Merunut Sejarah Sidang Isbat Penentuan Awal Ramadhan di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama rencananya akan menyelenggarakan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadhan 2022 pada Jumat 1 April 2022, atau bertepatan dengan 29 Syakban 1443 Hijriah.

Sidang isbat itu akan digelar secara terpadu, yakni luring dan daring dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Dalam sidang isbat akan dipaparkan tentang pengamatan posisi hilal awal Ramadhan. Setelah itu akan dilakukan sidang secara tertutup dan hasilnya dipaparkan secara langsung dan disiarkan media massa.

Dikutip dari berbagai sumber, sidang isbat untuk menentukan awal Ramadhan rutin digelar tidak lama setelah Kementerian Agama (dahulu Departemen Agama) dibentuk pada 3 Januari 1946. Kegiatan isbat mulai berjalan pada 1950 dengan menghadirkan para ulama untuk penentuan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Baca juga: 8 Data yang Jadi Pertimbangan Penentuan Hilal Awal Ramadhan 1443 Hijriyah

Dalam sidang isbat ketika itu, menteri agama mendengarkan paparan dari para ulama dan organisasi massa Islam.

Departemen Agama kemudian membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) pada 1972 untuk menyeragamkan pelaksanaan hari raya Islam. Ketika itu pemerintah menggandeng astronom untuk memberikan pandangan dari sisi ilmu pengetahuan.

Kemenag mulai mengundang sejumlah duta besar negara sahabat untuk mengikuti sidang isbat mulai 2013.

Dua organisasi massa Islam besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kerap berbeda dalam menentukan awal Ramadhan. Perbedaan itu disebabkan oleh metode yang dianut masing-masing lembaga.

Untuk NU, penentuan awal Ramadhan mengacu kepada rukyatul hilal. Caranya adalah dengan pengamatan langsung hilal atau bulan baru.

Baca juga: BMKG Sebut Kecil Kemungkinan Hilal Terlihat 1 April 2022, Ini Penjelasannya

Sedangkan Muhammadiyah memilih metode wujudul hilal. Caranya dengan menghitung posisi Bumi terhadap Matahari dan Bulan secara matematika dan astronomi.

Sifat utama sidang isbat adalah musyawarah. Sebab hasil dalam sidang itu merupakan kesepakatan antara masing-masing ormas Islam yang diwakili oleh utusan masing-masing.

Maka dari itu, baik NU dan Muhammadiyah pun tidak pernah memaksakan supaya masyarakat mengikuti mereka dalam hal penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal atau Idul Fitri.