yang menyulitkan masyarakat, misalnya tidak terkendalinya harga kebutuhan sembako.

Apdesi memang sebelumnya menyatakan akan mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi agar menjabat selama tiga periode.

Baca juga: Suara Kepala Desa Dukung 3 Periode dan Ketiadaan Koreksi dari Jokowi

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya usai acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa kemarin.

"Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga periode). Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi diketahui telah angkat bicara merespons dukungan tiga periode.

Menurutnya, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya seusai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (30/3/2022).