Kompas.com - 31/03/2022, 08:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 19,3 juta dosis vaksin Covid-19 yang didapatkan dalam bentuk hibah dari negara-negara lain akan kedaluwarsa hingga akhir Maret 2022.

"Sedangkan (vaksin hibah) yang akan expired date di bulan April 1,5 juta dosis," kata Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia dalam rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual dengan Komisi IX DPR, Rabu (30/3/2022).

"Jadi 97 persen vaksin expired date itu adalah yang bersumber dari hibah," sambungnya.

Dari jumlah tersebut, jenis vaksin Covid-19 yang paling banyak kedaluwarsa adalah AstraZeneca.

Masa kedaluwarsa vaksin sangat pendek

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, penyebab banyaknya vaksin hibah kedaluwarsa yaitu, memiliki masa kedaluwarsa yang sangat pendek.

"Umurnya (vaksin hibah) pendek itu yang saya kira yang menyebabkan makin lama angka expired date kita makin tinggi. Jadi memang umur vaksin yang diberikan ke kita terutama AstraZeneca pendek," ujar Maxi dalam RDP dengan Komisi IX DPR, Rabu.

Baca juga: Sinovac Tak Masuk Daftar Vaksin Booster, Kemenkes: Efikasinya Rendah

Selain itu, ia mengatakan, khusus vaksin AstraZeneca masih banyak warga di daerah yang menolak dan memilih-milih jenis vaksin lain.

"Jadi menumpuk lagi di Biofarma," ucapnya.

Karenanya, Maxi mengatakan, pemerintah akan memperbaiki skema penerimaan vaksin Covid-19 hibah dari negara-negara lain untuk menghindari vaksin kedaluwarsa.

Stop terima vaksin hibah

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam RDP tersebut mengatakan, pemerintah tidak akan menerima vaksin hibah dari luar negeri hingga April 2022.

Keputusan tersebut diambil dalam rangka mengatasi masalah kedaluwarsa atau expired date dari vaksin hibah.

"Menyepakati bahwa hingga bulan April 2022, tidak akan menerima vaksin donasi, mengingat kapasitas penyimpanan yang terbatas dan ketersediaan vaksin yang sejalan dengan laju pelaksanaan vaksinasi," kata Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri I Gede Ngurah Swajaya.

Baca juga: Berburu Vaksin Booster demi Bisa Mudik, Warga Padati Sentra Vaksinasi di Alun-Alun Kota Bekasi

Ngurah juga mengatakan, pihaknya akan bersikap selektif kepada negara yang akan melakukan dose sharing.

Salah satunya yaitu dengan cara mengatur waktu masa lama simpan obat dan durasi vaksin yang diterima yakni duapertiga dari masa simpan.

"Kemlu akan terus berupaya memfasilitasi permintaan data yang dibutuhkan oleh BPOM untuk menguji stabilitas vaksin, sehingga masa simpan vaksin dapat diperpanjang," ujarnya.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta agar donasi vaksin Covax Facility juga mempertimbangkan masa simpan vaksin yang panjang.

Hal tersebut untuk menghindari risiko kedaluwarsa vaksin dan pemusnahan.

"Masa simpan vaksin tidak hanya tantangan bagi Indonesia, tapi juga low middle income country mengingat distribusi dan nakes yang belum mencukupi," tutur dia.

Baca juga: Kemenkes: Sekitar 1 Juta Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa 31 Maret Besok, di Bali Terbanyak

Di sisi lain, Lucia menyebutkan bahwa pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Kemenlu dalam upaya memenuhi stok vaksin Covid-19 usai dilakukannya perbaikan dalam skema penerima vaksin hibah.

Ia mengatakan, mulai April mendatang, pemerintah direncanakan akan menerima 63,4 juta dosis vaksin Covid-19 dalam bentuk hibah.

"Direncanakan dari di tahun 2022 ini (mulai) dari bulan April sampai Desember nanti masih ada sekitar 63 juta dosis vaksin yang ditawarkan untuk kami terima," kata Rizka.

Namun, ia mengatakan, pihaknya akan mengatur jadwal kedatangan dosis vaksin tersebut sesuai dengan laju percepatan vaksinasi di dalam negeri guna menghindari jumlah dosis vaksin kedaluarsa.

"Kami juga mengatur kembali jumlah-jumlah vaksin yang akan kami terima dari hibah melalui Covax facility ataupun melalui bilateral," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Nasional
Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Nasional
Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Nasional
Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Nasional
Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Nasional
Luhut Minta 'Goodie Bag' Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Luhut Minta "Goodie Bag" Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Nasional
Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Nasional
Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Seluruhnya Uji Materi 'Presidential Threshold' yang Diajukan PKS

MK Tolak Seluruhnya Uji Materi "Presidential Threshold" yang Diajukan PKS

Nasional
Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Nasional
Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Nasional
Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Nasional
Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Nasional
Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.