Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agenda Utama KTT G20 di Tanah Air Bakal Sulit Tercapai di Tengah Perang Rusia-Ukraina

Kompas.com - 30/03/2022, 20:31 WIB
Mutia Fauzia,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Ginandjar Kartasasmita menyatakan, agenda utama KTT G20 yang bakal diadakan di Indonesia pada November 2022 bakal sulit tercapai bila perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tak kunjung berakhir.

Pasalnya, konflik antara kedua tersebut menempatkan Indonesia yang menjadi Presidensi G20 pada kondisi yang dilematis.

Beberapa negara barat anggota G20 seperti Amerika Serikat dan Inggris telah menyuarakan boikot terhadap kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke forum G20. Di sisi lain, China yang juga anggota G20 mendukung Indonesia untuk mengundang Rusia pada forum tersebut.

"Pertentangan antara anggota G20 atas kehadiran Putin membuat posisi Indonesia menjadi dilematis. Kita berharap sebelum November persoalan sudah selesai, kalau tidak ruwet sekali," ujar Ginandjar dalam kuliah umum Universitas Paramadina yang diadakan secara virtual, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Benda Mirip Bom Ditemukan Saat Ada Acara Pertemuan G20 di Solo, Apa Itu Aksi Teror?

Ginandjar pun menilai, satu-satunya cara agar KTT G20 mendatang bisa berjalan lancar yakni perang antara Rusia dan Ukraina bisa dihentikan.

Dengan demikian, pembahasan agenda utama G20, yakni terkait dengan perbaikan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi bisa berjalan lancar.

"Sulit untuk fokus ke agenda utama kalau ini terus berlanjut. Kalau negara-negara itu tidak mau ikut dalam proses ini akan ruwet juga," ujar Ginandjar.

Baca juga: Pegang Presidensi G20, Apa Manfaatnya untuk Indonesia?

Ia pun memaparkan beberapa dampak yang bakal dialami Indonesia bila perang Rusia dan Ukraina terjadi berkepanjangan.

Misalnya saja, APBN Indonesia akan kian terbebani lantaran harga minyak bumi yang merangkak naik sejak invansi Rusia ke Ukraina akhir Februari lalu.

Di sisi lain, Indonesia harus berhadapan dengan kenaikan harga-harga komoditas yang diimpor dari Rusia dan Ukraina seperti gandum, jagung, hingga kedelai.

"Akan terjadi kenaikan harga-harga akibat gangguan global supply chain yang berdampak terhadap Indonesia dan Asean karena bahan pangan dan pakan seperti gandum, kedelai, dan sebagian daging. Kepentingan kita harus berhenti perang ini karena akan berakibat pada APBN," ujar Ginandjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com